Connect with us

Berita Bulungan

Menuju Bulungan Sebagai Sentra Penghasil Biji Kakao di Kaltara

Published

on

Iwan Suryatno S HUT, saat meninjau sentra pembibitan kakao di SMKN Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

– Pendampingan Petani Merupakan Bakti Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) untuk negeri

TANJUNG SELOR – Setelah sukses membangun dan membina demplot atau kebun contoh tanaman kakao di Desa Sajau Metun beberapa tahun lalu, kini tim Community Developmen (Comdev) PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) salah satu perusahaan yang bergerak disektor penambangan batu bara di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara melakukan hal yang sama kepada petani kakao desa Antutan, kecamatan Tanjung Palas.

Berbincang dangan Iwan Suryatno S Hut, Comunity Development Manager PT PKN, didampingi oleh Muhammad Yusuf B, SP, selaku Superitendent perusahaan, Jumat sore, 22/10/2021 menejelaskan, berawal dari pembinaan salah satu petani atas nama Almarhum Penjau Jalung petani kakao didesa Sajau Metun, kecamatan Tanjung Palas Timur. Akhirnya berkembang kepada beberapa petani lain nya. Dimana awalnya pihak Comdev hanya berupaya mendampingi agar kebun kakao yang sudah tak produktif bisa Kembali berbuah normal seperti sedia kala.

“Berawal dari keberhasilan almarhum pak Penjau lah sehingga beberapa petani mulai tertarik untuk budidaya tanaman kakao, sehingga saat ini di Sajau telah tertanam seluas lebih kurang 30 Hektar, “ kata Yusuf.

Sentra pembibitan kakao didesa Sajau kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Dengan pendampingan yang kontinyu dilakukan, hasil produksi terus meningkat dari waktu kewaktu, dengan menggunakan alih tekhnologi dan system bercocok tanam yang benar.

“Saat ini di Sajau menjadi tempat siswa SMK Pertanian melakukan praktek lapangan, ” ujarnya.

Tengah belajar okulasi sambung sisip tanaman kakao.

Di Sajau juga sudah ada sentra pembibitan kakao, karena itu pula ada ditempatkan satu orang tenaga ahli untuk pendampingan nya.

Melanjutkan pendampingan ke Petani Kakao Antutan.

            Berkerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, tim Comdev PT PKN selanjutnya merambah ke Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas. Tak tanggung-tanggung disana ada tiga kelompok besar petani Kakao dilahan seluas 1.200 H.

Hanya saja pola kebun yang diterapkan didesa Antutan agak berbeda dengan petani desa Sajau Metun, lantaran di Antutan menggunakan pola agro forestry.

“Artinya, disamping tanaman kakao disana juga wajib ada tanaman pohon, misalnya seperti pohon petai dan buah-buahan, “ kata Yusuf.

Kenapa karena areal kebun warga berhampiran dengan wilayah Konservasi Budidaya Kehutanan (KBK). Oleh sebab itu pendampingan dari tim Comdev juga berkerjasama dengan KPH Bulungan.

“Pendampingan juga sudah mulai berjalan, rencananya sesuai arahan manager Comdev pak Iwan Suryatno akan ada tiga lokasi kebun demplot tersebut, “ imbuhnya.

Menurut Yusuf, pihaknya sudah tiga kali meninjau kebuh kakao di Antutan, untuk pemantapan dalam waktu dekat akan mengajak para petani study banding ke Berau, belajar bagaimana bercocok tanam yang baik, sehingga produksi buah terus meningkat dari waktu kewaktu.

Untuk saat ini lanjutnya, biji kakao sudah bisa dipermentasi ditempat, dimana biji tersebut dikirim kejawa untuk diolah menjadi bubuk dan batangan coklat.

Diketahui lanjutnya, pengembangan tanaman kakao desa Antutan merupakan program dari Dinas Pertanian dan Perkebunan kabupaten. Keberadaan Comdev PT PKN sebagai pendamping berdasarkan permintan Kepala Desa Antutan, Aminuddin, berkerjasama dengan KPH Bulungan.

“Fokus pendampingan hanya pada pembuatan kebun Demplot Agro Forestry dan untuk mencetak para penyuluh local, “ kata Yusuf.

