Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Tanjung Selor Ibukota Kaltara “Dikepung” Jalan Raya Rusak Parah

Published

on

Djufri Budiman Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

– Seperti Ruas Jalan Tanjung Selor-Tanah Kuning, Jalan Tanjung Selor Peso, Jalan Bulu Perindu menuju Meranti dan Jalan Tanjung Palas Salimbatu

TANJUNG SELOR – Kondisi jalan raya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimanta Utara, sangat berbanding terbalik dengan beberapa ruas jalan raya yang ada disekelilingnya, dimana jalan tersebut banyak mengalami kerusakan yang cukup parah, sulit untuk dilewati oleh berbagai jenis kendaraan.

“Terus terang dengan banyaknya jalan raya yang rusak parah saat ini,
Tentu saja saya prihatin dengan kondisi yang ada dan itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memikirkan nya, ” tegas Jufri Budiman, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini kemarin.

Dalam hal ini Ia juga berjanji akan menyampaikan permasalahan kerusakan jalan tersebut, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas PU PR Perkim dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Utara.

Agar supaya cepat diambil tindakan perbaikan, serta bisa duduk bersama mencari solusi terbaik.

“Maksudnya OPD tekhnis di Provinsi Kaltara dan Pemkab Bulungan perlu duduk satu meja guna membahas metode atau langkah-langkah yang dilakukan terhadap perbaikan kerusakan diseluruh ruas jalan yang ada, ” ungkap Djufri.

Dimana kita tau, kata dia, bahwa fasilitas jalan tersebut merupakan kebutuhan masyarakat secara umum, serta menjadi andalan untuk perputaran ekonomi warga setempat.

Dimana kebutuhan akan jalan yang mulus juga secara langsung merupakan urat nadi perputaran ekonomi kita, Khususnya bagi masyarakat kabupaten Bulungan dan sekitarnya.

Untuk itu dalam waktu dekat pihak Komisi III berencana akan membahas, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengatasi cepat terhadap perbaikan ruas jalan yang dimaksud.

Kalau nantinya menyangkut persoalan anggaran tentu bisa pula dipikirkan bersama. Apakah pengerjaan dilakukan secara bertahap atau membawa persoalan kepada pemerintah pusat supaya bisa dibantu melalui APBN.

“Beberapa pola itu bisa kita siasati, supaya persoalan perbaikan jalan di Bulungan khususnya dan di Kalimantan Utara pada umum nya bisa segera dituntaskan, ” kata Jufri Budiman.

Atau cara lain, antara Bupati Bulungan dan Gubernur Kaltara mencari solusi bersama dengan cara melalui bantuan keuangan (Bankeu) Ke Kabupaten Bulungan. Pasti secara bertahap kerusakan jalan yang ada bisa mendapat perbaikan sebagaimana mestinya.

“Apalagi visi dan misi Gubernur Wakil Gubernur jelas, bahwa akan membantu anggaran pembangunan kekabupaten kota sebagai pilar Provinsi, melalui bantuan keuangan itu, ” kata Djufri Budiman. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending