Berita Pemprov Kaltara
Pemprov Kaltara Genjot Rencana Aksi Pencegahan Korupsi 2020

TANJUNG SELOR – Pemprov Kalimantan Utara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (MCP/Monitoring Centre for Prevention), Senin (23/11/2020) di gubernuran.
Tahun ini Pemprov Kaltara sejatinya ingin mengulang kesuksesan capaian rencana aksi MCP berada di urutan ketiga nasional pda tahun 2019 dengan nilai 93. Namun melihat kendala pandemi Covid-19, Pemprov Kalimantan Utara realistis namun berupaya melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi di 8 area intervensi.
Salah satu anggota Tim Korsupgah KPK yang hadir dalam pertemuan tersebut, Nonce Sitanggang mengungkapkan, sampai triwulan III 2020 kemarin, Pemprov Kalimantan Utara menempati urutan ke-9 dengan nilai 65,83.
“Secara umum sudah lumayan bagus. Harapan kami masih sama seperti tahun lalu, nilainya 93. Tetapi semua lini, kita dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19, kita tidak bisa memaksakan kondisi. Menutup tahun ini, kita harapkan bisa mencapai 80 sampai 85,” sebut Dorce.
Selain Nonce Sitanggang, juga hadir anggota Tim Korsupgah lainnya yaitu Azrilsyah.
Penjabat Sementara Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi di hadapan Tim Korsupgah KPK mengungkapkan Pemprov Kaltara melalui OPD-OPDnya telah berusaha keras melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi di semua lini.
Pemprov juga berkomitmen mempertahankan pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi tahun lalu.
“Adapun hal-hal yang kurang, tolong kiranya Pemprov diberikan arahan dan petunjuk sehingga betul-betul menyiapkan MCP dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh Setyabudi.
Sekprov Kalimantan Utara Suriansyah mengatakan dari 7 area intervensi capaian MCP tahun 2020, ada 4 area intervensi yang sudah kategori hijau yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD (87,1%), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (89,5%), APIP (73,9%), Manajemen ASN (91,6%).
Ada pun tiga area intervensi lainnya masih kategori kuning masing-masing Pengadaan Barang dan Jasa (87,1%), Optimalisasi Pajak Daerah (40,1%), dan Manajemen Aset Daerah (61,4%).
“Untuk mendorong area-area intervensi menjadi lebih tinggi, ada upaya-upaya khusus khusus. Misal dalam perencanaan dan penganggaran masih kurang pada indikator Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB). Sehingga di sisa waktu 2020 ini, kita akan lakukan review ASB dan SSH. Termasuk menetapkan APBD tepat waktu,” ujar Suriansyah.
Suriansyah optimistis, Provinsi Kalimantan Utara masih akan masuk dalam lima besar penilaian renaksi Korsupgah KPK di akhir tahun 2020 ini. Sebab beberapa item sub area intervensi masih diverifikasi oleh Tim Korsupgah KPK. Antara lain audit kepatuhan penyelenggaraan PBJ, laporan tracking perizinan online, Pergub tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, Keputusan Gubernur tentang SOP Jenis Pengelolaan Barang Milik Daerah, melengkapi database wajib pajak aktual dan potensial yang akurat dan informatif, serta audit probity dan audit khusus oleh Inspektorat.
“Beberapa item tersebut sudah diunggah oleh teman-teman OPD. Kita menunggu diverifikasi oleh Tim Korsupgah. Dan kita optimistis capaian rencana aksi pencegahan korupsi Pemprov Kaltara bisa di lima besar nasional,” sebutnya. (*/humas)

Pemprov Kaltara
Percepatan Pembangunan KIPI, Gubernur-Wagub Mediasi Pembebasan Lahan
TANJUNG SELOR – Dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar kegiatan rapat terkait pembebasan lahan di area Koperasi Serba Usaha (KSU) “Sejahtera”, Jumat (3/12).
Rapat yang dihadiri oleh kedua pihak dari PT. KPP dan KSU “Sejahtera” ini membahas permasalahan pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT KPP sesuai dengan izin lokasi yang telah dimiliki dengan KSU “Sejahtera”.