Kedepan memungkinkan untuk jadi home industry sekala kecil

Untuk persaratan membangun pabrik kakao skala kecil, tentu bergantung kepada hasil produksi kebun. Hal itu sangat memungkinkan dilakukan dengan melihat animo masyarakat yang sangat besar untuk membudidayakan nya.

“Untuk standar pabrik ukuran kecil, setiap hari butuh 200 Kg kakao kering siap oleh dari hasil permentasi, “ tegas Yusuf.

Nah bila dikalkulasikan setiap hektar kebun kakao dalam setahun menghasilkan 1.000 hingga 1.200 KG, maka dengan luasan 40 H kebun sudah mencukupi, sementara di Bulungan, khususnya di Desa Sajau Metun dan Desa Antutan akan ada 1.000 H lebih yang sudah ditanam dan 2 atau 3 tahun kedepan siap panen.

“Saya oftimis bila terus digenjot kedepannya Kabupaten Bulungan akan menjadi sentra penghasil biji kakao terbesar diwilayah Utara Indonesia, “ ucapnya.

Dengan keberhasilan petani kakao Sajau Metun dan Desa Antutan nantinya, optimis tanaman ini kedepan akan terus berkembang luas di Bulungan khsususnya dan di Kalimantan Utara pada umumnya. *

Reporter : Sahri.

 

 

 

Pemkab Bulungan

Syarwani : “Tahun ini Pemkab Bulungan Memberikan Potongan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memberikan potongan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen, kepada warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.

Dalam sambutanya, Bupati Bulungan Syarwani.,S.Pd.,M.Si mengatakan tahun ini Pemkab Bulungan mendapat kuota program PTSL untuk 3.000 bidang tanah, yang nantinya sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan ada 2 kelompok kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan BPHTB hingga 50 persen.

“Tahun ini kita dapat target 3.000 bidang tanah, jika dibagi rata 10 kecamatan asumsinya minimal ada 300 PTSL tiap kecamatan. Kita berharap dengan Perbup yang kita keluarkan, target itu bisa tercapai serta dapat membantu masyarakat dalam proses legalisasi kepemilikan lahanya,”terangnya saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan pajak daerah tahun 2024, di Ruang Tenguyun Kantor Bupati, Kamis (18/4).

Dengan target 3.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi tahun 2024 dengan program PTSL. Angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan target tahun 2022 untuk wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) mencapai 10 ribu bidang tanah, meski target yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Salah satunya masyarakat dengan ekonomi lemah tidak sanggup membayar biaya BPHTB dalam kepengurusan program PTSL.

Upaya serius Pemkab Bulungan mendukung suksesnya program pemerintah pusat tersebut, serta membantu masyarakat ekonomi lemah mendapat akses kepemilikan sertifikat atas tanahnya.
Sehingga diterbitkan Perbup Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan yang dikelompokan menjadi 2 kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan separuh BPHTB-nya.
Kategori 1, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Janda ASN, TNI, Polri, veteran, pegawai kontrak yang dibiayai APBD kabupaten/provinsi, pelaku UMKM.
Kategori 2, Petani, nelayan, buruh, kuli harian, tukang kayu/buruh bangunan, motoris tambangan, motoris speedboat.

“Kita ingin mendorong surta-surat segel yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa sampai kecamatan. Bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik secara legal melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulungan,”tegas bupati.

Menurutnya untuk bidang tanah di wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran 15×30 meter persegi saja nilai BPHTB yang harus dibayar mencapai Rp 6 juta.

“Dengan besaran BPHTB yang harus dibayar terutama untuk masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil tentu masih berat. Meskipun mereka ikut program PTSL belum bisa mengambil sertifikatnya di BPN, karena masih ada stempel BPHTB terhutang,”terangnya.

Dirinya menambahkan meski kebijakan pemotongan BPHTB 50 persen sesuai Perbup 12 Tahun 2024 berakhir 9 Desember 2024 mendatang. Namun hal tersebut bisa diperpanjang manakala masih banyak masyarakat yang belum terakomodir.

