Connect with us

Berita Bulungan

Petani Sawit Desa Antutan Desak PT PTK Buka Data Hasil Kebun Plasma

Published

on

Pertemuan antara petani plasma kelapa sawit desa Antutan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantaj Utara dengan manajemen PT Prima Tunas Kharisma yang dimediasi oleh Dinas Pertanian dja Perkebunan.

TANJUNG SELOR – Petani Plasma Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,  yang bermitra dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma (PTK) mendesak pihak perusahaan untuk membuka data rill hasil produksi maupun penghasilan bersih selama beroperasi, khususnya terkait hasil kebun plasma masyarakat.

Desakan itu disampaikan oleh perwakilan petani saat berlangsungnya pertemuan mereka dengan manajemen perusahaan, Koperasi Bangun Bersama yang dimediasi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan  Kabupaten Bulungan, 8/10/2021 lalu.

Pada sesi penyampaian, Ari Purwanto, pendamping dari Revitbun Dinas Pertanian menyebutkan, sejak pertama mengawal kebun plasma yang mulai ditanam lebih kurang 10 tahun silam, sampai sekarang faktanya para petani sama sekali belum menikmati hasil kebun melalui pola kemitraan dengan PT PTK.

Sementara dari pihak perusaan mengakui, bahwa hasil produksi selama ini hanya untuk membayar hutang atau kredit, seperti yang pernah disampaikan oleh pihak perusahaan sebelumnya.

“Sebagaimana hasil tersebut dikatakan untuk membayar hutang bank saat membangun kebun Plasma dimaksud, “tegas Ari lagi.

Padahal, sesuai perjanjian pertama antara pihak perusahaan dan masyarakat yaitu pola bagi hasil. Sebagian dari penghasilan berdasarkan peraturan yang ada, disebutkan pembagian kepada masyarakat harus ada berapapun prosentasenya.

Sedangkan dari Dinas Pertanian, Ibu Iin, menjelaskan ada beberapa pola kemitraan antara petani (masyarakat) dengan pihak perusahaan itu yang bisa diterapkan, antara lain pola akad kredit, pola bagi hasil dan pola hibah. Dimana PT Pesona Tunas Kharisma (PTK) sudah menetapkan untuk kemitraan dengan  petani Plasma Desa Antutan memakai pola akad kredit tersebut.

“Dimana nantinya dengan pola ini akan ada angsuran oleh petani untuk membayar kepada Bank melalui hasil produksi kebun, “ kata Ibu Iin.

Menyoal peran koperasi, juga ditanyakan sejauhmana peran nya dalam menjembatani kepentingan masyarakat sebagai petani plasma dengan pihak perusahaan. Artinya kalau kurang faham terkait pelaporan, seharusnya juga ada pelatihan-pelatihan, apakah selama ini ada pelatihan dimaksud, “ ujarnya.

Hal senada juga ditanyakan oleh Kepala Desa Antutan, Aminuddin, apakah soal pelatihan peningkatan SDM kepada pengurus koperasi ada atau tidak ada.

Seharus nya kata salah satu warga petani lagi, pihak perusahaan sudah harus menampilkan secara kontinyu hasil produksi melalui papan informasi yang diupdate setiap bulan. Apakah ditempel kan dikantor koperasi atau pun dikantor desa, supaya masyarakat sebagai petani plasma bisa mengetahuinya secara luas.

Sehingga akibat tidak adanya informasi yang bisa diketahui, masyarakat berasumsi pihak perusahaan ada main dengan pengurus koperasi, padahal itu tidak ada.

“Sekali lagi kebun plasma itu hasilnya wajib dibagikan kemasyarakat karena bunyi akad perjanjian kerjasama disebutkan bagi hasil, berarti sebagian hasil dibagikan berapa pun prosentasenya. Tapi selama ini hasil hanya digunakan untuk membayar kredit bukan sebagian nya dibagi, “ ujarnya.

Akibatnya masyarakat jadi bertanya-tanya berapa besaran utang dan berapa sisanya, khususnya pada kebun plasma milik mereka yang disebut masih mempunyai beban ke Bank.

