Berita DPRD Kaltara
Komisi III Tinjau Jembatan Jalan Ring Road di Binalatung Tarakan
TARAKAN – Menindaklanjuti keluhan masyarakat Binalatung Kelurahan Pantai Amal Tarakan, Kota Tarakan, terkait kondisi jembatan di RT !4 yang rusak parah , anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kaltara langsung melakukan peninjuan lapangan.
Yang mana Jembatan yang berada di jalan lingkar (Ring road) tersebut, saat hujan lebat dan banjir, sering tergenang air.
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto mengatakan, bahwa kunjungan lapangan yang dilakukan ini, kelanjutan dari kunker di Kantor Dinas PU Kota Tarakan beberapa waktu lalu.
“Jembatan itu dilihat existing nya memang sudah sangat hancur dan seharusnya ini perlu penanganan yang lebih cepat, karena jalan Binalatung yang saat ini sudah bisa digunakan dan bisa dilewati itu merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat Binalatung maupun pengusaha yang ada disepanjang Pantai Amal baru. Disamping itu juga banyak nelayan juga banyak produksi rumput laut,” kata Supa’ad ditemui Fokusborneo.com usai kunlap, Kamis (28/1/21).
Supa’ad menjelaskan permasalahan jembatan ini, akan dibawa ke rapat kerja dengan Dinas PU untuk menindaklanjuti beberapa jembatan disepanjang ring road. Paling tidak ada pemeliharaan jalan dan jembatan yang bisa memperbaiki jembatan di RT 14.
“Banyak kendaraan lalu lalang disana yang setengah mati melewati jembatan tersebut. Tapi jalan sepanjang Binalatung sudah layak untuk bisa dilewati, karena produknya memang produk yang agregat B yang pengerasan. Jalanannya baru saja diselesaikan pekerjaan di tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran sebesar 2,8 Miliar sepanjang kurang lebih 2,8 Km sampai di RT 14 tapi tidak termasuk jembatan. Makanya layak untuk dilewati oleh transportasi baik roda empat maupun roda dua,” ujar politisi Nasdem.
Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara meninjau jembatan di RT 14 Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.
Supa’ad menambahkan, jalan ring road di Binalatung yang statusnya menjadi jalan Provinsi, problem utamanya hanya jembatan. Permasalah ini, nantinya akan diperjuangkan Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara saat rapat kerja dengan Pemprov Kaltara.
“Mudah-mudahan di Dinas PU kami bisa mendapat gambaran memungkinkan atau tidak pakai dana pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di APBD Provinsi Kaltara tahun 2021. Soalnya di APBD Kaltara tahun 2021 itu pembangunan jalan ring road yang ada di Kota Tarakan belum teranggarkan. Ada 3 jembatan yang kita lihat segera diperbaiki tapi yang paling parah adalah jembatan terakhir yang kita lihat di RT 14 ini parah sekali,” ucap mantan anggota DPRD Kota Tarakan dua periode.
Supa’ad berharap setelah diskusi dan rapat kerja dengan Dinas PU, ada solusi untuk menangani jembatan tersebut. Sebab saat banjir, jembatan di RT 14 tergenang air.
“Kalau banjir tergenang, sehingga nanti jmbatan itu harus ditingkatkan ketinggiannya harus dinaikkan hingga selevel dengan jalan yang sudah dibangun,” tutup Supa’ad. *
Sumber : Humas DPRD
Editor : Sahri.
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
Datu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan
Datu Buyung : “Pusat Pemerintahan Bulungan Secepatnya Kembali ke Tanjung Palas”
Kabid Propam Polda Kaltara Laksanakan Kegiatan Koordinasi dan Ramah Tamah
Gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Tanjung Selor di Resmikan
Wujudkan Bulungan Berdaulat Pangan, Bupati Intervensi Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Bulungan2 weeks agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week agoSaid Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara2 weeks agoTernyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada
-
Nasional2 weeks agoSeptember 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30