Rapat tersebut juga turut menghadirkan Gubernur Kaltara, Wakil Gubernur Kaltara, Bupati Bulungan, dan Kepala Bappeda & Litbang Provinsi Kaltara. Dalam arahannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa rapat ini sejatinya untuk meluruskan hal-hal yang selama ini masih menjadi permasalahan pada kedua belah pihak.
“KIPI ini adalah untuk rakyat Kaltara juga, bukan untuk siapa-siapa. Jadi, jika masalah ini terus berlarut-larut, kita khawatir para investor akan pergi. Sangat disayangkan sekali kalau pembangunan ini tidak bisa terlaksana di Kaltara,” ungkapnya.
Hal yang sama juga turut disampaikan oleh Wagub Yansen. Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves) agar segera menuntaskan masalah yang ada terkait dengan pembangunan KIPI.
“Karena proyek ini adalah insiatif langsung dari Presiden, jadi saya kira ini adalah suatu rahmat untuk Kalimantan Utara, karena proyek ini yang nantinya akan mendapatkan keuntungan juga masyarakat sekitar Tanah Kuning-Mangkupadi,” ujarnya.
Sehingga Yansen pun berpesan agar pihak koperasi bisa bekerja sama untuk membantu pemerintah dalam menuntaskan permasalahan ini.
“Tolong kita berpikir menyelesaikan masalah, saling terbuka dan terus terang serta bisa mengambil sikap untuk menuntaskan permasalahan yang sudah lama berlarut-larut ini,” jelasnya. (gg/dksipkaltara)
Pemprov Kaltara
Sasar Warga Kurang Mampu, Pemprov Berikan Bantuan Sambungan Listrik Gratis

TANJUNG SELOR – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terhadap pemerataan pembangunan di Bumi Benuanta khususnya bantuan sambungan listrik gratis. Melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Pemprov Kaltara melaksanakan penyerahan simbolis pasang baru listrik gratis di Balai Adat Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bukungan, Jumat (3/12/2021).
Penyerahan bantuan yang menggunakan anggaran tahun 2021 tersebut dilakukan langsung oleh Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang didampingi Kepala Dinas ESDM, Norman kepada masyarakat Desa Binai.
Dalam laporannya, Norman menyampaikan bahwa tujuannya adalah menurunnya jumlah keluarga kurang mampu di Provinsi Kaltara yang memiliki sambungan listrik PLN sendiri. Selain itu juga tercapainya peningkatan usaha pemerataan akses kelistrikan pada Provinsi Kaltara.
“Terbangunnya instalasi sambungan keluarga kurang mampu yang benar dan tepat sesuai dengan kriteria-kriteria persyaratan atau standar yang berlaku secara teknis dan non teknis sehingga aman dari bahaya kelistrikan dan aman dioperasikan,” jelasnya.
Kepala Desa Binai, Daud Udau menuturkan terima kasih terhadap perhatian pemerintah dengan menyalurkan bantuan sambung listrik gratis kepada warganya. Meskipun masih ada warganya yang belum dapat merasakan bantuan pasang listrik gratis, ia berharap program ini berlanjut kedepannya.
“Namun karena jatah kami hanya 20 (unit, red), dan puji Tuhan karena dikasih lebih sedikit mungkin 23 kalau tidak salah kami sangat bersyukur. Mudah-mudahan hal ini masih berlanjut lagi di tahun yang akan datang,” ungkapnya.
Gubernur Zainal, dalam sambutannya mengatakan Pemprov Kaltara akan selalu berupaya membantu dan meringankan beban masyarakat kurang mampu seperti menyambungkan listrik ke rumah yang memang layak menerima bantuan tersebut.
“Dalam hal ini kita laksanakan di tiga kabupaten, seperti Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung,” kata orang nomor satu di Kaltara ini.
Gubenur Zainal menjelaskan Desa Binai sebagai pusat penyerahan secara simbolis bantuan tersebut. Dan selanjutnya kegiatan penyerahan bantuan pasang listrik berlanjut ke daerah-daerah yang sudah ditentukan titiknya.
“Mudah-mudahan apa yang disarankan oleh kepala desa tahun depan dapat kita laksanakan dan kita tambah lagi penyambungan ke rumah-rumah masyatakat kurang mampu,” ujarnya.
“Semoga bermanfaat, semoga anak-anak dapat belajar pada saat malam hari, yang selama ini mungkin kurang bisa belajar di malam hari,” pungkasnya.
Rincian bantuan pasang baru listrik adalah:
Pengadaan dan pemasangan KwH meter 900 Volt Amper dan kelengkapannya.
Pengadaan dan pemasangan instalasi listrik dalam rumah dengan menggunakan sistem 3:1:1 yaitu 3 titik lampu, 1 stop kontak dan 1 set arde.
Sertifikat laik operasi instalasi sambungan rumah dan jaminan instalasi. (el.r/dkisp.kaltara)
Pemprov Kaltara
Resmi Dilantik, Dewan Pendidikan Diharapkan Bantu Gubernur Tingkatkan Pelayanan Pendidikan

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk atensi terhadap sektor pendidikan di Kalimantan Utara (Kaltara), Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang melantik Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara masa bhakti tahun 2021-2026 pada Jumat, (03/12) bertempat di Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara.
Prosesi pelantikan Dewan Pendidikan ini disaksikan secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, para asisten dan staf ahli, serta kepala OPD lainnya di lingkungan Provinsi Kaltara.
Zainal dalam sambutannya menyampaikan pembentukan Dewan Pendidikan ini didasari oleh kepedulian yang ditunjukkan oleh anggota Dewan Pendidikan akan kondisi dunia pendidikan di Kaltara saat ini. Ia pun menyampaikan tujuan pembentukan dewan ini untuk mengakomodir agar seluruh anak di Kaltara dapat mengenyam pendidikan yang sama.
“Sebagai informasi, bahwa Dewan Pendidikan ini merupakan Lembaga yang berisikan orang-orang yang punya kepedulian tinggi terhadap pendidikan di Kaltara, yang nantinya akan memberikan aspirasinya, serta menganalisa dan mengevaluasi juga memberikan masukan kepada Gubernur mengenai pelayanan pendidikan,” ungkapnya.
Zainal pun berharap kehadiran Dewan Pendidikan di Provinsi Kaltara ini dapat membawa perubahan yang baik untuk dunia pendidikan Kaltara. Mengingat saat ini begitu sulitnya masyarakat daerah untuk mengakses pendidikan yang layak sejak dini.
“Saya berharap Dewan Pendidikan dapat menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dengan baik, demi kemajuan dunia pendidikan,” harapnya.
Selain itu, Gubernur Zainal juga secara langsung menugaskan Dewan Pendidikan untuk menggali informasi terkait anak-anak di daerah yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Ia meminta agar anak-anak ini dapat dirangkul dan difasilitasi agar mereka pun bisa menimba ilmu seperti anak-anak Kaltara lainnya.
“Saya ingin kita semua turun ke lapangan, lihat situasi yang sebenarnya. Kita yang datang pada mereka, bukan menunggu mereka untuk datang pada kita. Kita buat sekolah untuk mereka, yang penting adalah mereka bisa mengenyam pendidikan, minimal membaca dan berhitung,” tuturnya.
Terakhir, tidak lupa ia selalu mengingatkan seluruh hadirin untuk menjaga kesehatan di masa pandemik ini. Dengan Bersama-sama menjaga kesehatan serta menerapkan protokol kesehatan, ia berharap status Covid-19 di Kaltara dapat turun ke level satu. (gg/dkispkaltara)
-
DPRD Kaltara4 days ago
Jalan Tembus Malinau – Krayan Disebut Belum Fungsional
-
Bulungan3 days ago
Kepala Desa Antutan Apresiasi Kepedulian PT PKN Kepada Petani Kakao
-
Tana Tidung2 weeks ago
Ditlantas Polda Kaltara Gelar Pembinaan Dan Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah di KTT
-
Bulungan1 week ago
Infrastruktur Jalan Diwilayah Pedalaman Bulungan Kaltara Belum Maksimal