Mungkin saja selama ini pihak perusahaan ada memberikan laporan bulanan kepada koperasi?, tapi sesuai penyampaian dari pihak desa, mereka (koperasi) tidak pernah menyampaikan progres kepada masyarakat sebagai petani plasma. Hal ini lah yang sangat krusial dipertanyakan dan harus dilaksanakan oleh perusahaan agar masyarakat petani plasma sebagai mitra  bisa mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Lantaran selama ini tak ada keterbukaan, akibatnya ada muncul mosi tidak percaya, oleh sebab itu diharapkan ada jenis laporan yang simple dan mudah dimegerti oleh petani, misal pemasukan berapa, pengeluaran berapa.

Pemahaman terhadap tugas koperasi dalam hal ini juga dipertanyakan, apakah faham dengan tugas-tugas sebagai pengurus, kalau tidak kan harus ada pelatihan kepada mereka.

Mengacu apa yang sudah disampaikan oleh Dinas Pertanian, dimana dalam Surat Perjanjian Kerja  (SPK) sudah dijelaskan bagi hasil, itu setidaknya setiap penghasilan harus ada hasil yang dialokasikan untuk masyarakat.

Didalam rekening plasma disebut ada rekening koran, yang menjelaskan tentang uang masuk dan uang keluar. Direkening itu juga pasti ada tandatangan dari pihak Koperasi dan manajemen perusahaan.

Karena selama ini yang memegang buku rekening koperasi adalah pihak perusahaan, dengan alasan hutang untuk membangun kebun plasma belum lunas, sehingga data valid tak bisa diketahui oleh petani sebagai mitra.

Dibagian lain, berkaitan dengan itu, pada bulan April 2021 pihak perusahaan ada menyodorkan surat kuasa, surat kuasa tersebut dibuat oleh koperasi yang substansi nya dijelaskan hasil pengelolaan produksi plasma dalam kurun waktu 30 tahun.

“Tapi apa yang disodorkan oleh bapak Abdul selaku pihak perusahaan, dijelaskan bahwa surat itu hanya untuk permohonan penghapusan pajak, jadi jelas saja substansi nya tidak nyambung, “ paparnya.

Terkait bukti adanya bukti rekening koran, juga  ada transaksi uang keluar masuk, ada kaitan disitu suatu kejanggalan bahwa dalam penjelasan tertera tahun 2014. Artinya disini bahwa sebelum itu pihak koperasi tidak pernah mengeluarkan surat kuasa, makanya saudara Abdul menyodorkan surat seolah-olah surat dibuat tahun 2014. Akan tetapi faktanya baru disodorkan untuk ditandatangani tahun 2021, baru ditandatangani oleh saudara Ncuk Nyali, selaku ketua Koperasi.

“Jujur saja akibat nya saya menduga disini ada penyalahgunaan uang plasma, nanti pasti akan kami sampaikan, karena disini juga sudah ada poto copy  nya, “ tegas dia.

Seyogyanya lanjut dia, dengan pola kemitraan bagi hasil itu bisa menjadi acuan untuk perhitungan. Contoh dari penghasilan kebun plasma 100 persen, dialokasikan 80 persen bayar hutang yang sisa 20 persen nya dibagikan rata kepada petani plasma, bila diterapkan pola itu sangat lebih bijaksana.

Jangan seperti selama ini, sesuai pengakuan pengurus Koperasi, mereka hanya sekedar tandatangan saja selanjutnya dokumen diserahkan Kembali kepada pihak perusahaan. “Pengakuan itu juga ada pada kami, karena nya diharapkan kepada pihak perusahaan pada pertemuan selanjutnya ada itikad baik agar masalah ini tidak berkepanjangan, “ imbuhnya.

Jangan sampai timbul pertanyaan dari masyarakat, masa dalam kurun waktu tujuh tahun pihak perusahaan tidak bisa menyelesaikan dokumen laporan nya.

Apalagi data yang ada pada kami (petani plasma) berdasarkan invoice dari hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) sudah ada. “Kalau laporan disusun secara rutin saya rasa tidak perlu waktu tujuh tahunan tidak bisa diselesaikan, “ tambahnya.