“Saya berkomitmen jika masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir sampai berlakunya Perbup ini. Kita bisa perpanjang sehingga banyak memberi manfaat bagi masyarakat,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati meminta dukungan semua pihak terutama seluruh perangkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk meksukseskan program ini.

“Saya berharapa teman-teman kepala desa membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini,”pesanya.

Bupati menegaskan dengan diterbitkanya Perbup 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan dengan memberi potongan BPHTB 50 persen. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dimaknai politis.

“Jangan sampai dengan hadirnya Perbup ini dimaknai politis menjelang Pilkada. Saya pastikan sedikitpun tidak ada niat kita mengeluarkan Perbup ini untuk kepentingan politik. Semata-mata ingin hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan sertifikat hak miliknya namun terbebani dalam pembayaran BPHTB-nya,”pungkasnya. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Bupati Syarwani Tandatangani Kerjasama dengan Universitas Kaltara

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si. menghadiri acara bergabungnya PT PLN UP3, PDAM Danum Benuanta dan Telkom Witel Kaltara ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulungan.

— PT PLN UP3, PDAM Danum Benuanta dan Telkom Witel Kaltara bergabuhg ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulungan

TANJUNG SELOR -;Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si menyambut gembira bergabungnya PT PLN UP3, PDAM Danum Benuanta dan Telkom Witel Kaltara ke Mall Pelayanan Publik (MPP) Bulungan, hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU pada Selasa, 16/4/2024.

Di kesempatan itu, Bupati juga menandatangani kerjasama dengan Universitas Kaltara terkait penyusunan kajian pemberian insentif, kemudahan penanaman modal dan penyusunan indeks kepuasan masyarakat.

Diketahui, layanan listrik dan air merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan telekomunikasi juga sudah hampir menjadi kebutuhan yang vital.

Maka dengan bergabungnya ketiga pelayanan tersebut ke MPP diharapkan semakin memudahkan serta mendekatkan pelayanan ke masyarakat Bulungan tersebut.

Kerjasama Pemkab dengan Unikaltar juga merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan investasi di Bulungan yang diharapkan memberikan multiplier effect (efek berganda) seperti membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta menambah pendapatan masyarakat. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

– Untuk  program TAKE tetap dilanjutkan karena selaras dengan 15 Program Prioritas.</span;>

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2025 bertempat di Ruang Tenguyun Kantor Bupati Bulungan, Selasa 2/4/2024, kemarin.

Disepakati hasil pembahasan RKPD dalam Musrenbangda Kabupaten Bulungan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan RKPD Bulungan Tahun 2025.
Dengan jumlah usulan 231 program, 1.557 sub kegiatan dengan nilai besaran usulan anggaran sebesar Rp. 2.105.799.962.000,00 (Dua Trilyun Seratus Lima Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).
Dengan daftar usulan masyarakat/lembaga yang tervalidasi oleh Perangkat Daerah  sebanyak 252 usulan.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bulungan, Syarwani.,S.Pd.,M.Si menjelaskan, Musrenbang ini sudah dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari tingkat desa, kecamatan, konsultasi publik termasuk forum SKPD.
“Dari semua tahapan tersebut, itulah yang kita integrasikan dalam forum Musrenbang ini,”terang bupati.

Dari semua usulan yang disampaikan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ada usulan yang bersifat buttom up (usulan dari bawah) maupun top down (usulan dari atas) sudah dilakukan rekapitulasi.

“Tinggal bagaimana kita memetakan atau mengkanalisasi, mana usulan yang harus kita angkat di tingkat pemerintah pusat, provinsi, termasuk mana yang dapat dilaksanakan pemerintah desa, melalui ADD (alokasi dana desa) dan DD (dana desa),”terangnya.

Dikatakan Bupati, dari 15 program prioritas yang akan terus dikerjakan, salah satunya Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) yang telah memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaanya.

“Harapan kita (TAKE) tetap dilaksanakan karena selaras dengan program prioritas Program ini dilaksanakan oleh teman-teman kepala desa, diharapkan dapat memberikan dukungan kepala desa dalam membangun desa berbasis lingkungan atau ekologi,”pungkasnya. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Trending