PEMPROV KALTARA
IPM Kaltara Memuaskan, Bukti Pemprov Sukses Dibidang Pembangunan
TANJUNG SELOR – Berbicara soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) cukup baik, yakni tercatat sebagai tertinggi kedua di regional Kalimantan.
Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) IPM Kaltara pada tahun 2019 sebesar 71,15. Artinya jauh meningkat dibandingkan tahun 2018 yang hanya mencapai skor 70,56.
“Pencapaian ini jauh lebih baik dari provinsi lain di Kalimantan yang sudah lebih mapan dan segi infrastruktur maupun sumber daya manusia (SDM), seperti Kalbarx Kalteng dan Kalsel, dimana Kaltara hanya tertinggal dari Kaltim, ” ujar Aslan SE M EC. Dev, pengamat ekonomi pembangunan di Kalimantan Utara, kemarin.
Meski harus diakui masih berada di bawah rata-rata Nasional, sebagai Provinsi yang baru berusia 7 tahun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara (Kaltara) sudah sangat baik.
Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Provinsi Kaltara ada 2019 sebesar 71,15. Ini tercatat sebagai IPM tertinggi kedua di regional Kalimantan.
Ini sebuah kewajaran, karena Kaltim memang memiliki SDM yang unggul, anggaran besar juga infrastruktur yang memadai. Terlebih Kaltim, adalah induknya Kaltara. Dirunut berdasarkan capaian IPM pada 2019 untuk wilayah Kalimantan, Kaltim berada di urutan 1 dengan capaian 76,61. Lalu, Kaltara (71,15), Kalteng (70,91), Kalsel (70,72), dan Kalbar (67,65).
Pengamat ekonomi dan pembangunan di Kaltara, Aslan SE M.Ec.Dev menilai, meski masih berada di bawah IPM Nasional (71,92), capaian IPM Kaltara terbilang sudah sangat baik. Apalagi dengan melihat usia Kaltara yang baru mendekati 8 tahun.
“Ini membuktikan pembangunan berbagai bidang di Kaltara sudah berhasil. Utamanya di bidang peningkatan SDM. Baik itu Pendidikan, kesehatan dan lainnya. Program-program yang telah dilakukan pemerintah daerah, utamanya Pemerintah Provinsi Kaltara sudah tepat sasaran.
Apalagi jika dikorelasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang juga sangat bagus,” kata dosen Universitas Kaltara Tanjung Selor itu.
Melihat capaian itu, Aslan menilai, masih butuh banyak perbaikan terhadap faktor penopang pertumbuhan IPM. Namun, secara garis besar, capaian ini sudah menunjukkan bahwa Kaltara mampu bersaing dengan daerah lain.
“Juga berarti arah pembangunan SDM dan faktor penopang pertumbuhannya di Kaltara, sudah cukup tepat. Tinggal meningkatkan yang sudah berjalan,” tuturnya.
Dengan target bisa melampaui IPM Nasional (Indonesia), salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan IPM Kaltara, adalah dengan menggenjot peningkatan kualitas SDM, melalui berbagai program yang telah dijalankan.
Upaya lainnya, lanjut dia, adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar kesehatan dan infrastruktur.
“Sejalan dengan visi-misi Pemprov Kaltara, pelayanan dasar kesehatan akan terus ditingkatkan kualitasnya. Baik dengan dukungan anggaran yang memadai maupun kebijakan yang pro warga kurang mampu. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat besar bagi masyarakat,” ujar dia.
Guna diketahui, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Lebih detail, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
Sebagai informasi, Kaltara juga menempati peringkat kedua pada capaian IPM 2018 dengan nilai 70,56. Pada IPM 2018, Kaltim menempati peringkat pertama dengan capaian 75,83. Disusul Kalteng (70,42), Kalsel (70,17), dan Kalbar (66,98). Sementara IPM Indonesia tahun 2019 sebesar 71,92, lebih tinggi dari IPM tahun 2018 yang sebesar 71,39. * Humas/Nina AF.
TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk komitmen dalam menanggulangi buang air besar sembarangan, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong bersama seluruh kabupaten/kota se-Kaltara mendeklarasikan komitmen bersama Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) di ruang serbaguna Gedung Gadis pada Selasa (15/10).
Dalam sambutannya, Pjs. Gubernur Togap menyampaikan Kaltara memiliki komitmen penuh dalam upaya Percepatan SBS. “Ini merupakan komitmen penting sebagai bagian dari upaya nyata kita untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat,” kata Togap.
Provinsi Kaltara memiliki banyak sungai dengan praktik BSB ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Buruknya sanitasi ini menyebabkan berbagai penyakit seperti Diare, Kolera, tifus dan disentri.
Selain itu, ia menegaskan komitmen bersama ini untuk mendukung Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan capaian 100 persen air minum layak, 90 persen akses sanitasi layak dan 0 persen rumah tangga tidak mempraktikkan SBS.
“Target sanitasi layak di Kalimantan Utara 90 persen, sementara saat ini sudah 100 persen adalah di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan Kabupaten Bulungan baru mencapai 85 persen, Kabupaten Nunukan 56 persen, Kabupaten Malinau 71 persen dan kota Tarakan 5 persen,” ujarnya.
Lanjutnya, Togap menyebutkan Percepatan Stop SBS untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta bisa memberikan edukasi, fasilitas dan dukungan agar setiap warga memiliki akses ke sanitasi jamban yang layak.
Pemerintah provinsi Kalimantan Utara senantiasa mendukung program kesehatan masyarakat untuk menghentikan praktik Buang Air Besar Sembarangan (SBS).
“Dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap elemen masyarakat, kita bisa mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman untuk anak – anak kita serta generasi mendatang,” pungkasnya.
Turut hadir diantaranya Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, S.E., M.M.,Ph.D, Pj. Walikota Tarakan diwakili Sekretaris Daerah Kota Tarakan, Ir. Jamaludin, Pjs. Bupati Bulungan, H. Haerumuddin, SH, M.AP., dan Pjs. Bupati Malinau, Pollymaart Sijabat, SKM, M.AP. (dkisp)
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengumumkan secara resmi terhitung hari ini sudah mulai proses pencairan dana bantuan pendidikan “Beasiswa Kaltara Unggul” untuk pelajar dan mahasiswa. Hal ini dikonfirmasi langsung Analis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Kesejahteraan Rakyat Kaltara, H. Basmar, S.Ag, pada Selasa (15/10).
“Jadi penyerahan beasiswa ini langsung ditransfer ke rekening masing – masing. Ini sudah di proses diusahakan dalam 1 minggu ini cair semua,” kata H. Basmar.
Proses pencairan beasiswa ini dilakukan secara bertahap, jadi penerima beasiswa ini bagi penerima beasiswa yang sekolah atau menempuh studi di Kaltara maupun Kalimantan Timur (Kaltim) wajib menggunakan rekening Bankaltimtara dan atas nama sendiri.
Sedangkan untuk mahasiswa yang menempuh studi kuliah berada di luar Kaltara seperti Sulawesi, Jawa wajib menggunakan rekening plat merah atau BUMN dari Bank BNI, Bank BRI.
“Alhamdulillah pada tahun ini proses pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul lancar tanpa ada kendala,” katanya.
Kendati demikian ada beberapa peserta yang tidak mengikuti persyaratan yang diminta seperti wajib menggunakan rekening Bank Kaltimtara, sehingga tidak mencapai 100 persen dari target karena tidak memenuhi persyaratan.
“Jadi ada sekitar 400 juta yang dikembalikan ke negara karena tidak memenuhi syarat, rata – rata dari SMA sedangkan dari Mahasiswa aman tanpa ada kendala,” ujarnya.
Lebih lanjut, H. Basmar mengungkapkan pada penerima beasiswa Kaltara Tahun 2024 total sebanyak Unggul sebanyak 6.160, dengan rincian peserta didik 1.879, peserta didik keagamaan 500 orang, dan mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 3.781 orang.
“Mulai hari ini sudah mulai proses transfer transfer, kita maksimalkan bulan Oktober ini sudah selesai semua,” imbuhnya.
H. Basmar berharap kepada pimpinan yang terpilih agar bisa menganggarkan minimal sebesar 17 milliar dan kalau memungkinkan bisa mencapai Rp 20 milliar. Sehingga pada S3 mendapat Beasiswa RP 15 juta, Diploma Rp 2 juta hingga 3 juta, baik kuota penerima akan menjadi besar.
“Kita berharap pada tahun depan ini bisa lancar proses pencairan beasiswanya, selain itu meminta kepada pimpinan untuk menambah besaran nominal agak tinggi Beasiswa Kaltara Unggul,” tuntasnya.(dkisp)
TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Biro dan Badan dilingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, untuk memacu realisasi belanja daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.
Hal ini disampaikannya pada saat memimpin Rapat Pimpinan Terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara, di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (14/10).
“Yang pasti, saya meminta kepada seluruh perangkat daerah bisa menjalankan dan memastikan program kerja harus tetap berjalan dengan baik selama 2 bulan ini,” kata Togap.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Realisasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bulan September Tahun 2024 sebesar Rp 2.429.164.953.679,82 dari target sebesar Rp 3.106.998.079.270,00 atau 78,18 persen.
Sedangkan realisasi pendapatan Transfer per desember 2024 sebesar Rp 1.758.112.114.425,00 n pendapatan lain PAD yang sah sebesar Rp 1.314.258.012,00. Kemudian pada Realisasi Belanja dengan Anggaran Belanja Rp 3.502.592.835,90 dengan realisasi 1.848.197.233,83 atau presentase sebesar 52,77 persen.
“Mengingat sekarang sudah masuk bulan Oktober, agar seluruh perangkat daerah baik di biro, badan maupun dinas agar dapat memaksimalkan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Untuk itu, ia mengingatkan realisasi belanja pada APBD ini menjadi salah satu atensi Presiden Joko Widodo.
Menurutnya, realisasi belanja yang tepat maka akan akan sangat berperan penting dan berdampak positi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara nasional khususnya di Kaltara.
Lebih lanjut ia mengajak agar setiap perangkat daerah dapat membangun komunikasi yang baik antar instansi, dan apabila ada kendala agar segera melaporkan agar bisa dibuatkan solusinya.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah beserta jajaran agar bisa mengoptimalkan peran dan fungsi semaksimal mungkin selama 2 bulan ini,” tuntasnya.(dkisp)
-
DPRD Bulungan2 weeks agoWarga Tanjung Palas Timur Minta Akses Jalan Tanjung Selor – Tanah Kuning di Perbaiki
-
DPRD Bulungan1 week ago
SDN 002 TPT Butuh Penambahan RKB, SDN 004 dan SMPN 2 Gedungnya Belum Ada Pagar
-
DPRD Bulungan2 weeks agoButuh Penambahan Ruang Kelas Baru di SMPN Kecamatan Tanjung Palas Timur
-
DPRD Bulungan2 weeks agoLapangan Sepakbola di Tanjung Palas Bulungan Perlu Ditambah