Sedangkan saudara Edy dari pihak masyarakat lain nya dan sebagai salah satu pengurus koperasi mengatakan, setelah ada undangan pembahasan secara internal baru diketahui adanya invoice penjualan tersebut. Bahkan sesuai pengakuan ketua Koperasi sama sekali tidak pernah melihat buku rekening koperasi tersebut, hanya diserahkan laporan serta disuruh menandatangani saja seperti surat yang diperlihatkan oleh saudara Bambang, itu bukan dibuat oleh koperasi melainkan oleh perusahaan dengan menggunakan kop surat koperasi.

“Saya sempat sekilas membaca surat tersebut, yang dikatakan oleh saudara Abdul adalah surat keringanan atau penghapusan pajak kebun plasma, tapi faktanya satu katapun dalam surat tersebut tidak ada menjelaskan masalah pajak, yang ada hanya menyebutkan bahwa pihak koperasi menyerahkan atau kuasa kepada pihak perusahaan untuk mengelola kebun plasma selama kurun waktu 30 tahunan, “ kata Edy lagi.

Jadi lanjut Edy, karena itu ia tak mau ikut menandatangani surat tersebut, alasannya tidak sesuai dengan penjelasan yang diterima sebelumnya.

Seingatnya, hanya pernah menandatangani sewaktu ada pertemuan antara masyarakat dengan pihak perusahaan di Tarakan.

Lebih lanjut Ia juga memaparkan, saat dipanggil oleh manajemen perusahaan untuk diperlihatkan jumlah hutang kebun plasma masyarakat, dimana hutang tersebut telah bertambah dari Rp 8,50 Miliar menjadi Rp 11.00 Miliar, Dan ini sangat tidak masuk akal.

Sementara saat perusahaan mengajukan lagi hutang baru ke Bank CIMB Niaga sebesar Rp 6.00 Miliar, asumsi pengurus koperasi saat itu untuk membayar hutang lama sebesar Rp 8,50 Miliar tersebut, faktanya hutang bukan berkurang tapi malah bertambah.

Toni, dari pihak perusahaan ketika menanggapi apa yang disampaikan, tetap bersikukuh bahwa surat yang pernah disodorkan untuk ditandatangani oleh pengurus koperasi benar surat untuk penghapusan pajak untuk Koperasi Bangun bersama, tapi permohonan itu oleh Dinas Pajak sendiri tidak dikabulkan.

Saudara Abdul sendiri menjelaskan, bahwa surat yang disampaian kepada saudara Edy tersebut benar merupakan surat penghapusan pajak. Dimana surat tersebut disampaikan ke Jakarta kepada direksi perusahaan untuk peradilan.

Menjawab pertanyaan masyarakat, Manager PT Prima Tunas Kharisma (PTK), Marjuki Kamal, menjelaskan, bahwa setiap laporan bulanan disampaikan kepada koperasi. Untuk pelatihan  penghitungan cara membaca akuntansi dari PT PTK juga sudah membantu menjelaskan secara profesional.

Untuk itu kata Marzuki, yang saya tangkap disini hanya miskomunikasi antara pengurus koperasi dengan pihak desa. Dalam hal ini terkait bagi hasil sebaiknya kita dengar paparan dari pihak manajemen untuk laporan penggunaan nya.

Sesi selanjutnya pihak perusahaan PT Prima Tunas Kharisma memaparkkan data-data operasi perusahaan berikut penggunaan dana selama pembangunan kebun Plasma dan kebun inti dalam kurun waktu penanaman hingga mulai panen.

Menanggapi hasil pertemuan, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bulungan, drh Achmad Yani, menyimpulkan, bahwa pihaknya siap membantu memediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan. “Kalau boleh saya meminta  juga laporan terkait kebun plasma dengan pihak koperasi, “ kata Yani.

Ia juga menanyakan hal demikian kepada Bupati Bulungan, apakah boleh masuk keranah kebun plasma, “ katanya.

Sekedar diketahui, masalah ini tidak hanya dipertanian saja melainkan juga ada di Dinas Perindagkop, karena menyangkut koperasi.

“Pak Marzuki bisa kah karena laporan ada setiap bulan disarankan masuk kan lah tentang keadaan keuangan plasma, tolong siapkan data nya supaya bisa diagendakan lagi pertemuan berikutnya, “ tegas Yani lagi. *

Reporter : Sahri.

