Connect with us

Berita Bulungan

Petani Sawit Desa Antutan Desak PT PTK Buka Data Hasil Kebun Plasma

Published

on

Pertemuan antara petani plasma kelapa sawit desa Antutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantaj Utara dengan manajemen PT Prima Tunas Kharisma yang dimediasi oleh Dinas Pertanian dja Perkebunan.

TANJUNG SELOR – Petani Plasma Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,  yang bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma (PTK) mendesak pihak perusahaan untuk membuka data rill hasil produksi maupun penghasilan bersih selama beroperasi, khususnya terkait hasil kebun plasma masyarakat.

Desakan itu disampaikan oleh perwakilan petani saat berlangsungnya pertemuan mereka dengan manajemen perusahaan, Koperasi Bangun Bersama yang dimediasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan  Kabupaten Bulungan, 8/10/2021 lalu.

Pada sesi penyampaian, Ari Purwanto, pendamping dari Revitbun Dinas Pertanian menyebutkan, sejak pertama mengawal kebun plasma yang mulai ditanam lebih kurang 10 tahun silam, sampai sekarang faktanya para petani sama sekali belum menikmati hasil kebun melalui pola kemitraan dengan PT PTK.

Sementara dari pihak perusaan mengakui, bahwa hasil produksi selama ini hanya untuk membayar hutang atau kredit, seperti yang pernah disampaikan oleh pihak perusahaan sebelumnya.

“Sebagaimana hasil tersebut dikatakan untuk membayar hutang bank saat membangun kebun Plasma dimaksud, “tegas Ari lagi.

Padahal, sesuai perjanjian pertama antara pihak perusahaan dan masyarakat yaitu pola bagi hasil. Sebagian dari penghasilan berdasarkan peraturan yang ada, disebutkan pembagian kepada masyarakat harus ada berapapun prosentasenya.

Sedangkan dari Dinas Pertanian, Ibu Iin, menjelaskan ada beberapa pola kemitraan antara petani (masyarakat) dengan pihak perusahaan itu yang bisa diterapkan, antara lain pola akad kredit, pola bagi hasil dan pola hibah. Dimana PT Pesona Tunas Kharisma (PTK) sudah menetapkan untuk kemitraan dengan  petani Plasma Desa Antutan memakai pola akad kredit tersebut.

“Dimana nantinya dengan pola ini akan ada angsuran oleh petani untuk membayar kepada Bank melalui hasil produksi kebun, “ kata Ibu Iin.

Menyoal peran koperasi, juga ditanyakan sejauhmana peran nya dalam menjembatani kepentingan masyarakat sebagai petani plasma dengan pihak perusahaan. Artinya kalau kurang faham terkait pelaporan, seharusnya juga ada pelatihan-pelatihan, apakah selama ini ada pelatihan dimaksud, “ ujarnya.

Hal senada juga ditanyakan oleh Kepala Desa Antutan, Aminuddin, apakah soal pelatihan peningkatan SDM kepada pengurus koperasi ada atau tidak ada.

Seharus nya kata salah satu warga petani lagi, pihak perusahaan sudah harus menampilkan secara kontinyu hasil produksi melalui papan informasi yang diupdate setiap bulan. Apakah ditempel kan dikantor koperasi atau pun dikantor desa, supaya masyarakat sebagai petani plasma bisa mengetahuinya secara luas.

Sehingga akibat tidak adanya informasi yang bisa diketahui, masyarakat berasumsi pihak perusahaan ada main dengan pengurus koperasi, padahal itu tidak ada.

“Sekali lagi kebun plasma itu hasilnya wajib dibagikan kemasyarakat karena bunyi akad perjanjian kerjasama disebutkan bagi hasil, berarti sebagian hasil dibagikan berapa pun prosentasenya. Tapi selama ini hasil hanya digunakan untuk membayar kredit bukan sebagian nya dibagi, “ ujarnya.

Akibatnya masyarakat jadi bertanya-tanya berapa besaran utang dan berapa sisanya, khususnya pada kebun plasma milik mereka yang disebut masih mempunyai beban ke Bank.

Mungkin saja selama ini pihak perusahaan ada memberikan laporan bulanan kepada koperasi?, tapi sesuai penyampaian dari pihak desa, mereka (koperasi) tidak pernah menyampaikan progres kepada masyarakat sebagai petani plasma. Hal ini lah yang sangat krusial dipertanyakan dan harus dilaksanakan oleh perusahaan agar masyarakat petani plasma sebagai mitra  bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Lantaran selama ini tak ada keterbukaan, akibatnya ada muncul mosi tidak percaya, oleh sebab itu diharapkan ada jenis laporan yang simple dan mudah dimegerti oleh petani, misal pemasukan berapa, pengeluaran berapa.

