Upaya meningkatkan pembangunan politik di Indonesia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan Rapat Kegiatan Sosialisai dan Penguatan Kelompok Kerja (Pokja) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara Tahun 2021.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Zainal A. Paliwang melalui Ferdy Manurun Tanduklangi selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan antar Lembaga Provinsi Kaltara pada acara yang berlangsung di Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan Dinas Provinsi Kaltara, Selasa (30/11).

“Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukam) Indonesia tahun 2021-2024 diarahkan menuju kelembagaan hukum yang matang. Kondisi tersebut ditandai dengan terbentuknya konsolidasi demokrasi, supremasi hukum, penyaluran hak asasi manusia, dan demokrasi profesional, serta terciptanya rasa aman,” ujar Ferdy.

Dalam paparannya, Ferdy menjelaskan bahwa pembangunan politik dalam negeri pada kehidupan demokrasi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditandai dengan kinerja lembaga demokrasi seperti partai politik, lembaga legislatif, dan tingginya biaya politik.

“Capaian demokrasi tahun 2009 hingga 2018 berdampak pada beberapa variabel nilai konsisten seperti peran partai politik, DPRD, pemerintah daerah, dan partisipasi politik dalam mengambilan keputusan dan pengawasan,” jelas Ferdy.

Menurut Ferdy, penting adanya peningkatan dalam pembangunan politik di Indonesia agar fluktuasi indeks demokrasi Indonesia dapat menjadi cerminan dalam dinamika demokrasi.

“Untuk mengukur capaian pembangunan demokrasi di tingkat daerah memerlukan data empiris yang dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dan perumusan strategi spesifik yang berguna untuk mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujarnya.

“Namun, indeks demokrasi Indonesia khususnya Kaltara telah menunjukan indikator positif pada perkembangan demokrasi. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi,” tambahnya.

Sebagai penutup dalam sambutannya, Ferdy menyampaikan bahwa naik turun pada perkembangan angka indeks demokrasi Provinsi Kaltara di masa pandemi Covid-19 perlu diperhatikan.

“Dengan ini perlu diadakan evaluasi dan perhatian terhadap indikator-indikator yang masih rendah dengan harapan IDI dapat dinilai dengan lebih baik karena dapat mempengaruhi pembangunan di Provinsi Kaltara,” pungkas Ferdy.(TR/dkispkaltara)

TARAKAN – Jawaban cerdas Dr H Irianto Lambrie yang berpasangan dengan H Irwan Sabri SE, dengan nomor urut 2 (dua) di Pemilihan Gubernur Kaltara 9 Desember mendatang, disampaikan saat berkunjung dan bersilaturahmi dengan karyawan PT Mustika Aurora, terkait keluhan salah satu karyawan terkait kerusakan jalan lingkungan menuju pabrik tempat mereka berkerja.

Kendati perbaikan kerusakan itu bisa ditangani melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi disekitar jalan lingkungan yang rusak menuju pabrik, namun kedepan Irianto Lambrie juga menjanjiikan tetap memperhatikan kerusakan jalan yang dikeluhkan oleh para karyawan untuk prioritas diperbaiki sebagaimana mestinya.

“Seharusnya pihak perusahaan dapat lebih peka terhadap kondisi di lingkungan sekitar, ” ujarnya.

Soal perbaikan lanjutnya, tidak harus sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah.

“Untuk penerangan jalan itu tidak susah, apalagi ini kan di sekitar lingkungan perusahaan, dan Itu juga bagian dari perusahaan, yang dijamin oleh undang-undang tentang CSR,” imbuh Irianto Lambrie.

Meski jalan tersebut dalam kewenangan Pemerintah Kota Tarakan, perbaikan juga dapat dilakukan pihak swasta. Tentunya harus melewati persetujuan pemegang kekuasaan tertinggi di provinsi.

“Jadi jalanan boleh dibangun oleh swasta, meskipun aset pemerintah. Yang penting ada perjanjiannya, nanti kesepakatannya disetujui oleh gubernur. Tidak masalah,” tuturnya.

Karena di dalam undang-undang negara, gubernur memegang kekuasaan tertinggi di dalam aset. Jadi yang diputuskan gubernur dijamin oleh undang-undang. Asal, keputusan itu benar sesuai aturan.

Oleh karena itu seorang kepala daerah dalam mempelajari undang-undang pemerintahan sesuatu hal yang penting. Karena sebagian besar masalah terjadi akibat masih adanya kepala daerah yang belum memahami undang-undang secara utuh.

Irianto juga berjanji, setelah cuti kampanye ia berencana akan kembali menemui pihak perusahaan Mustika Aurora untuk melakukan pembahasan lanjutan terkait masalah tersebut. * Nina/adv.

TARAKAN – Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara setiap tahun terus meningkat, hal itu tak terlepas dari kepiawaian seorang Irianto Lambrie, menakhodai Provinsi ke 34 di Indonesia itu.

Menurut Supa,ad Hadianto, Sekretaris pemenangan Irianto Lambrie – Irwan Sabri menjelaskan, sejak tahun 2016, pertumbuhan ekonomi pada bulan Mei mencapai 4,27 persen, 2017 menjadi 6,59 persen, tahun 2018 mencapai 6,07 persen dan tahun 2019 naik menjadi 6,91 persen.

Dengan terus dinamis nya ekonomi itu, berbagai program juga turut membaik, seperti meningkatnya sektor pendidikan, kesehatan rata-rata masyarakat Kaltara.

“Dalam hal ini daya beli masyarakat juga turut meningkat, guna memenuhi kebutuhan nya, ” kata Supa,ad Hadianto saat menyampaikan materi kampanye kemasyarakat Tarakan beberapa waktu lalu.

Mari cerdas memilih ajak Supa,ad Hadianto, jangan karena iming-iming atau janji kosong yang tidak mungkin bisa ditubaikan, membuat kita buta mata, buta hati. Sehingga mudah tersulut untuk menyerang peribadi.

“Demokrasi itu jangan diisi dengan ruang-ruang hati yang semoit, namun jadikanlah sebagai wadah perjuangan untuk menggapai masa depan Kaltara yang sejahtera dan terdepan, ” kata Supa,ad Hadianto.

Lebih lanjut ia juga memaparkan, bahwa di Pilkada serentak 9 Desember mendatang, Paslon Iraw menawarkan 9 program prioritas, salah satunya akan membuka lapangan kerja bagi warga Kaltara yang seluas-luasnya.

“Keberhasilan ini adalah bukti selama bapak Irianto memimpin Provinsi Kaltara yang sudah hampir 7 tahun. Pertumbuhan ekonomi ini tentu berdampak terhadap daya beli masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan anaknya, kualitas hidup nya dari sisi kesehatan, itu adalah dari beberapa dampak yg ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cenderung naik,” kata Supa’ad saat melakukan kampanye kepada warga Kota Tarakan beberapa waktu lalu.

Supa’ad juga menjelaskan, pertumbuhan ekonomi terus meningkat juga berhasil mengurangi pengangguran. 2015 angka pengangguran di Kaltara mencapai 5,68 persen, pada akhir tahun 2016, turun menjadi 5,23 persen, 2017 menjadi 5,54 persen dan 2018 turun lagi menjadi 5,22 persen.

Lapangan kerja adalah isu pokok masyarakat kaltara saat ini akan dilakukan Iraw kedepan. Program lainnya adalah sertifikasi buruh/tukang. Pada pemerintahan Irianto lambrie program sertifikasi sudah dilakukan kepada 2016 tenaga konstruksi. Iraw adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk pelaku usaha mikro, ini akan kita lakukan pada periode berikutnya. * adv.