Connect with us

PEMPROV KALTARA

Antisipasi Kluster Liburan, Warga Kaltara Sebaiknya Dirumah Saja

Published

on

TANJUNG SELOR – Pjs Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Dr Teguh Setyabudi M Pd, meminta masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, agar terhindar dari paparan Virus Corona yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin nya.

“Ini suasana libur panjang , tentu banyak yang ingin mengisi liburan nya bersama keluarga, ” ucap Teguh Setyabudi.

Kendati demikian, lanjutnya, semua wajib untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Sesuai hasil rakor agar seluruh Pemda, termasuk di Kaltara harus mengantisipasi klaster baru penyebaran Covid – 19 saat libur panjang akhir Oktober 2020.

Salah satunya, dengan melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi arus mudik selama libur panjang.

“Ada beberapa titik kerawanan yang patut menjadi perhatian, memiliki pusat yang dapat, moda transportasi dan tempat rekreasi,” ujarnya.

Teguh juga meminta seluruh pimpinan daerah dan masyarakat di Kaltara untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, melaksanakan protokol kesehatan dengan menjauhi kerumunan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Lalu, kepada kepala daerah agar memastikan kesiapan pelayanan kesehatan selama libur panjang.

“Perlunya melibatkan TNI / Polri mengedukasi masyarakat di tempat-tempat wisata, pusat perbelanjaan dan moda transportasi umum,” ungkapnya.

Arahan lainnya, adalah memperbanyak pos pengawasan “patuh protokol kesehatan” di lokasi rawan penyebaran covid-19 (moda transportasi, pusat serta tempat rekreasi atau hiburan); menjaga kewaspadaan dan tidak lengah selama liburan sebagai antisipasi peningkatan kasus setelah libur panjang, Polri perlu meningkatkan patroli lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan jalur arus mudik atau balik dan memberikan rasa aman selama libur panjang.

“Masyarakat juga perlu mengantisipasi ancaman La Nina, hindari daerah bencana bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan, Kesiap-siagaan BPBD dan perangkatnya termasuk antisipasi jika terjadi bencana seperti pendirian dapur umum,” tutur Teguh.

Dari pelaksanaan rakor sendiri, dalam pengantarnya, Mendagri menyatakan bahwa pekan depan ada cuti bersama dan libur. Libur itu pada 29 Oktober 2020 (Maulid Nabi Muhammad SAW), dan ada dua hari cuti bersama pada pekan itu yakni pada 28 dan 30 Oktober. Ini sesuai SKB 3 Menteri.

“Mengingat waktu liburan yang cukup panjang, maka perlu dilakukan antisipasi terhadap kerawanan di bidang lalu lintas udara, darat dan udara. Termasuk antisipasi kerawanan pada kegiatan kepariwisataan, keagamaan dan lainnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menko Bidang Polhukam Machfud MD menyatakan, libur panjang dan cuti bersama akhir Oktober ini sangat rentan atau potensi kesalahan protokol kesehatan. Seperti kerumunan kerumunan massa di tempat, reunian, Anugerah Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lainnya.

“Ini harus diantisipasi agar tidak terjadi penularan Covid-19,” ungkapnya.

Machfud juga menyebutkan, berkaitan dengan kompetisi, negara sangat menghormati dan mendudukkannya dengan layak. Oleh sebab itu, penetapan libur untuk upacara peringatan. Pun demikian, pernyataan negara agama, juga bukan negara sekuler.

“Indonesia adalah negara yang beragama,” ungkapnya.

Soal Anugerah Maulid Nabi sendiri, Machfud berharap tahun ini dapat diambil hikmahnya, tanpa melanggar protokol kesehatan.

“Harusnya ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya atas peringatan Maulid Nabi ini. Salah satunya dengan tidak melanggar protokol kesehatan,” ulasnya.

Untuk itu, Machfud meminta agar para pimpinan daerah dan Forkopimda dapat berkoordinasi untuk meningkatkan antisipasi potensi protokol kesehatan selama libur panjang dan cuti bersama Oktober ini di daerah masing-masing.

Masukkan lainnya, datang dari Waka BIN Letjen TNI (Purn.) Teddy Lhaksmana Widya Kusuma. Saran itu di antaranya, perusahaan harus mendata karyawannya yang akan melakukan perjalanan keluar daerah, utama yang berada di zona merah. Dan, perlu melakukan karantina mandiri ada gejala.

BIN juga berharap para pelaku industri pariwisata untuk memperkirakan, memantau dalam kampanye wisata yang aman dan sehat.

“Pemerintah daerah mengawasi melakukan pengawasan protokol kesehatan di seluruh kerumunan atau wisata, penegakan hukum yang tegas atas protokol kesehatan,” katanya.

Giliran selanjutnya, adalah Kepala BNPB Doni Monardo.

Doni menyebutkan, pentingnya antisipasi peningkatan penyebaran Covid-19 pada libur panjang karena pengalaman yang terjadi pada libur panjang sebelumnya.

“Hingga September lalu, memang menunjukkan kasus aktif Covid-19 menurun hingga 6,7 ​​persen. Angka kesembuhan juga meningkat 7,23 persen, dan angka kematian turun 0,45 persen tapi masih belum bisa mencapai angka kematian global,” tuturnya.

Pencapaian itu, tak lepas dari kegigihan kinerja pimpinan daerah, tenaga kesehatan juga pihak terkait lainnya.

Atas prestasi ini, Doni memohon dengan sangat agar seluruh pihak tetap mendukung dan mendukung penanganan penanganan Covid-19 di Indonesia. Tentu saja, masyarakat mengurus untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tidak mengabaikan 3M, “ucapnya.

Doni juga mengaruhi agar masyarakat mewaspadai cuaca ekstrim dan dampak La Nina 2020, utama wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lainnya.

“Melihat kondisi itu, kami mengabaikan masyarakat untuk memilih opsi liburan di rumah saja. Lakukan aktivitas fisik untuk meningkatkan imun tubuh, menanam pohon dan lainnya di rumah,” ulasnya.

Di bidang perhubungan sendiri, Kemenhub memprediksi puncak kemacetan atau arus libur panjang akan terjadi pada 27 Oktober dan 28 Oktober.

Sementara angkutan yang diprediksi paling banyak digunakan, adalah angkutan udara dan kereta api. Khusus angkutan kereta api, dasar 70 persen penumpang.

Dishub bersama TNI dan Polri juga diharapkan melakukan pemeriksaan acak terhadap bus penumpang. Utamanya, penerapan protokol kesehatan. * Humas/Nina AF.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Pasca Pilkada 2024, Mari Menjaga Persatuan Dan Keberagaman Kaltara

Published

on

By

Acara seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”.

 

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).

Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.

“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.

Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.

Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.

“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.

Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.

Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.

Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Tinjau Proses Perizinan, Gubernur Pastikan Tidak Ada Pungli

Published

on

By

Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).

TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).

Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.

“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.

Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.

“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.

Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.

“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.

Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.

Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).

“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Gubernur Zainal Ajak Pengusaha Muda Kembangkan Potensi Ekonomi Daerah

Published

on

By

Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Dr H Zainal A Paliwang SH M Hum.

TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.

Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.

Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.

“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.

“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.

Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.

“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.

Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.

“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi

error: Content is protected !!