Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Pejabat Pemprov Kaltara Tandatangani Deklarasi Netralitas ASN Dipilkada

Published

on

TANJUNG SELOR – Pejabat Eselon I, II,III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), menandatangani deklarasi dan ikrar netralitas pada pelaksanaan Pilkada serentak yang tahapan nya sedang berjalan ini, dihadapan Pjs Gubernur Kaltara, Dr H Teguh Setyabudi M Pd, Kamis, 15/10/2020.

“Surat edaran perihal netralitas ASN sudah kami buat. Saya meminta ASN Pemprov serta semua ASN di Kalimantan Utara tetap netral, tidak berpolitik praktis,” tegas Pjs Gubernur dalam penyampaiannya di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Bulungan.

Sebelumnya, Pjs menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 800/864.1/3.2-BKD/GUB tentang Netralitas ASN dan Pegawai BUMN/BUMD serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 itu ditandatangani 5 Oktober 2020.

Titik tekannya, pada dasarnya ASN dan pegawai BUMN/BUMD diberi kesempatan melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas.

Mereka juga diminta untuk melakukan pengawasan terhadap bawahan agar tetap menaati aturan selama penyelenggaraan pilkada.

Termasuk proaktif melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilu secara berjenjang sesuai kewenangannya serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif apabila mengetahui adanya ASN dan pegawai BUMN/BUMD yang melakukan pelanggaran.

SE ini juga memuat empat larangan bagi ASN dan pegawai BUMN/BUMD. ASN dilarang melibatkan diri pada proses kampanye pilkada serentak serta membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye.

Selain itu, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.

Juga dilarang menggunakan fasilitas negara dan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.* Nina AF.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PEMPROV KALTARA

Popda ke-1 Kaltara, 8 Cabor Dipertandingkan

Published

on

RESMI DIGELAR : Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum membuka pelaksanaan Popda ke-1 Kaltara di Tarakan, Rabu (24/7) malam.

TARAKAN – Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-1 Tingkat Provinsi Kalimantan Utata. Pelaksanaannya dimulai dari 24-29 Juli 2024 di Kota Tarakan.

Gubernur Kaltara DR. (HC). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengungkapkan, gelaran ini merupakan ajang mencari bibit atlet di provinsi ke 34 ini.

“Popda ini merupakan ajang olahraga antar pelajar tingkat tertinggi di Kaltara, yang bertujuan untuk membina serta mengasah potensi yang dimiliki pelajar dalam bidang olahraga,”kata Gubernur, Rabu (24/7) malam.

Menurutnya, sebagai event olahraga pelajar tertinggi di tingkat Provinsi, Popda ke – I ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka dari itu Pemprov Kaltara memberi dukungan penuh atas terselenggaranya event ini.

“Nantinya, para juara dalam pelaksanaan Popda ini nantinya akan mewakili Provinsi Kaltara dalam ajang pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (pra-Popnas) 2024 yang akan digelar pada oktober mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah,” katanya.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, panitia serta wasit agar menjunjung tinggi semangat, sportifitas dan profesionalisme. Tunjukkan yang terbaik, jangan menghalalkan segala cara demi meraihnya dan jagalah kejujuran,”sambungnya.

Turut hadir dan mendampingi Gubernur, Sekprov Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara.(dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

SPBE Diharap Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Published

on

PENINGKATAN KUALITAS : Asisten Bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM, M.AP membuka Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Rabu (24/7).

TANJUNG SELOR-Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM., M.AP membuka kegiatan sosialisasi arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Rabu (24/07/24).

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara ini. Menurutnya perkembangan teknologi,informasi, dan komunikasi tidak dapa tidak dapat dipungkiri. Terlebih bagi pegawai pemerintahan yang mengabdikan diri pada sektor pelayanan publik, sehingga diperlukan adaptasi perubahan teknologi.

Berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu melakukan pendampingan PIM IV di Bandung dan di Kaltim dalam rangka studi penjabaran TPP, ia menyaksikan proses dan pelayanan telah berbasis teknologi/ IT.

“Jadi segala sesuatu harus berbasis eletronik/ IT. Kalau kita masih bermain-main dengan situasi ini kita pasti ketinggalan. Padahal visi-misi Gubenur Berubah, Maju, dan Sejahtera. Ini yang mau kita kejar. Untuk perwakilan OPD yang diutus bisa meneruskan ke OPD-nya karena ini (SPBE,red) adalah hal yang fundamental,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Baginya perkembangan teknologi ini memberikan peluang bagi sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) melalui SPBE.

Arsitektur dan peta rencana SPBE adalah landasan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem yang terintegrasi. Matangnya perencanaan dan implementasi yang tepat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat.

Ia juga membacakan pesan Sekprov agar arsitektur dan peta rencana ini tidak hanya menjadi sebuah tumpukan kertas yang tidak bermanfaat. Sekprov meminta kepada Kepala OPD atau perwakilan OPD yang diutus untuk memastikan bahwa setiap rencana dan arsitektur yang telah disusun dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hadir dalam sosialisasi Kepala DKISP H. Iskandar S.IP,M.Si, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S. Hut., M.M, Direktur Utama PT Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

PWRI Diharap Berkontribusi Bagi Pembangunan Kaltara

Published

on

PWRI : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si menghadiri peringatan HUT ke-62 PWRI Tarakan, Rabu (24/7).

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tarakan, Rabu (24/7) pagi.

Dengan mengusung tema Dengan Semangat Baru, PWRI Berdaya dan Bermartabat. Peringatan HUT PWRI ini dihadiri ratusan para Purnawirawan Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota PWRI.

Datu Iqro mengparesiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota PWRI yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Terkhususnya Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

“PWRI adalah wadah bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus berkarya, berbagi pengalaman dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dan ini adalah bukti bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tetapi babak baru untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap H. Datu Iqro Ramadhan.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan iklim, hingga dinamika ekonomi global yang bergejolak. PWRI dengan pengalamannya dapat memberikan masukan berharga bagi para ASN yang masih aktif mengabdi.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada anggota PWRi untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat untuk sama-sama bekerja keras untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera,” terangnya.

Di akhir, pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan HUT PWRI yang dilakukan bersama oleh para pengurus, anggota serta para tamu undangan yang hadir. PWRI merupakan salah satu organisasi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara. (dkisp)

Continue Reading

Trending