Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Komisi III Tinjau Jembatan Jalan Ring Road di Binalatung Tarakan

Published

on

TARAKAN – Menindaklanjuti keluhan masyarakat Binalatung Kelurahan Pantai Amal Tarakan, Kota Tarakan, terkait kondisi jembatan di RT !4 yang rusak parah , anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara bersama Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kaltara langsung melakukan peninjuan lapangan.

Yang mana Jembatan yang berada di jalan lingkar (Ring road) tersebut, saat hujan lebat dan banjir, sering tergenang air.

Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara Supa’ad Hadianto mengatakan, bahwa kunjungan lapangan yang dilakukan ini, kelanjutan dari kunker di Kantor Dinas PU Kota Tarakan beberapa waktu lalu.

“Jembatan itu dilihat existing nya memang sudah sangat hancur dan seharusnya ini perlu  penanganan yang lebih cepat, karena jalan Binalatung yang saat ini sudah bisa digunakan dan bisa dilewati itu merupakan akses satu-satunya bagi masyarakat Binalatung maupun pengusaha yang ada disepanjang Pantai Amal baru. Disamping itu juga banyak nelayan juga banyak produksi rumput laut,” kata Supa’ad ditemui Fokusborneo.com usai kunlap, Kamis (28/1/21).

Supa’ad menjelaskan permasalahan jembatan ini, akan dibawa ke rapat kerja dengan Dinas PU untuk menindaklanjuti beberapa jembatan disepanjang ring road. Paling tidak ada pemeliharaan jalan dan jembatan yang bisa memperbaiki jembatan di RT 14.

“Banyak kendaraan lalu lalang disana yang setengah mati melewati jembatan tersebut. Tapi jalan sepanjang Binalatung sudah layak untuk bisa dilewati, karena produknya memang produk yang agregat B yang pengerasan. Jalanannya baru saja diselesaikan pekerjaan di tahun 2020 dengan menghabiskan anggaran sebesar 2,8 Miliar sepanjang kurang lebih 2,8 Km sampai di RT 14 tapi tidak termasuk jembatan. Makanya layak untuk dilewati oleh transportasi baik roda empat maupun roda dua,” ujar politisi Nasdem.

Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara meninjau jembatan di RT 14 Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.

Supa’ad menambahkan, jalan ring road di Binalatung yang statusnya menjadi jalan Provinsi, problem utamanya hanya jembatan. Permasalah ini, nantinya akan diperjuangkan Komisi 3 DPRD Provinsi Kaltara saat rapat kerja dengan Pemprov Kaltara.

“Mudah-mudahan di Dinas PU kami bisa mendapat gambaran memungkinkan atau tidak pakai dana pemeliharaan jalan dan jembatan yang ada di APBD Provinsi Kaltara tahun 2021. Soalnya di APBD Kaltara tahun 2021 itu pembangunan jalan ring road yang ada di Kota Tarakan belum teranggarkan. Ada 3 jembatan yang kita lihat segera diperbaiki tapi yang paling parah adalah jembatan terakhir yang kita lihat di RT 14 ini parah sekali,” ucap mantan anggota DPRD Kota Tarakan dua periode.

Supa’ad berharap setelah diskusi dan rapat kerja dengan Dinas PU, ada solusi untuk menangani jembatan tersebut. Sebab saat banjir, jembatan di RT 14 tergenang air.

“Kalau banjir tergenang, sehingga nanti jmbatan itu harus ditingkatkan ketinggiannya harus dinaikkan hingga selevel dengan jalan yang sudah dibangun,” tutup Supa’ad. *

Sumber               : Humas DPRD

Editor                  : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending