Berita DPRD Kaltara

Soal Wacana Pansus PT KPUC, Fraksi Hanura Kaltara Masih Menunggu Hasil Uji Lab

Published

3 years ago

February 19, 2021

Elia Dj Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), masih menunggu hasil uji Laboratorium terkait jebolnya limbah tambang batu bara milik PT Kayan Putera Utama Coal (KPUC) di Sungai Tuyak, Sengayan, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.

Apakah Fraksi Hanura mendukung terbentuknya Pansus atau tidak semuanya tergantung hasil uji laboratorium, terkait limbah itu.

“Soal wacana pembentukan Pansus pada prinsipnya kami dari Fraksi Hanura masih menunggu hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah tekhnis yang membidangi, ” terang Elia Dj dari Fraksi Hanura, kemarin.

Menyinggung soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar beberapa waktu lalu, dihadiri oleh Komisi I dan Komisi III DPRD Kaltara, arahnya hanya ingin mengetahui kronologis kejadian saja.

“Kendati memang kita akui saat RDP memang ada muncul wacana dari beberapa teman anggota yang mengingin kan dibentuk nya Pansus, ” ujar Elia Dj.

Soal apakah benar-benar sudah mencemari atau masih masih dalam ambang batas normal tentu tak ada masalah.

“Artinya apapun namanya limbah tersebut kalau masih pada batas toleransi tidak ada masalah, ” imbuh Elia Dj.

Apalagi yang nama nya perusahaan tentu ada memiliki Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) sendiri. Yang tingkat keamanan nya tidak perlu dipertanya kan lagi.

Sesuai hasil RDP, Elia menambahkan, sesuai data pada risalah rapat ada 6 item yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malinau.

“Betul ada sedikit terjadi kebocoran tanggul dan itu juga sudah ditangani sebagaimana mestinya, ” ujarnya. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara

Published

7 hours ago

May 8, 2024

Tim Redaksi

HM Fandi SH M AP (kanan) Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.

Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan

Published

1 day ago

May 7, 2024

Tim Redaksi

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (baju hitam).

— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).

Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY

Published

1 day ago

May 7, 2024

Tim Redaksi

Poto bersama usai pertemuan.

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.

Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.

Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.

Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.

Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.

Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.

Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.

Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).