 

Bulungan

Ketua DWP Bulungan Berganti

Published

on

Penandatangan serah terima jabatan ketua DWP Bulungan.

TANJUNG SELOR – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bulungan menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) masa Bhakti 2022-2024, yang dilantik oleh Ketua DWP Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Di Ruang Serbaguna Kantor Bupati Bulungan. Jumat,(13/5/22).

Bupati Bulungan Syarwani selaku penasihat DWP Bulungan, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ibu Hj. Surtati Sri Hastuti Syafril yang telah memimpin DWP bulungan selama ini.

” Tentu telah banyak memberikan peran dan andil dalam upaya memajukan kabupaten Bulungan sesuai dengan peran dan tugas organisasi DWP, ini merupakan wujud keikhlasan dalam upaya mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan akselerasi pembanguan daerah bulungan, ” ujar Syarwani.

Bupati Syarwani juga mengucapkan selamat kepada Ibu Lenny Marlina Risdianto yang telah dilantik sebagai ketua DWP Kabupaten bulungan Menggantikan ibu Hj. Surtati Sri Hastuti Syafril.

” Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan selamat kepada ibu Lenny Marlina Risdianto, semoga dharma wanita dapat meningkatkan perannya dan dapat meningkatkan peran pemberdayaan masyakarat khususnya kaum perempuan,” ujar Syarwani.

Sebagai istri Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah selayaknya dharma wanita berperan memiliki program produktif dan mencerdaskan sehingga dapat dirasakan masyarakat kabupaten Bulungan.

” Saya yakin Dharma wanita mampu mengembangkan konsep dan berkompetensi agar program pemerintah daerah terkoordinasi, maka itu dihimbau kepada ASN bulungan berperan aktif mendorong anggota keluarga untuk aktif dalam organisasi dharma wanita ini,” ungkap Syarwani.

“Kepada seluruh kekuatan ASN Bulungan di harapkan kedepan kegiatan pembanguan tidak hanya kerja rutin dari pemrintah saja namun juga ada kerja sama bersama mitra pemerintah yang berperan di pemerintah daerah,” ujar Syarwani.

Sayrwani mengungkapkan bahwa Bupati bersama Wabub serta seluruh jajaran pemerintah tidak mampu berbuat maksimal tanpa adanya kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk salah satunya adalah Dharma Wanita.

” Mari kita lakukan upaya-upaya perubahan yang signifikan. Dibawah kepemimpinan ibu risdianto untuk mengakselerasi peran dharma wanita dan mampu berperan di luar kepada anggotanya secara luas dalam upaya meningkatkan kompetensi kapasitas kaum perempuan yang ada di Kabupaten Bulungan. Mari kita keluar dari zona nyaman yang selama ini terjebak hanya rutinitas, dengan melakukan kreatifitas baru invasi baru yang menggerakan seluruh elemen perempuan,” tuntas Syarwani. *

Sumber : Diskominfo.

Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Bulungan

Peringati Hardiknas 2022, Syarwani Pimpin Upacara

Published

on

Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani, pimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2022. di Halaman Kantor Bupati Bulungan. Jumat,(13/5/22).

Peringatan Hardiknas yang bertajuk “Pimpin Pemulihan, Bergerak Untuk Merdeka Belajar” ini. Bupati Syarwani, membacakan sambutan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim.

” Hari ini, saudara-saudariku, adalah bukti. Bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan,” ucap bupati Syarwani.

Syarwani juga menyampaikan bahwa Kurikulum Merdeka, yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi, terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini Kurikulum Merdeka sudah diterapkan lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Hal itu berarti ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan.

” Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena Asesmen Nasional yang sekarang di gunakan tidak bertujuan untuk “menghukum” guru atau murid, namun sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar sehingga kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman tiga dosa besar pendidikan,” ujar Syarwani.

” Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya, yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya, sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk berekspresi, untuk terus menggerakkan pemajuan kebudayaan,” ujar Syarwani.

Disampaikan Syarwani, semua perubahan positif yang di usung bersama, tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, guru, dan murid di Indonesia, namun sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan diri bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia.

