Connect with us

Berita Sorot Peristiwa

Puluhan Orang PTT Humasprov Kaltara di Rumahkan

Published

on

Poto Ilustrasi.

TANJUNG SELOR – Terhitung sejak 1 April 2021, sebanyak puluhan orang tenaga kontrak alias pegawai tidak tetap (PTT), di Biro Humas dan Protokol (Humasprov) Provinsi Kalimantan Utara dirumahkan.

Dihentikan nya tenaga kontrak alias PTT di Biro tersebut, seiring dengan berubahnya status Biro Humas dan Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56/2019 Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Beberapa mantan PTT Humasprov Kaltara, ketika ditanya media ini mengaku, sejak 1 April lalu mereka sudah diinfokan untuk tidak turun berkerja seperti biasa.

Pemberitahuan tersebut, hanya melalui pesan WhatsAPP, bukan melalui surat resmi.

Demikian bunyi pesan WhatsAPP yang dikirim kan lepada mantan PTT Humasprov Kaltara itu, Assalamualaikum
Selamat Malam

Ijin menyampaikan,

Sesuai Hasil rapat dengan Sekretaris Daerah Prov Kaltara pada hari Rabu 31 Maret 2021 di ruang rapat kerja Sekda, terkait perubahan Nomenklatur Biro Humas & Protokol menjadi Biro Administrasi Pimpinan

Dengan ini disampaikan bahwa
TMT 1 April 2021 seluruh tenaga kontrak / PTT akan di Evaluasi, sampai pada pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian
Terima kasih.

Diketahui hasil penelusuran, masa kerja PTT ini beragam, mulai dari 7 tahunan lebih hingga 2 sampai 3 tahunan. *

Reporter : Sahri.

Sorot Peristiwa

Gubernur Menyapa Mahasiswa Kaltara Yang Kuliah di Bandung

Published

on

Poto bersama Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum dengan Mahasiswa Poltek Piksi Ganesha Bandung, asal Kalimantan Utara.

BANDUNG – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, Selasa, 23/11/2021, kemarin, berkesempatan meluangkan waktunya, bertemu dengan mahasiswa asal Kaltara yang kuliah di Bandung Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, bersama Mahasiswa Poltek Piksi Ganesha asal Kalimantan Utara, Anang Rifaldy Ari.

 

Sebanyak 79 orang Mahasiswa tersebut, terdiri dari Mahasiswa Poltek TEDC dan Poltek Piksi Ganesha dan beberapa perguruan tinggi lain nya disapa oleh Gubernur.

Kegiatan dilaksanakan di Kampus Utama, Jalan Gatot Subroto, Bandung, Provinsi Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Gubernur berpesan kepada seluruh Mahasiswa, agar belajar dengan giat, serta menjaga nama baik Provinsi Kalimantan Utara.

Hari ini Selasa 23 November 2021, ada dua MoU yang ditandatangani oleh, Tria Suprajeni atas nama Direktur ENM Group.

Salah satunya MoU antara ENM Group dengan Poltek Piksi Ganesha Bandung, terkait perihal Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus fokus pada peningkatan SDM di Kabupaten Bulungan, acara ini juga dirangkai dengan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Asal Kabupaten Bulungan Kaltara sebanyak 26 Mahasiswa, yang diterima di Piksi Ganesha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas kesehatan dan Fakultas IT dan Komputer.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara, Teguh Henri S M Pd. sekaligus memberikan pesan agar Mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh membawa nama baik Kabupaten Bulungan dan kedepan setelah lulus bisa membangun Kaltara yang lebih baik.

MoU kedua antara ENM Group dengan UNPAD, yang dilaksanakan di Gedung Rektorat Jl. Dipatiukur. MoU ditandatangi langsung oleh Rektor UNPAD
Prof Dr Rina Indiastuti, SE M SIE. dan Direktur ENM, Ir Tria Suprajeni MM.

Dalam kesempatan yg sama ditandatangani pula MoU antara Pemprov kaltara yang langsung dihadiri oleh Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum.

Di kesempatan itu, Gubernur berharap kedepan Mahasiswa asal kaltara dapat alokasi khusus untuk dapat menempuh pendidikan di UNPAD.

Dalam Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor dan Dekan dilingkungan Universitas Padjadjaran serta OPD terkait dilingkungan Pemprov kaltara.

Setelah Acara penandatanganan MoU di UNPAD Gubernur Kaltara dan Direktur ENM Group berkesempatan menyapa 79 Mahasiswa asal Kabupaten Bulungan yg kuliah di bbrp Perguruan Tinggi di Jawa Barat an Poltek TEDC Bandung dan Poltek PIKSI Ganesha Bandung.

