Berita Politik
Ketum AHY Silaturahmi ke Kediaman Jusuf Kalla

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) silaturahmi ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Minggu (14/3) siang. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari satu jam, Ketum AHY dan pak JK membicarakan isu-isu terkini dan masalah kebangsaan.
Ketum AHY mengucapkan terima kasih atas kesediaan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla untuk menerima pimpinan Partai Demokrat. “Kedatangan kami pagi ini utamanya adalah untuk bersilaturahmi. Bagaimana pun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY. Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum,” jelas Ketum AHY. “Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia,” tambahnya.
“Kedatangan kami ke sini juga untuk memohon saran dan masukan terkait perkembangan dinamika ekonomi dan sosial-politik nasional saat ini,” tandasnya.
Kepada AHY dan pimpinan Partai Demokrat, JK berpesan bahwa regenerasi di partai politik itu penting. “Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik,” kata JK. Namun ia mengingatkan untuk tetap memikirkan pemilih tradisional.
Terkait permasalahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat akhir-akhir ini, JK berpesan agar AHY dan pimpinan Partai Demokrat bersabar. Beliau bercerita bahwa Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. Pada akhir pertemuan, JK berpesan agar terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya.
Saat silaturahmi, Ketum AHY didampingi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Sekjen Agust Jovan Latuconsina, Wakil Bendahara Umum Lokot Nasution, dan Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution (csa). *
Sumber : Herzaky Mahendra Putra,
Kepala Badan Komunikasi Strategis
DPP Partai Demokrat.

Politik
Kader PDIP Kaltara Terus Mantapkan Koordinasi dan Konsolidasi

TANJUNG SELOR – Sebanyak dua kali pada Pemilihan Umum (Pemilu) di era Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) keluar sebagai pemenang dan meraih suara terbanyak sehingga banyak menduduk kan kader nya di parlemen.
Prestasi itu diharapkan bisa terulang kembali pada Pemilu tahun 2024 yang akan datang.
“Oleh sebab itu kita harus memperkuat barisan dan terus membantu masyarakat, untuk menang tiga kali hattrick pada Pemilu 2024 mendatang, ” kata Bendahara DPD PDIP Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka S IP, kepada media ini, Minggu 8/1/2023.
Tidak hanya ditingkat DPD, pada level DPC, DPK hingga pengurus anak Ranting harus terus melakukan konsolidasi kebawah, menyatu dengan masyarakat, sehingga bisa diketahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga tersebut.
Untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota di Kaltara, harapan kedepan seluruh kursi pimpinan DPRD diharapkan bisa diraih oleh kader PDIP lagi, supaya lebih memudahkan akselerasi pembangunan kemasyarakatan disegala bidang dimasa-masa yang akan datang.
“Artinya mulai dari tingkat bawah hingga ketingkat pusat mayoritas dpegang kembali oleh kader PDIP tersebut, ” tegas Hamka. * jk.
Politik
KPPI Kaltara Dorong 30 Persen Perempuan Duduk di Legislatif

TANJUNG SELOR – Acara Rapat kerja Nasional (Rakernas) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) yang digelar tanggal 8 hingga 9 Desember 2022 dihotel Mercure Jakarta, diikuti juga oleh Sekretaris KPPI Kalimantan Utara, Farida Silviawati ST.
Disela keberangkatan nya bertolak menuju Jakarta, media ini berkesempatan mewawancarai yang bersangkutan, menurutnya dengan digelarnya Rakernas tersebut pihaknya sangat menyambut baik, artinya kaum perempuan saat ini sudah melek politik, untuk mensejajarkan diri dengan kaum pria untuk mengisi pembangunan dinegeri ini.
Untuk mencapai kuota 30 persen caleg perempuan, baik yang duduk di DPRD Kabupaten, Provinsi dan Pusat, semuanya akan bisa dilakukan dengan afirmasi kebijakan dan anggaran partai, pemerintah dan komitmen pribadi.
“Yang tidak kalah penting dukungan gerakan sosial juga harus kuat, didorong oleh advokasi politik perempuan, ” ujar Farida Silviawati.
Yang dilakukan secara konsisten dan komitmen yang kuat dari caleg perempuan itu sendiri.
“Harapan saya sebagai sekretaris DPD KPPI Kaltara semoga pada pemilu 2024 mendatang dari 30 persen caleg perempuan yang berpartisipasi dapat menjadi 30% Aleg yang duduk di DPRD baik Kabupaten maupun Provinsi di Kaltara, ” tegasnya. * jk.
Politik
DPC PPP Bulungan Apresiasi Kinerja KPUD dan Bawaslu

TANJUNG SELOR – Imam Bukhori, sebagai salah satu pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada segenap jajaran KPUD Bulungan selaku penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang pada hari senin tgl 5/9-2022 pukul 13.00 wite telah melaksanakan klarifikasi terhadap indikasi kegandaan eksternal pengurus/anggota partai ppp.
“Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada Bawaslu kabupaten Bulungan yang juga telah hadir serta menyaksikan proses klarifikasi tersebut sampai selesai, ” ujar Imam Bukhori kepada media ini, kemarin.
Alhamdulillah lanjutnya, DPC PPP Kabupaten Bulungan telah melaksanakan apa yang diminta oleh KPUD sesuai dengan surat yang dikirim pada tanggal 3 september 2022 dengan perihal undangan klarifikasi yang didalam surat itu isinya mencantumkan 6 orang pengurus/anggota partai ppp terindikasi kegandaan eksternal dengan parpol lain.
“kami telah menghadirkan ke enam pengurus/anggota yang terindikasi kegandaan eksternal untuk dilakukan klarifikasi yang dipimpin langsung oleh ketua kpud Bulungan Lili Suryani, ” imbuh Imam Bukhori.
Berdasarkan hasil klarifikasi, Imam Bukhori selaku salah satu pimpinan DPC PPP Bulungan meminta untuk ditindak lanjuti hasil klarifikasi oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPUD Bulungan maupun Bawaslu bulungan sesuai dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku.
“Sebagai mana kegiatan klarifikasi pada hari tersebut kami meminta kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti fungsi dan kewenangan tentang pengawasan tahap pendaftaran dan verifikasi keabsahan partai peserta pemilu 2024, ” tegas Imam Bukhori.
Ditemui secara terpisah, Ketua KPUD Bulungan, Lili Suryani, Senin 12/9/2022 mengatakan, untuk kewenangan verifikasi administrasi partai politik (Parpol) merupakan wewenang KPU Republik Indonesia. Untuk KPU Daerah hanya mendapatkan instruksi dari KPU RI tersebut untuk pelimpahan nya.
“Sebenarnya untuk semua kewenangan dimaksud ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, cuma ada beberapa kewenangan dilimpahkan ke kabupaten kota masing-masing, ” ujarnya.
Menurutnya dari 40 an Parpol yang sudah mendaftar di pusat, hanya sekitar 24’partai, yang juga masuk ke kabupaten Bulungan masuk keanggotaan nya untuk diverifikasi administrasi.
“Pada verifikasi administrasi ada yang muncul kegandaan, dimana salah satu parpol dalam satu orang ada namanya juga tercantum dibeberapa parpol.
Kemudian mereka ini diwajibkan untuk memasukan surat pernyataan bahwa itu anggota mereka, dan tahapan nya seperti itu. Dan semua parpol juga memasuk kan yang ganda-ganda dimaksud. Jadi kalau sudah memasuk kan semua partai a dan partai b dua-dua nya memasuk kan klarifikasi pernyataan bahwa benar anggota mereka.
“Jadi harus diklarifikasi yang mana benar anggota mereka, ” tegas Lili Suryani lagi.
Disini lanjut nya, ia mengaku hanya menjelaskan secara umum bukan spesifik terhadap salah satu parpol. “Kita tidak bisa menyebut ada yang bermasalah karena semua masih dalam tahap klarifikasi dan ini semua sudah dilakukan semua parpol, jadi siapa yang mendatangkan dan mendalilkan dia yang harus membuktikan, artinya siapa yang mendatangkan dia menjadi bagian dari parpol tersebut dan yang tidak dia yang tidak memenuhi sarat (TMS) dan yang mendatangkan berarti memenuhi sarat (MS), ” tutup Lili Suryani.

Menyaksikan Verifikasi administrasi parpol oleh Bawaslu Kabupaten Bulungan
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Bulungan, Syaifudin, kepada media ini menjelaskan, menurutnya, pada
Prinsipnya, pengawas pemilu memastikan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan KPU sesuai prosedur dan ketentuan yg berlaku.
Serta dalam pelaksanaannya tidak menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta pemilu. * jk.
-
Tana Tidung1 week ago
Menjelang Ramadhan 1444 H, DPRD KTT Minta Pemkab Segera Cairkan TPP ASN
-
Tana Tidung1 week ago
KTT Kekosongan BBM, Aktifitas Warga Nyaris Lumpuh
-
DPRD Kaltara7 days ago
Fenry Alpius Angggota DPRD Kaltara Bertemu Petani Malinau
-
Kaltara2 weeks ago
Jalan Perbatasan, Pelabuhan Sebawang KTT dan Malinau Dibangun Tahun Ini