Rencana vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat dibicarakan kembali pemerintah (pusat) bersama pemerintah daerah, Jumat (27/11) secara virtual. Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setyabudi mengikutinya secara virtual dari ruang rapat gubernuran di Tanjung Selor, Bulungan.Pemerintah membenarkan tengah menyiapkan vaksin Covid-19. Saat ini masih berada di negara produsen. Walau vaksin tengah dipersiapkan, Teguh mengatakan ada hal-hal yang perlu diantisipasi pemerintah maupun pemerintah daerah sebelum vaksinasi dilakukan pada tahun 2021 mendatang.
“Salah satunya penganggaran. Bertepatan sekarang kita lagi proses penyusunan RAPBD 2021. Tadi sudah saya perintahkan kepada Sekda, itu yang harus dipersiapkan juga,” kata Teguh usai mengikuti rapat virtual bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Teguh mengatakan, dalam rapat tersebut ia menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Terutama perlunya mengantisipasi kendala distribusi vaksin serta kebutuhan tenaga vaksinator.
“Tadi saya tanyakan masalah yang akan dialami di sini, yaitu SDM kesehatan. Tenaga vaksinator kan kurang, bisa nggak ada formasinya tahun 2021. Itu dipertimbangkan oleh Menkes. Tetapi Pak Menteri juga tadi menyampaikan bahwa kita akan di-support dengan tenaga relawan yang sudah didik oleh Kemenkes,” ujarnya.
Vaksin juga memerlukan ruang pendingin khusus. “Kebetulan kita tidak punya cool room provinsi. Kalau toh ada, terbatas hanya di Tarakan. Jadi saya tadi juga sampaikan, bahwa itu juga bisa menjadi kendala. Dan insyallah nanti Kemenkes akan melakukan survei masalah cool room itu. Dan mudah-mudahan Kemenkes bisa ikut membantu,” kata Teguh.
Potensi masalah lainnya adalah jalur distribusi vaksin ke wilayah pedalaman dan perbatasan. “Daerah-daerah tertentu harus melewati sungai yang tidak mudah. Ada juga yang hanya bisa dikirim lewat pesawat, itu juga perlu bantuan. Kondisi fiskal kita masih terbatas. Dan dari sisi transportasi vaksinasi, ternyata juga Kemenkes siap akan membantu masalah transportasi itu,” sebutnya.
Berdasarkan plafon, pemerintah akan memberikan kuota sebanyak 465.036 vaksin Covid-19 bagi Kaltara. “Itu alokasi sementara. Kita masih melakukan penyesuaian, dari kabupaten/kota juga masih menyusun micro planning-nya. Sambil menunggu juknisnya juga. Kalau ada juknisnya, sudah bisa dipetakan prioritas mana yang lebih dahulu divaksin. Jadi sekarang masih ngambang,” tuturnya.
Teguh mengatakan, berdasarkan pengadaannya, vaksin Covid-19 ada dua jenis. Yaitu yang diadakan pemerintah dan yang diadakan secara mandiri oleh pemerintah daerah. “Selain nanti Pemprov akan dapat pembagian vaksin dari pemerintah, sekian ratus ribu itu, juga ada beberapa yang harus disiapkan secara mandiri. Itu juga perlu,” sebutnya.
“Yang harus diingat bahwa vaksinasi bukan hanya masalah pembelian vaksin sendiri. Ada sosialisasi, distribusi, tempat penyimpanan, dan lainnya itu harus dipersiapkan,” tambahnya.
Di daerah pun kata Teguh akan dibentuk Tim Satgas Vaksin Covid-19 menyusul telah dibentuknya tim ini di tingkat pusat. “Nanti juga akan dibentuk tim khusus vaksinasi Kaltara. Nanti juga ada juru bicaranya, dan lain-lain. Untuk kegiatan vaksinasinya, akan kita cek, apakah diposkan masuk di Dinas Kesehatan atau di RSUD. Tetapi yang jelas itu terkait dengan masalah penanganan kesehatan,” tutup Teguh. * nina.
