PEMPROV KALTARA
Akses Jalan di Perbatasan Kaltara 48 KM Sudah Beraspal
TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan bagian dari prioritas Nawa Cita “membangun daerah perbatasan”. Wujudnya berupa program, baik pembangunan dan preservasi jalan di lintas paralel perbatasan dan jalan akses langsung menuju perbatasan dengan Negara Malaysia.
Daerah perbatasan Kaltara sangatlah luas. Terbagi atas dua ruas, yakni ruas jalan akses perbatasan dan ruas jalan paralel perbatasan.
Ruas jalan akses perbatasan terdiri atas 3 (tiga) akses jalan, yaitu akses jalan 1 (Malinau-Long Semamu-Long Bawan-Long Midang), akses jalan 2 (Mansalong-Tau Lumbis), dan akses jalan 3 (Long Nawang-Tapak Mega). Total panjang semua akses jalan ini 393,43 kilometer.
Berdasarkan informasi terkini, untuk ruas jalan akses perbatasan dari Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Perbatasan (PJP) Kaltara, perkiraaan kondisi pada akhir 2020 yaitu 201,15 kilometer berupa tanah, 48 kilometer berupa aspal, 29,73 berupa agregat, 27,05 belum terbuka (kondisi hutan), dan 67,97 kilometer jalan relokasi.
Sedangkan untuk ruas jalan paralel perbatasan mulai dari Long Boh hingga Malinau (Long Boh-Metulang-Long Nawang-Long Pujungan-Long Kemuat-Langap-Malinau) dengan total panjang 614,55 kilometer. Di perkirakan kondisi pada akhir 2020 yaitu 9,00 kilometer berupa aspal, 24,00 kilometer berupa agregat, 472,87 kilometer berupa jalan tanah yang bisa dilewati namun di beberapa segmen jalan sulit dilewati saat musim hujan, 53,03 kilometer belum terbuka (kondisi hutan), dan 55,65 kilometer jalan relokasi.
Agar jalan perbatasan dapat fungsional, berdasarkan hasil rapat yang digelar secara virtual oleh Bapedda-Litbang Provinsi Kaltara bersama 6 Satker di Kaltara. Khusus pada Satker PJP Kaltara, perkiraan dana yang dibutuhkan agar jalan perbatasan dapat fungsional dibutuhkan dana kiranya Rp 3,8 triliun. “Itu baru fungsional, kalau dengan kondisi aspal, perkiraan dana yang dibutuhkan kurang lebih Rp 6 triliun.
Satker PJP Kaltara juga melaporkan, bahwa untuk kegiatan jalan perbatasan di Kaltara, per 19 Oktober 2020, progress fisiknya mencapai 48,03 persen dari total pagu anggaran jalan perbatasan tahun anggaran 2020 sebesar Rp 334 miliar lebih,” kata Kepala Bapedaa-Litbang Kaltara Risdianto diruang kerjanya pada, Jumat (23/10).
Untuk mendukung program pembangunan nasional di perbatasan, maka perlu dialokasikan dana untuk kegiatan pembangunan dan preservasi jalan setiap tahunnya. Sesuai informasi Satker PJP Kaltara, sejak 2017-2019, penanganan jalan perbatasan di Kaltara oleh pusat digelontorkan dana Rp 1,53 triliun. Pada 2017 sebesar Rp 554,4 miliar, pada 2018 sebesar Rp 414,2 miliar, dan pada 2019 Rp 567,2 miliar. * Hms/Nina AF.

PEMPROV KALTARA
Komitmen Tingkatkan Pelayanan Publik, Gubernur Zainal Raih Penghargaan SPM Awards 2025

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sukses mengukir prestasi dengan meraih penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Awards Tahun 2025 pada kategori Provinsi Berkinerja Terbaik Dalam Penerapan SPM Tahun Anggaran 2024 Tingkat Provinsi di Regional Kalimantan dan masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menerima penghargaan berupa piagam dan medali diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian di Gedung Serbaguna Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jum’at (23/5).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa apresiasi penghargaan yang dihadiri kepala daerah seluruh Indonesia secara hybrid ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh tingkatan di daerah.
“SPM merupakan standar pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Ini bukan sekedar kewajiban administratif, tapi komitmen terhadap hak-hak dasar masyarakat,” ucap Tito Karnavian.
Terangnya, SPM Award yang dimulai sejak tahun 2022 ini rutin diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dan telah menjadi bagian agenda penting dalam pembinaan dan penilaian kinerja daerah dalam penerapan SPM.
“Kami ingin daerah berlomba – lomba dalam memberikan pelayanan terbaik. Ketika pelayanan publik meningkat, maka pembangunan daerah pun akan semakin efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” jelas Tito Karnavian.
Untuk diketahui, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Hadirnya SPM juga sebagai tolak ukur kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan manfaat pelayanan.
Terdapat enam bidang layanan dasar yang harus diterima masyarakat diantaranya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal, provinsi Kaltara yang telah berdiri 12 tahun ini telah sukses dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan publik sehingga masuk dalam nominasi Penerapan SPM kategori Provinsi Terbaik.
Kesuksesan dalam memberikan pelayanan publik terbaik tersebut menegaskan bahwa Kaltara mampu bersaing bahkan sejajar dengan provinsi – provinsi besar lainnya di Indonesia, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Daerah Khusus Jakarta.
Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara, Dr. Taufik Hidayat, S.TP., M.Si, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP. (dkisp)
PEMPROV KALTARA
Warga Desa Antutan Yang Terdampak Banjir Sudah Menerima Bantuan