” Langkah kita hari ini sudah semakin serentak, laju kita sudah semakin cepat. Namun, kita belum sampai di garis akhir. Maka, tidak ada alasan untuk berhenti bergerak meski sejenak. Ke depan, masih akan ada angin yang kencang dan ombak yang jauh lebih besar, serta rintangan yang jauh lebih tinggi. Dan kita akan terus memegang komando, memimpin pemulihan bersama, bergerak untuk Merdeka Belajar,” tutur Syarwani.

Dalam peringatan Hardisdik tahun 2022 ini, Bupati Bulungan Syarwani juga menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada peserta pameran seni lukis, kepada sekolah penggerak, penulis buku bacaan anak berbasis lokal, dan piagam kepemimpinan kepala sekolah dalam masa pandemi covid-19.

Turut hadir juga dalam upacara itu, Wakil Bupati Ingkong Ala, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Risdianto dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Bulungan. *

Sumber : Diskominfo.

Editor    : Sahri.

Continue Reading

Bulungan

Lirik Pabrik Refinery, Syarwani Komitmen Suport Investasi Di Bulungan

Published

on

Syarwani S Pd M Si Bupati Bulungan (kiri) Ingkong Ala SE Wakil Bupati Bulungan (kanan).

TANJUNG SELOR – Dalam upaya mendorong hilirisasi kelapa sawit untuk dapat memberikan nilai tambah bagi daerah, Pemerintah Kabupaten Bulungan pun melirik agar di Bulungan didirikan pabrik Refinery minyak goreng, ini didukung dengan banyaknya Kawasan perkebunan kelapa sawit (PKS) di Bulungan.

Bupati Bulungan Syarwani menyambut baik dan menerima paparan dari salah satu penyedia yang bakal melakukan investasi dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Bulungan, sehingga direncanakan akan dihadirkan pabrik refinery minyak goreng.

” Pabrik refinery ini, saat beroperasi penuh bakal menghasilkan produk turunan Crude Palm Oil (CPO) seperti Olein atau minyak goreng, Stearin bahan baku margarin atau Oleochemical. Untuk Bulungan merupakan salah satu daerah pengahsil CPO, terdapaat 7 PKS yang menghasilkan prodak CPO,” ujar Syarwani.

Sayrwani menyebutkan 7 perushaan kelapa sawit yang menghasilkan CPO di bulungan ini dengan kapasitas 26.000 ton per bulannya.

” ini merupakan potensi bagaimana kita bisa mengemas dan menghasilkan minyak goreng yang dikemas dari prodak CPO yang dihasilkan PKS di bulungan ini, demikian pula saya telah meminta Kepada Dinas Pertanian untuk mengadakan pertemuan atau diskusi bersama 7 PKS yang memiliki prodak CPO di Bulungan,” ujar Syarwani.

Sayrwani mengatakan Pemkab Bulungan komitmen terkait investasi di Bulungan ini akan di suport sepenuhnya.

” dukungan ini terutama kesesuaian dari tata ruang yang ada di bulungan, perizinan, memfasilitasi antara pabirk refinery dengan PKS yang memeliki CPO, sehingga tidak jauh dan dapat meringankan beban produksi yang dihasilkan baik dari CPO maupuan pabrik refinery minyak goreng ini,” ujar Syarwani.

Rencana investasi ini merupakan investasi murni, mengenai kelayakan investasi dari perusahaan itu yang lebih detail sesuai dengan kebutuhan

” terkait lahannya memang lahan itu dari perusahaan sendiri, yang memang sudah dimiliiki, berada di wilayah tanjung palas timur, untuk luas lahan dengan kapasitas 600 ton perhari itu butuh lahan sekitar 30 hektare,” jelas Syarwani.

Dikatakan Syarwani, rencana hadirnya pabrik refinery minyak goreng ini, memang butuh waktu, dengan investasi yang cukup besar sekitar 1 triliun, namun untuk sementara menyanggah kebutuhan ini kami akan mencoba membangun kemasaan yang di produksi langsung oleh bulungan

” ditargetkan mudahan bisa dapat satu harga hingga mencapai di seluruh kecamatan di kabupaten bulungan,” tuntas Syarwani. *

Sumber : Diskominfo.

Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Trending