Connect with us

Berita Pemprov Kaltara

Kedepankan Kebersamaan, Diskusikan Perbedaan

Published

on

Pjs Gubernur Buka Forum Konsultasi Publik Rantek RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026.
– Pjs Gubernur Buka Forum Konsultasi Publik Rantek RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026

TARAKAN – Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, Selasa (1/12) pagi di ruang pertemuan lantai 5 Hotel Lotus Panaya, Tarakan.
Dalam arahannya, Teguh menyampaikan bahwa keberhasilan untuk membangun Kaltara, terletak pada kebersamaan dan diskusi. “Mari kita mengedepankan kebersamaan dan mendiskusikan perbedaan, sehingga keberhasilan pembangunan Kaltara dapat tercapai,” katanya.

Untuk itu, penyelenggaraan forum ini merupakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk ikut memberikan masukan dan saran bagi penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 serta sekaligus sebagai upaya Pemprov Kaltara dalam melakukan transparansi dan mempublikasikan dokumen rancangan teknokratik tersebut.

Ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 261 ayat (1) bahwa perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas dan sesuai pasal 262 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

“Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD adalah amanat pasal 41 dan pasal 42 Permendagri No. 86/2017 bahwa dalam persiapan penyusunan dokumen RPJMD, pemerintah daerah berkewajiban menyusun rancangan teknokratik RPJMD dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,” jelasnya.

Secara substansi rancangan teknokratik tersebut memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, perumusan gambaran keuangan daerah, perumusan permasalahan pembangunan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya dan perumusan isu strategis daerah yang disajikan dengan sistematika sebagaimana diamanatkan pada pasal 43 dan pasal 44 Permendagri No. 86/2017.

Selain itu, berdasarkan periodesasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 ini merupakan persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD periodesasi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan merupakan periodesasi ke-2 RPJMD Pemprov Kaltara.

“Untuk itu, maka permasalahan dan isu strategis daerah yang tertuang dalam dokumen rancangan teknokratik ini diharapkan bersifat komperehensif sesuai hasil analisis dan rumusan arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Kaltara 2005-2025 dan data kondisi Kaltara atas karakteristik wilayah dan kemampuan fiskal Pemprov Kaltara untuk periode 2021-2026,” urainya.

Diuraikan Teguh, penyusunan RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 yang saat ini pada tahap penyempurnaan rancangan teknokratik melalui konsultasi publik akan dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan rancangan RPJMD yang siap untuk di-Musrenbangkan dengan melibatkan para pihak dan pada akhirnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

“Penetapan dokumen RPJMD ini selambat-lambatnya dilakukan 6 bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik. Nah, mengingat alokasi waktu yang terbatas tersebut, perlu adanya komitmen dari semua komponen Pemprov Kaltara termasuk DPRD yang merupakan bagian penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk dapat menyelesaikan penyusunan RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026 tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 5 tahun,”

Sebagai informasi, dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Provinsi Kaltara 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara bekerjasama dengan Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional (PSPR) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta sebagai tim pelaksanaan dokumen.(humas)

Pemprov Kaltara

Percepatan Pembangunan KIPI, Gubernur-Wagub Mediasi Pembebasan Lahan

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan rapat terkait pembebasan lahan di area Koperasi Serba Usaha (KSU) “Sejahtera”, Jumat (3/12).

Rapat yang dihadiri oleh kedua pihak dari PT. KPP dan KSU “Sejahtera” ini membahas permasalahan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT KPP sesuai dengan izin lokasi yang telah dimiliki dengan KSU “Sejahtera”.

Rapat tersebut juga turut menghadirkan Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Bupati Bulungan, dan Kepala Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara. Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa rapat ini sejatinya untuk meluruskan hal-hal yang selama ini masih menjadi permasalahan pada kedua belah pihak.

“KIPI ini adalah untuk rakyat Kaltara juga, bukan untuk siapa-siapa. Jadi, jika masalah ini terus berlarut-larut, kita khawatir para investor akan pergi. Sangat disayangkan sekali kalau pembangunan ini tidak bisa terlaksana di Kaltara,” ungkapnya.

Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Wagub Yansen. Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) agar segera menuntaskan masalah yang ada terkait dengan pembangunan KIPI.

“Karena proyek ini adalah insiatif langsung dari Presiden, jadi saya kira ini adalah suatu rahmat untuk Kalimantan Utara, karena proyek ini yang nantinya akan mendapatkan keuntungan juga masyarakat sekitar Tanah Kuning-Mangkupadi,” ujarnya.

Sehingga Yansen pun berpesan agar pihak koperasi bisa bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan permasalahan ini.

“Tolong kita berpikir menyelesaikan masalah, saling terbuka dan terus terang serta bisa mengambil sikap untuk menuntaskan permasalahan yang sudah lama berlarut-larut ini,” jelasnya. (gg/dksipkaltara)

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Sasar Warga Kurang Mampu, Pemprov Berikan Bantuan Sambungan Listrik Gratis

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pemerataan pembangunan di Bumi Benuanta khususnya bantuan sambungan listrik gratis. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara melaksanakan penyerahan simbolis pasang baru listrik gratis di Balai Adat Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bukungan, Jumat (3/12/2021).

