TANJUNG SELOR – Ketua Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Norhayati Andris, yang juga menjabat sebagai ketua Dewan, sepakat dengan langkah yang diambil oleh Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum, untuk merefocusing beberapa pos anggaran yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Norhayati Andris, Senin 15/3/2021 diruang rapat DPRD Kalara mengatakan, bagaimana pun alokasi anggaran untuk BPJS yang sempat terputus sebelum nya harus diselesaikan oleh pemerintah, khususnya untuk membantu perawatan warga tidak mampu kelas III.
“Kita ketahui sejak bulan Pebruari hingga Desember 2020 alokasi anggaran BPJS sempat terputus, ini harus diselesaikan, ” ujarnya.
Yang kedua adalah masalah Subsidi Ongkos Angkut (SOA) masyarakat yang ada di Perbatasan Kalimantan Utara.
Yang ketiga masalah insentif dan honor para Guru, yang sebelum nya tidak teranggarkan, dan ini wajib dianggarkan kembali agar para pendidik bisa sejahtera.
Yang keempat masalah beasiswa kepada putra puteri Kaltara, maka sangat tepat sekali bila dilakukan refocusing oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, demi kemanusiaan yang memang untuk kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs H Zainal Paliwang SH M Hum, kepada para Wartawan mengatakan, sebelum nya membahas beberapa hal bersama DPRD, yang berhubungan dengan masalah masyarakat Kaltara. “Dan itu merupakan hal yang baik, artinya bila yang kurang baik akan diperbaiki, ” ujarnya.
Ia juga menambahkan, rapat bersama merupakan ajang saling memberikan informasi, terhadap hal-hal yang positif.
Menyoal aspirasi yang disampaikan dewan, Paliwang menjelaskan terkait kerusakan jalan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
Demikian pula masalah keluhan Puskesmas yang mengeluh soal BBM, pemerintah juga harus menyiapkan itu.
Menyoal tentang penetapan lambang daerah dan Perda HUT Kalimantan Utara, Gubenrur Paliwang optimis akhir bulan Maret 2021 sudah bisa ditetapkan. *
Reporter : Sahri.