Pemahaman terhadap tugas koperasi dalam hal ini juga dipertanyakan, apakah faham dengan tugas-tugas sebagai pengurus, kalau tidak kan harus ada pelatihan kepada mereka.

Mengacu apa yang sudah disampaikan oleh Dinas Pertanian, dimana dalam Surat Perjanjian Kerja  (SPK) sudah dijelaskan bagi hasil, itu setidaknya setiap penghasilan harus ada hasil yang dialokasikan untuk masyarakat.

Didalam rekening plasma disebut ada rekening koran, yang menjelaskan tentang uang masuk dan uang keluar. Direkening itu juga pasti ada tandatangan dari pihak Koperasi dan manajemen perusahaan.

Karena selama ini yang memegang buku rekening koperasi adalah pihak perusahaan, dengan alasan hutang untuk membangun kebun plasma belum lunas, sehingga data valid tak bisa diketahui oleh petani sebagai mitra.

Dibagian lain, berkaitan dengan itu, pada bulan April 2021 pihak perusahaan ada menyodorkan surat kuasa, surat kuasa tersebut dibuat oleh koperasi yang substansi nya dijelaskan hasil pengelolaan produksi plasma dalam kurun waktu 30 tahun.

“Tapi apa yang disodorkan oleh bapak Abdul selaku pihak perusahaan, dijelaskan bahwa surat itu hanya untuk permohonan penghapusan pajak, jadi jelas saja substansi nya tidak nyambung, “ paparnya.

Terkait bukti adanya bukti rekening koran, juga  ada transaksi uang keluar masuk, ada kaitan disitu suatu kejanggalan bahwa dalam penjelasan tertera tahun 2014. Artinya disini bahwa sebelum itu pihak koperasi tidak pernah mengeluarkan surat kuasa, makanya saudara Abdul menyodorkan surat seolah-olah surat dibuat tahun 2014. Akan tetapi faktanya baru disodorkan untuk ditandatangani tahun 2021, baru ditandatangani oleh saudara Ncuk Nyali, selaku ketua Koperasi.

“Jujur saja akibat nya saya menduga disini ada penyalahgunaan uang plasma, nanti pasti akan kami sampaikan, karena disini juga sudah ada poto copy  nya, “ tegas dia.

Seyogyanya lanjut dia, dengan pola kemitraan bagi hasil itu bisa menjadi acuan untuk perhitungan. Contoh dari penghasilan kebun plasma 100 persen, dialokasikan 80 persen bayar hutang yang sisa 20 persen nya dibagikan rata kepada petani plasma, bila diterapkan pola itu sangat lebih bijaksana.

Jangan seperti selama ini, sesuai pengakuan pengurus Koperasi, mereka hanya sekedar tandatangan saja selanjutnya dokumen diserahkan Kembali kepada pihak perusahaan. “Pengakuan itu juga ada pada kami, karena nya diharapkan kepada pihak perusahaan pada pertemuan selanjutnya ada itikad baik agar masalah ini tidak berkepanjangan, “ imbuhnya.

Jangan sampai timbul pertanyaan dari masyarakat, masa dalam kurun waktu tujuh tahun pihak perusahaan tidak bisa menyelesaikan dokumen laporan nya.

Apalagi data yang ada pada kami (petani plasma) berdasarkan invoice dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sudah ada. “Kalau laporan disusun secara rutin saya rasa tidak perlu waktu tujuh tahunan tidak bisa diselesaikan, “ tambahnya.

Sedangkan saudara Edy dari pihak masyarakat lain nya dan sebagai salah satu pengurus koperasi mengatakan, setelah ada undangan pembahasan secara internal baru diketahui adanya invoice penjualan tersebut. Bahkan sesuai pengakuan ketua Koperasi sama sekali tidak pernah melihat buku rekening koperasi tersebut, hanya diserahkan laporan serta disuruh menandatangani saja seperti surat yang diperlihatkan oleh saudara Bambang, itu bukan dibuat oleh koperasi melainkan oleh perusahaan dengan menggunakan kop surat koperasi.

“Saya sempat sekilas membaca surat tersebut, yang dikatakan oleh saudara Abdul adalah surat keringanan atau penghapusan pajak kebun plasma, tapi faktanya satu katapun dalam surat tersebut tidak ada menjelaskan masalah pajak, yang ada hanya menyebutkan bahwa pihak koperasi menyerahkan atau kuasa kepada pihak perusahaan untuk mengelola kebun plasma selama kurun waktu 30 tahunan, “ kata Edy lagi.

Jadi lanjut Edy, karena itu ia tak mau ikut menandatangani surat tersebut, alasannya tidak sesuai dengan penjelasan yang diterima sebelumnya.

Seingatnya, hanya pernah menandatangani sewaktu ada pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan di Tarakan.

Lebih lanjut Ia juga memaparkan, saat dipanggil oleh manajemen perusahaan untuk diperlihatkan jumlah hutang kebun plasma masyarakat, dimana hutang tersebut telah bertambah dari Rp 8,50 Miliar menjadi Rp 11.00 Miliar, Dan ini sangat tidak masuk akal.

Sementara saat perusahaan mengajukan lagi hutang baru ke Bank CIMB Niaga sebesar Rp 6.00 Miliar, asumsi pengurus koperasi saat itu untuk membayar hutang lama sebesar Rp 8,50 Miliar tersebut, faktanya hutang bukan berkurang tapi malah bertambah.

Toni, dari pihak perusahaan ketika menanggapi apa yang disampaikan, tetap bersikukuh bahwa surat yang pernah disodorkan untuk ditandatangani oleh pengurus koperasi benar surat untuk penghapusan pajak untuk Koperasi Bangun bersama, tapi permohonan itu oleh Dinas Pajak sendiri tidak dikabulkan.

Saudara Abdul sendiri menjelaskan, bahwa surat yang disampaian kepada saudara Edy tersebut benar merupakan surat penghapusan pajak. Dimana surat tersebut disampaikan ke Jakarta kepada direksi perusahaan untuk peradilan.

Menjawab pertanyaan masyarakat, Manager PT Prima Tunas Kharisma (PTK), Marjuki Kamal, menjelaskan, bahwa setiap laporan bulanan disampaikan kepada koperasi. Untuk pelatihan  penghitungan cara membaca akuntansi dari PT PTK juga sudah membantu menjelaskan secara profesional.

Untuk itu kata Marzuki, yang saya tangkap disini hanya miskomunikasi antara pengurus koperasi dengan pihak desa. Dalam hal ini terkait bagi hasil sebaiknya kita dengar paparan dari pihak manajemen untuk laporan penggunaan nya.

Sesi selanjutnya pihak perusahaan PT Prima Tunas Kharisma memaparkkan data-data operasi perusahaan berikut penggunaan dana selama pembangunan kebun Plasma dan kebun inti dalam kurun waktu penanaman hingga mulai panen.

Menanggapi hasil pertemuan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan, drh Achmad Yani, menyimpulkan, bahwa pihaknya siap membantu memediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. “Kalau boleh saya meminta  juga laporan terkait kebun plasma dengan pihak koperasi, “ kata Yani.

Ia juga menanyakan hal demikian kepada Bupati Bulungan, apakah boleh masuk keranah kebun plasma, “ katanya.

Sekedar diketahui, masalah ini tidak hanya dipertanian saja melainkan juga ada di Dinas Perindagkop, karena menyangkut koperasi.

“Pak Marzuki bisa kah karena laporan ada setiap bulan disarankan masuk kan lah tentang keadaan keuangan plasma, tolong siapkan data nya supaya bisa diagendakan lagi pertemuan berikutnya, “ tegas Yani lagi. *

Reporter : Sahri.

 

DPRD Bulungan

Mendesak Pembangunan Rumah Singgah Untuk Keluarga Pasien Bulungan Yang Dirujuk ke Tarakan

Published

on

Joko Susilo Welianto anggota DPRD kabupaten Bulungan.

TANJUNG SELOR – Meningkatnya pasien dari Bulungan yang dirujuk ke RSUD dr Yusuf SK Tarakan, DPRD minta M
Kepada pemerintah untuk membangun rumah singgah untuk tempat keluarga pasien menginap ketika mendampingi keluarganya berobat.

“Minimal rumah singgah yang dibangun jaraknya tak jauh dari rumah sakit, ” kata Joko Susilo Welianto, anggota DPRD Bulungan, kepada media ini melalui pesan masanggernya, Senin, 22/4/2024.

Sebenarnya keluhan belum adanya rumah singgah bagi keluarga pasien ini sudah lama dan sering dikeluhkan masyarakat, khususnya warga yang tidak memiliki keluarga dikota Tarakan.