 

Penyerahan bantuan yang menggunakan anggaran tahun 2021 tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang didampingi Kepala Dinas ESDM, Norman kepada masyarakat Desa Binai.

Dalam laporannya, Norman menyampaikan bahwa tujuannya adalah menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Kaltara yang memiliki sambungan listrik PLN sendiri. Selain itu juga tercapainya peningkatan usaha pemerataan akses kelistrikan pada Provinsi Kaltara.

“Terbangunnya instalasi sambungan keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan atau standar yang berlaku secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan aman dioperasikan,” jelasnya.

Kepala Desa Binai, Daud Udau menuturkan terima kasih terhadap perhatian pemerintah dengan menyalurkan bantuan sambung listrik gratis kepada warganya. Meskipun masih ada warganya yang belum dapat merasakan bantuan pasang listrik gratis, ia berharap program ini berlanjut kedepannya.

“Namun karena jatah kami hanya 20 (unit, red), dan puji Tuhan karena dikasih lebih sedikit mungkin 23 kalau tidak salah kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan hal ini masih berlanjut lagi di tahun yang akan datang,” ungkapnya.

Gubernur Zainal, dalam sambutannya mengatakan Pemprov Kaltara akan selalu berupaya membantu dan meringankan beban masyarakat kurang mampu seperti menyambungkan listrik ke rumah yang memang layak menerima bantuan tersebut.

“Dalam hal ini kita laksanakan di tiga kabupaten, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung,” kata orang nomor satu di Kaltara ini.

Gubenur Zainal menjelaskan Desa Binai sebagai pusat penyerahan secara simbolis bantuan tersebut. Dan selanjutnya kegiatan penyerahan bantuan pasang listrik berlanjut ke daerah-daerah yang sudah ditentukan titiknya.

“Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh kepala desa tahun depan dapat kita laksanakan dan kita tambah lagi penyambungan ke rumah-rumah masyatakat kurang mampu,” ujarnya.

“Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat belajar pada saat malam hari, yang selama ini mungkin kurang bisa belajar di malam hari,” pungkasnya.

Rincian bantuan pasang baru listrik adalah:
Pengadaan dan pemasangan KwH meter 900 Volt Amper dan kelengkapannya.
Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan sistem 3:1:1 yaitu 3 titik lampu, 1 stop kontak dan 1 set arde.

Sertifikat laik operasi instalasi sambungan rumah dan jaminan instalasi. (el.r/dkisp.kaltara)

Continue Reading

Pemprov Kaltara

Resmi Dilantik, Dewan Pendidikan Diharapkan Bantu Gubernur Tingkatkan Pelayanan Pendidikan

Published

on

By

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk atensi terhadap sektor pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang melantik Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara masa bhakti tahun 2021-2026 pada Jumat, (03/12) bertempat di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara.

Prosesi pelantikan Dewan Pendidikan ini disaksikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, para asisten dan staf ahli, serta kepala OPD lainnya di lingkungan Provinsi Kaltara.

Zainal dalam sambutannya menyampaikan pembentukan Dewan Pendidikan ini didasari oleh kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota Dewan Pendidikan akan kondisi dunia pendidikan di Kaltara saat ini. Ia pun menyampaikan tujuan pembentukan dewan ini untuk mengakomodir agar seluruh anak di Kaltara dapat mengenyam pendidikan yang sama.

“Sebagai informasi, bahwa Dewan Pendidikan ini merupakan Lembaga yang berisikan orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan di Kaltara, yang nantinya akan memberikan aspirasinya, serta menganalisa dan mengevaluasi juga memberikan masukan kepada Gubernur mengenai pelayanan pendidikan,” ungkapnya.

Zainal pun berharap kehadiran Dewan Pendidikan di Provinsi Kaltara ini dapat membawa perubahan yang baik untuk dunia pendidikan Kaltara. Mengingat saat ini begitu sulitnya masyarakat daerah untuk mengakses pendidikan yang layak sejak dini.

“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik, demi kemajuan dunia pendidikan,” harapnya.

Selain itu, Gubernur Zainal juga secara langsung menugaskan Dewan Pendidikan untuk menggali informasi terkait anak-anak di daerah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ia meminta agar anak-anak ini dapat dirangkul dan difasilitasi agar mereka pun bisa menimba ilmu seperti anak-anak Kaltara lainnya.

“Saya ingin kita semua turun ke lapangan, lihat situasi yang sebenarnya. Kita yang datang pada mereka, bukan menunggu mereka untuk datang pada kita. Kita buat sekolah untuk mereka, yang penting adalah mereka bisa mengenyam pendidikan, minimal membaca dan berhitung,” tuturnya.

Terakhir, tidak lupa ia selalu mengingatkan seluruh hadirin untuk menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dengan Bersama-sama menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan, ia berharap status Covid-19 di Kaltara dapat turun ke level satu. (gg/dkispkaltara)

Continue Reading

Trending