Dalam kesempatan ini Gubernur berpesan agar Mahasiswa asal kaltara belajar dengan giat, menjaga nama baik Provinsi Kaltara. *

Sumber : Press Realeas.
Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Besok, Atlet Panjat Tebing Kaltara Turun Bertanding di PON XX Papua

Published

on

Atlet Panjat Tebing Kaltara, Sabri (kanan), Kamarudin, Manager tim (too kuning (kiri) dan Rudiyanto sang pelatih (tengah).

– Manager tim mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat.

PAPUA – Besok, Selasa, 28/9/2021, Sabri, atlet panjat tebing Kalimantan Utara, akan turun berlaga di PON XX, di Papua, atau tepat nya di Mimika.

Sabri sang peraih medali Perak di Kelas Speed ini, akan turun berlaga besok  dikelas  Speed we dan combained sebagaimana yang disampaikan, Kamaruddin, manager panjat tebing Kaltara, beberapa saat lalu.

Sumber, media ini dari Papua menyebutkan, Sabri, merupakan salah satu andalan Kaltara untuk meraih medali emas. Dimana pada pra PON di Sulawesi Selatan tahun 2019, Sabri, menyabet medali perak, bukan mustahil seiring dengan latihan yang kontinyu ia bisa memperbaiki peringkat di PON Papua ini.

Dibawah asuhan pelatih, Rudiyanto, dan managernya, Kamaruddin, atlet andalan panjat tebing Kaltara ini beberapa waktu lalu telah melaksanakan TC di Jawa Tengah, bahkan dari sana mereka langsung bertolak menuju Papua.

“Kita optimis karena kekuatan tim lain dari hasil kualifikasi sudah bisa terbaca, ” imbuhnya.

Karenanya mereka mohon doa restu dari seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Utara, untuk bisa mempersembah kan prestasi terbaik di PON XX Papua. *

Reporter : Sahri.

Continue Reading

Sorot Peristiwa

Media Siber Daerah Rame-Rame Tolak “Berkah Presiden Jokowi” KPCPEN Kominfo.

Published

on

Pengurus SMSI Daerah di Indonesia

JAKARTA – Dugaan ketidak-adilan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam penyaluran bantuan melalui program Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), mengundang reaksi keras dari para pengusaha media siber di berbagai daerah.

Para pengusaha media siber yang tergabung dalam Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menolak penyaluran KPCPEN yang disebut “berkah Presiden Jokowi”, karena mereka nilai pelaksanaannya tidak adil, diskriminatif, dan merendahkan martabat media siber.

Direktur Radar Mandalika dan Radarmandalika.id HM Syukur dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (26/7/2021) mengatakan, Kementerian Kominfo, sebagai etalase komunikasi Republik Indonesia, semestinya sangat tahu, peran media.

“Kami yakin, bahwa kebijakan presiden terhadap kerjasama dengan media di program  KPCPEN tidak akan mungkin diskriminatif, sehingga ada kesenjangan seperti bumi dan langit. Jika sampai media rame-rame nenolak berkah presiden yang disodorkan Kementerian Kominfo, berarti ada yang salah dalam menjaga kepercayaan publik kepada pemerintahan Bapak Jokowi,” ujar Syukur.

Penanggung Jawab Papuatimes, Hans juga mengecam cara-cara diskriminasi yang dipraktikkan dalam pelaksanaan program KCPPEN.

“Kami sudah terbiasa dengan diskriminasi oleh pemerintah pusat, tetapi kami di Papua tidak pernah bayangkan, hal ini terjadi terhadap media. Kementerian Kominfo seharusnya membangun citra positif negeri ini,” ujar Hans.

Hans menolak kerjasama KPCPEN dari Kementerian Kominfo karena ini bukan membangun ekonomi nasional, tetapi terkesan pelecehan terhadap media.

“Kami tidak yakin program Bapak Jokowi diskriminatif dan seburuk seperti ini. Jika program Bapak Jokowi kepada media seperti ini, kami dari Papua lebih baik menolak dan tidak menerima program ini,” tandas Hans.

Ketua SMSI Sulawesi Selatan, Rasid sebelumnya mengatakan kegiatan Diseminasi KPCPEN merupakan kebijakan yang meminta semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat, kepada media-media lokal.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah anggota kami. Nilai kontrak yang diberikan mulai 6 juta, 5 juta, 4 juta bahkan ada yang 3 juta rupiah/kontrak,” kata Rasid.

Rasid menyebutkan dengan frekuaensi konten 12-25 kali pemuatan/kontrak, didapat nilai sebesar lebih kurang Rp100 ribu/konten. Padahal dengan alokasi anggaran yang luar biasa besar, seharusnya media-media daerah bisa memperoleh kompensasi antara Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta/artikel konten.

“Ibarat langit dan bumi jika kita bandingkan dengan nilai yang diperoleh media-media lain di Jakarta. Bahkan harga sekantong Bansos (bantuan sosial) untuk fakir miskin pun bernilai lebih besar dari yang diperoleh media-media daerah anggota kami,” sebutnya.

Senada dengan pimpinan perusahaan media siber lainnya, Direktur Saibumi.com Donny Irawan salah satu media di Lampung menolak berkah Jokowi ini dan mempertanyakan penanganan KPCPEN di Kementerian Kominfo ini.

“Saya enggak ngerti, Kementerian Kominfo merupakan etalase komunikasi Republik Indonesia. Jika pola komunikasi yang dibangun Kementerian Kominfo seperti ini, sepertinya ada yang enggak beres” ujar Donny.

“Apa benar kebijakan presiden dalam pelaksanaan KPCPEN dengan media ada diskriminasi bagai bumi dan langit” ungkap Donny.

Menurut dia, Kemkominfo sebagai ujung tombak dari pemerintah saat ini, tidak boleh seenaknya melepas anggaran ke Agency dengan sangat liberal.

Ketua  SMSI Jawa Barat Andy menyayangkan terhadap kebijakan Kementerian Kominfo tersebut.  “Ini keterlaluan. Saya sayangkan hal ini terjadi, semestinya bijaksanalah. Muncul pertanyaan kami di daerah, jika masyarakat persnya saja dibuat begini, bagaimana masyarakat yang buta huruf dan buta informasi?” Kata Andy.

Pertanyaan lainnya, tambah Andy, muncul masalah seperti di Kominfo ini karena konsep presiden yang tidak komprehensif atau pelaksana KPCPEN oleh Menteri Kominfo yang tidak cakap atau memang orang-orang di kominfo yang bermasalah?

“Bayangkan. Anggaran 1,6 miliar yang sudah sangat kecil diperuntukkan bagi enam puluh anggota SMSI di daerah dan dibagi dengan nilai tiga juta rupiah sampai dengan Rp 12 juta per media. Dan,  tiga juta rupiah itu untuk 20 kali tayang artikel dan 5 kali naik banner. Sisanya kemana? Ini Agencynya yang salah hitung, atau cash backnya yang terlalu besar?” tandas Andy.

Gugus Suryaman pengusaha pers siber dari Sultra juga menyampaikan kekecewaannya. “Kami diwajibkan menyerahkan Analytics tools (google analytics) dan CMS. Emangnya kominfo tidak ngerti, bahwa CMS itu jantung media kami. Alih-alih membantu media di masa pandemi, ini justru terkesan ‘menyandra’ media kami,” ujar Gugus.

Penjab Waspada Aceh Aldin berpendapat, Diseminasi KPCPEN di Kemkominfo patut diapresiasi sebagai wujud pelaksanaan pemberian insentif untuk media di tengah ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media akibat pandemi.

“Hanya saja, pelaksanaan di lapangan serasa mencederai rasa keadilan dan bahkan terkesan menindas media-media daerah,. Ini jelas merusak citra Bapak Jokowi” ujar Ketua SMSI Aceh ini.

Mestinya Punya Strategi dan Terukur

Pengamat Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi, Medrial Alamsyah menilai Indonesia bisa mengalami krisis kemanusiaan, jika pemerintah dalam hal KPCPEN serius mengatasi dua krisis yang sedang berlangsung, yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi.

“Adanya protes media daerah dalam kegiatan diseminasi bukan saja menunjukkan tidak ada sense of crisis di tingkat pelaksana tim KPCPEN, tetapi juga lebih dari itu, terindikasi masih adanya  pelaksana yang melakukan kejahatan rutin birokrasi seperti korupsi dan manipulasi,” ujar Medrial Alamsyah.

Selanjutnya Medrial juga mengatakan seharusnya tim KPCPEN mengerjakan semua aspek dan detail dari pekerjaan dengan serius, punya strategi yang jelas dan terukur.

Menanggapi reaksi para pengusaha pers siber dari berbagai daerah mengenai pelaksanaan KPCPEN di Kementerian Kominfo, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat M Nasir mengatakan, pihak Kementerian Kominfo sebaiknya menelusuri di mana letak ketidak-adilan itu terjadi.

“Saya kira semua ini bisa ditelusuri oleh Kemkominfo, sehingga bisa diluruskan kembali.  Semua harus jujur dalam mengemban amanah, dan tidak diskriminatif,” kata Nasir.

Menurut Nasir, surat resmi sudah dikirim ke Kementerian Kominfo mengenai masalah ini, namun hingga saat ini belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo.

“Hingga kini surat yang dilayangkan SMSI belum ada penjelasan dari Kementerian Kominfo. Untuk menelusuri permasalah yang disampaikan SMSI, Ketua Umum SMSI Firdaus sudah minta konfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo, namun   hingga kini belum ada jawaban” tutur Nasir. (***)

Editor : Sahri Anggota SMSI Provinsi Kalimantan Utara.

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi