– Sudah ditonton oleh 20.800 Pemirsa, kedepan netizen berharap Syarwani menjadi KU 1

TANJUNG SELOR – Postingan dengan judul “terima kasih Bupati Syarwani, jalan Tanjung Palas – Salimbatu semakin mulus” viral di media sosial tiktok. Sejak diunggah kemarin sampai saat ini sudah di di tonton sebanyak 20.800 pemirsa, 56 komentar dan 905 suka.

“Pak Syarwani hebat semoga nanti jadi Gubernur, ” tulis salah satu netizen di komentar nya.

Sementara itu, ada juga yang berkomentar, keren Bupati Bulungan semoga jadi KU 1.

Dengan kian mulisnya jalan Tanjung Palas – Salimbatu, netizen dari beberapa kecamatan juga berharap jalan didaerah mereka mendapat perhatian Pemkab Bulungan. Seperti jalan di kecamatan Bunyu, termasuk jalan menuju kecamatan Tanjung Palas Timur serta dari Tanjung Selor menuju kecamatan Tanjung Palas Barat.

“Jalan dari SP 6 menuju Sikva Rahayu di kecamatan Tanjung Palas Utara hanya 11 KM kenapa belum kunjung selesai, ” kata salah satu netizen lagi.

Hasil pantauan media ini, jalan Tanjung Palas – Salimbatu dibangun pertama dimasa Bupati Bulungan dijabat oleh H Anang Dachlan Djauhari. Berlanjut ke H Budiman Arifin, almarhum H Sujati.

Baru sejak Syarwani S Pd M Si menjabat perlahan tapi pasti jalan tersebut dibangun secara bertahap, diperkirakan tahun depan baik ruas jalan yang tersisa maupun jembatan permanen akan segera terbangun dengan baik. * jk.

TANJUNG SELOR – Pemkab melalui Inspektorat Bulungan melaksanakan sosialisasi pengawasan pengelolaan keuangan desa dan nilai-nilai anti korupsi yang diikuti segenap aparat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Selasa (16/9). Asisten Administrasi Umum, Adi Irwansyah MS, SH, M.Si membuka kegiatan secara resmi dan berharap seluruh aparat desa dan BPD dapat menjalankan amanah pembangunan dengan penuh tanggung jawab.

Dijelaskan, kegiatan bertujuan agar para kepala desa, perangkat desa maupun anggota BPD dapat lebih memahami aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Lalu membangun komitmen berrsama untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, praktik korupsi maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Diingatkan, pemerintah pusat maupun daerah telah memberikan perhatian besar kepada desa antara lain melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Dana tersebut dimaksudkan untuk memajukan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dikutip dari djpk.kemenkui.go.id, 74 desa di Bulungan memperoleh DD total sebesar Rp71,9 miliar di tahun 2025, di mana 26 desa mendapatkan alokasi dana mencapai lebih dari Rp1 miliar. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md didampingi asisten dan perangkat daerah terkait mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah, evaluasi idukungan Pemda dalam program 3 Juta Rumah dan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) secara virtual di Ruang Rapat Wabup pada Selasa (16/9). Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang berpesan agar Pemda tidak hanya mengandalkan kekayaan SDA tapi juga memperkuat program peningkatan kualitas generasi muda.

“Yaitu bagaimana membuat anak-anak muda kita menjadi produktif, memiliki skill (keahlian), terdidik, terlatih, sehat,” ucapnya. Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan SDM yang berkualitas. Pasalnya, tak sedikit negara yang memiliki SDA terbatas, tetapi mampu menjadi negara maju karena ditopang SDM yang unggul.

“Persoalannya jadi bukan sumber daya alam yang menjadi pendorong utama untuk menjadi negara maju, tapi sumber daya manusia yang berkualitas,” ujarnya. Sementara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji memaparkan adanya 30 indikator PJPK yang perlu diperhatikan Pemda.

Indikator tersebut mencakup penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan partisipasi angkatan kerja. Ia menegaskan, indikator-indikator ini perlu masuk ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar pelaksanaannya dapat terukur dan berkesinambungan. (dkisp)