– Kepala Desa minta lahan persawahan yang rusak bisa segera mendapat penanganan perbaikan.
TANJUNG SELOR – 37 Kepala Keluarga (KK) warga desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan Kalimantan Utara yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu kini sudah menerima bantuan sembako dari perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di sekitar desa tersebut. Masing-masing bantuan dari PT Gawi Palntation dan PT KLK Prima Bahagia.
“Atas nama masyarakat yang terdampak saya pantas menyampai ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan bantuan kepada warga saya yang terdampak banjir, ” kata Kepala Desa Antutan, Aminudin kepada media ini tadi pagi.
Adapun bantuan sembako yang diberikan masing-masing, 15 doz Indomie, 15 zak beras isi 5 KG, 15 pack gula pasir, 15 kotak teh celup.
“Bantuan langsung disalurkan kepada warga yang berhak menerima, ” ujarnya.
Terkait rusaknya 120 H lahan sawah, pihak nya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. ” Kita tengah mendata lahan yang mengalami kerusakan, ” imbuhnya.
Dengan kejadian ini lanjutnya kedepan perlu pemikiran bagaimana membangun infrastruktur pengendali banjir. Khususnya pada lahan persawahan warga, supaya kejadian seperti ini tidak kembali terulang.
“Kalau memungkinkan bagaimana ada perbaikan lahan sawah warga yang rusak. Supaya bisa segera diolah untuk sandaran pangan warga setiap musim panen tiba ,” tutup Aminudin. * jk.
PEMPROV KALTARA
Pj. Sekprov Bustan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional se-Kaltara

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si memimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional yang digelar di halaman Gedung Tarakan Art and Convention Center, Kamis (22/5) pagi.
Pelaksanaan apel dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-106 Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan, ke-75 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan ke-63 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se-Kaltara.
Bustan hadir mewakili Gubernur, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh anggota Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, serta Satlinmas di Kaltara yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan pengabdian luar biasa dalam melayani masyarakat.
“Semakin bertambah pula semangat pengabdian, kompetensi dan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas – tugas mulia di lapangan,” kata Bustan.
Bustan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Tarakan sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan apel kesiapsiagaan nasional, diharapkan dapat menjadi momentum untuk terus menjaga eksistensi dan kualitas pelayanan dari Damkar, Satpol PP dan Satlinmas kepada masyarakat Kaltara.
Ia menekankan dalam upaya pencegahan kebakaran tidak hanya soal teknis pemadaman, melainkan bagian penting dari keberlanjutan pembangunan daerah. Setiap kebakaran yang terjadi, sekecil apa pun dapat mengakibatkan kerugian besar yang dapat menghambat infrastruktur, ekonomi bahkan sosial masyarakat.
Demikian dengan Satpol PP dan Satlinmas, menurutnya kedua satuan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan ketertiban umum, ketenteraman, serta perlindungan bagi masyarakat dari berbagai potensi gangguan.
“Peran mereka tidak hanya terbatas pada penegakan peraturan daerah, tetapi juga mencakup pelayanan langsung kepada masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan,” ujarnya.
Bustan mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian penuh terhadap kesejahteraan dan perlindungan aparatur Damkar, Satpol PP dan Satlinmas yang setiap hari mempertaruhkan nyawa demi masyarakat.
“Mari kita tingkatkan pengabdian, profesionalisme, integritas dan kolaborasi di semua level pemerintahan, demi mewujudkan Kalimantan Utara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan. Suasana aman, tertib dan tenteram adalah kunci keberhasilan pembangunan kita ke depan,” pungkasnya. (dkisp).
-
Bulungan2 days ago
37 KK Warga Desa Antutan Terdampak Banjir Masih Bertahan Dirumah
-
PEMPROV KALTARA14 hours ago
Warga Desa Antutan Yang Terdampak Banjir Sudah Menerima Bantuan
-
PEMPROV KALTARA2 days ago
Pj. Sekprov Bustan Pimpin Apel Kesiapsiagaan Nasional se-Kaltara
-
PEMPROV KALTARA3 days ago
Pacu Semangat Calon Paskibraka Tingkat Nasional