Tentu kelak bila dibangun rumah singgah tersebut, maka harus pula ditunjang dengan fasilitas yang memadai, seperti listrik, kamar tidur , kamar kecil dan air bersih. “Tak ketinggalan dapur nya juga harus ada, supaya keluarga pasien bisa memasak makanan sendiri tanpa perlu beli makan diluar, ” ujarnya.

Mengingat lanjutnya, tidak semua keluarga pasien yang dirujuk itu orang yang mampu. “Harapan saya demi membantu masyarakat kita rumah singgah dimaksud bisa segera terbangun, ” pungkas Joko Susilo Welianto. * jk/kjs.

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Pemkab Bulungan Maksimalkan Layanan Kesehatan di Pedalaman

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.meninjau fasilitas kesehatan di Pustu Prima.

PESO HILIR – Dalam upaya optimalisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Hulu Sungai Kayan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mentransformasikan layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Long Tungu menjadi Pustu Prima yang menjadi implementasi transformasi layanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bupati Bulungan, Syarwani.S.Pd.M.Si didampingi sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bulungan, Risdianto, S.Pi.,M.Si saat meninjau langsung operasional layanan Pustu Prima di Desa Long Tungu beberapa waktu lalu mengatakan.

“Saya bersama Sekda dan yang mewakili Dinas Kesehatan (Dinkes) melihat secara langsung Pustu Prima Pertama di Bulungan tepatnya di Desa Long Tungu,”ungkapnya.

Untuk meningkatkan pelayanan proses transformasi Pustu menjadi menjadi Pustu Prima dibarengi dengan penambahan beberapa fasilitas pendukung. Mulai dari peralatan medis, Sumber Daya Manusia (SDM) dokter hingga sarana pendukung lainya.
“Karena memang dengan kondisi geografis sehingga harus dibentuk Pustu Prima ini,”terang bupati.

Selama ini sebagian besar masyarakat Desa Long Tungu untuk mendapat layanan kesehatan hingga rujukan harus ke Puskesmas Long Bang. Seringkali mengalami kesulitan, terutama dari segi waktu dan biaya termasuk resiko yang dihadapi karena harus menyebrangi Sungai Kayan dengan arus cukup deras.

“Sehingga Pemkab Bulungan mengambil langkah melalui Dinkes Bulungan untuk meningkatkan status Pustu ini menjadi Pustu Prima pertama yang ada di Long Tungu,”tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, bupati juga meminta Dinkes Bulungan untuk mendukung keberadaan Pustu Prima yang ada di Long Tungu untuk bisa lebih ditingkatkan berbagai fasilitas yang ada mulai dari peralatan hingga SDM.

“Insya Allah tahun ini masih ada penambahan personel P3K untuk Pustu Prima yang ada di Long Tungu ini,”ulasnya.

Meski secara fisik bangunan Pustu Desa Long Tungu sudah cukup representatif, namun dalam 5 tahun terakhir tidak dimanfaatkan secara maksimal melayani masyarakat. Kemudian dengan adanya program transformasi layanan primer dari pemerintah pusat, serta sesuai komitmen pemkab.

Untuk memaksimalkan layanan dasar masyarakat terutama kesehatan bagi seluruh masyarakat Bulungan sehingga statusnya ditingkatkan menjadi Pustu Prima dengan melakukan penambahan tenaga kesehatan, peralatan hingga mobil ambulan.

“Di Kecamatan Peso Hilir ini memang agak berbeda, Puskesmas induknya berada di Desa Long Bang sedangkan di ibu kota kecamatanya (Desa Long Tungu) pelayanan kesehatanya hanya Pustu,”katanya.

Menurutnya, siklus kehidupan bisa dilayani di Pustu ini makanya namanya Pustu Prima atau Pustu Plus. Pustu umumnya hanya ada 2 tenaga kesehatan, 1 perawat dan 1 bidan. Namun Pustu Prima ada tambahan 1 orang dokter, perawat, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, termasuk analis laboratorium.

Bupati menambahkan, tahun 2024 Pemkab Bulungan juga telah menyerahkan 1 unit mobil ambulan di Pustu Prima Desa Long Tungu, untuk memudahkan merujuk pasien ke Tanjung Selor.

“Pustu Prima punya kewenangan merujuk ke rumah sakit. Memang program pemerintah ini sudah digalakkan di Bulungan, bahkan Pemda melalui Dinkes Bulungan sudah mengajukan 6 Pustu untuk ditingkatkan menjadi Pustu Prima. Karena Pustu ini (Desa Long Tungu) lebih siap sehingga kita maksimalkan, kedepan bisa saja di Pustu Prima ini ada rawat inap,”tuntasnya.(*)

Continue Reading

Pemkab Bulungan

Syarwani : “Tahun ini Pemkab Bulungan Memberikan Potongan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan”

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memberikan potongan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50 persen, kepada warga yang mengurus sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024.

Dalam sambutanya, Bupati Bulungan Syarwani.,S.Pd.,M.Si mengatakan tahun ini Pemkab Bulungan mendapat kuota program PTSL untuk 3.000 bidang tanah, yang nantinya sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan ada 2 kelompok kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan BPHTB hingga 50 persen.

“Tahun ini kita dapat target 3.000 bidang tanah, jika dibagi rata 10 kecamatan asumsinya minimal ada 300 PTSL tiap kecamatan. Kita berharap dengan Perbup yang kita keluarkan, target itu bisa tercapai serta dapat membantu masyarakat dalam proses legalisasi kepemilikan lahanya,”terangnya saat membuka kegiatan sosialisasi peraturan pajak daerah tahun 2024, di Ruang Tenguyun Kantor Bupati, Kamis (18/4).

Dengan target 3.000 bidang tanah yang harus tersertifikasi tahun 2024 dengan program PTSL. Angka tersebut lebih sedikit jika dibandingkan target tahun 2022 untuk wilayah Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT) mencapai 10 ribu bidang tanah, meski target yang ada tidak sepenuhnya terselesaikan dengan berbagai kendala yang dihadapi.
Salah satunya masyarakat dengan ekonomi lemah tidak sanggup membayar biaya BPHTB dalam kepengurusan program PTSL.

Upaya serius Pemkab Bulungan mendukung suksesnya program pemerintah pusat tersebut, serta membantu masyarakat ekonomi lemah mendapat akses kepemilikan sertifikat atas tanahnya.
Sehingga diterbitkan Perbup Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan yang dikelompokan menjadi 2 kategori masyarakat yang berhak mendapat potongan separuh BPHTB-nya.
Kategori 1, Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Janda ASN, TNI, Polri, veteran, pegawai kontrak yang dibiayai APBD kabupaten/provinsi, pelaku UMKM.
Kategori 2, Petani, nelayan, buruh, kuli harian, tukang kayu/buruh bangunan, motoris tambangan, motoris speedboat.

“Kita ingin mendorong surta-surat segel yang sudah dikeluarkan oleh kepala desa sampai kecamatan. Bisa ditingkatkan statusnya menjadi hak milik secara legal melalui program PTSL yang dilaksanakan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Bulungan,”tegas bupati.

Menurutnya untuk bidang tanah di wilayah Tanjung Selor Hilir dengan ukuran 15×30 meter persegi saja nilai BPHTB yang harus dibayar mencapai Rp 6 juta.

“Dengan besaran BPHTB yang harus dibayar terutama untuk masyarakat petani, nelayan dan pedagang kecil tentu masih berat. Meskipun mereka ikut program PTSL belum bisa mengambil sertifikatnya di BPN, karena masih ada stempel BPHTB terhutang,”terangnya.

Dirinya menambahkan meski kebijakan pemotongan BPHTB 50 persen sesuai Perbup 12 Tahun 2024 berakhir 9 Desember 2024 mendatang. Namun hal tersebut bisa diperpanjang manakala masih banyak masyarakat yang belum terakomodir.

“Saya berkomitmen jika masih banyak masyarakat kita yang belum terakomodir sampai berlakunya Perbup ini. Kita bisa perpanjang sehingga banyak memberi manfaat bagi masyarakat,”ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut bupati meminta dukungan semua pihak terutama seluruh perangkat desa, kelurahan hingga kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan untuk meksukseskan program ini.

“Saya berharapa teman-teman kepala desa membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat untuk mengikuti program PTSL ini,”pesanya.

Bupati menegaskan dengan diterbitkanya Perbup 12 Tahun 2024 Tentang Perpajakan dengan memberi potongan BPHTB 50 persen. Semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat jangan sampai dimaknai politis.

“Jangan sampai dengan hadirnya Perbup ini dimaknai politis menjelang Pilkada. Saya pastikan sedikitpun tidak ada niat kita mengeluarkan Perbup ini untuk kepentingan politik. Semata-mata ingin hadir dan membantu masyarakat yang membutuhkan sertifikat hak miliknya namun terbebani dalam pembayaran BPHTB-nya,”pungkasnya. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

Trending