TANJUNG SELOR – Sulitnya pasar sangat dirasakan sekali oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Utara (Kaltara), perihal itu terungkap saat dilaksanakan nya acara Fokus Group Discusion (FGD) oleh DPMSTP Kalimantan Utara, di gedung gabungan dinas, Kamis 5/11/2020, kemarin.
Banyak masukan dan keluhan dari pelaku UMKM tersebut, antara lain sulitnya pangsa pasar produk mereka maupun kendala lain nya.
Kedua, tingginya biaya pengiriman barang dari Kaltara ke daerah lain, begitu juga sebaliknya. Sehingga hal ini menyebabkan produk UMKM asal Kaltara kurang bersaing.
Ketiga, harga produk yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan produk daerah lain di jawa dan sulawesi. Harga tinggi ini biasanya disebabkan oleh tingginya biaya bahan dan packaging.
Keempat, posisi dan status pelabuhan yang ada di kabupaten Nunukan hingga saat ini belum berstatus pelabuhan ekspor, sehingga dianggap menjadi penghambat kegiatan ekspor produk UMKM dan lainnya ke luar negeri, seperti Malaysia dan Filipina.
Menanggapi hal tersebut, pihak DPMPTSP menyampaikan, Pertama perlu dilakukan kerjasama yang kuat dengan Kementerian Perdagangan beserta sub sektornya untuk membuka atau mencarikan pasar yang sesuai kebutuhan produk UMKM di Kalimantan Utara, melalui market place yang ada dalam maupun luar negeri.
Kedua, perlu upaya membangun kerjasama disektor transportasi melalui Kementerian Perhubungan untuk memberikan subsidi ongkos angkut barang dari Kaltara ke daerah lain, maupun luar negeri. Sebagai contoh, pemanfaatan cargo murah bekerjasama dengan Angkasa Pura, Pelni, Damri dan lainnya.
Ketiga, perlu adanya pemanfaatan potensi lokal secara maksimal sehingga mampu menekan biaya produksi. Pelaku UMKM juga perlu meningkatkan produksi dari sisi kuantitas, bukan hanya fokus pada kualitas saja. Semakin banyak produksi barang, maka akan semakin banyak biaya produksi yang tekan, sehingga produk yang dijual pun akan lebih murah.
Terakhir adalah upaya koordinasi dengan Kmenterian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk dapat mendukung perubahan status pelabuhan yang ada di perbatasan Kalimantan Utara menjadi pelabuhan ekspor, sehingga aktivitas perdagangan ekspor dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya-upaya konkrit seperti inilah yang diharapkan oleh para pelaku UMKM di Kaltara. * Nina AF.
