PEMPROV KALTARA
Forum Koordinasi Dan Tenaga Pelopor Perdamaian Terbentuk di Kaltara
TANJUNG SELOR – Forum Koordinasi Dan Tenaga Pelopor Perdamaian (FKTPP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), beberapa waktu lalu dikukuhkan oleh Gubernur Dr H Irianto Lambrie.
Ia berharap setelah dikukuhkan Forum Kordinasi Dan Tenaga Pelopor Perdamaian dapat menjalankan tugasnya dengan baik, ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab.
“Forum ini masa bakti kerjanya mulai tahun 2020 hingga tahun 2022, ” tegas Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Pengukuhan dilaksanakan dihotel Swissbell Kota Tarakan. Forum tersebut juga diinisiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara.
Disela pengukuhan juga dilaksanakan bimbingan tekhnis pengurus kampung siaga, pemantapan tenaga pelopor dan penguatan informasi penanganan bencana.
Tak hentinya Irianto Lambrie mengajak semua masyarakat dan terkhusus kepada 150 partisipan yang hadir dalam kegiatan ini (pengurus Kampung Siaga Bencana, anggota Tagana, dan Forum Koordinasi Pelopor Perdamaian) menjadi pelopor pencegahan penularan Covid-19 dengan mengajak orang-orang di sekitarnya untuk patuh dan tertib menerapkan protokol pencegahan Covid-19.
“Terus tingkatkan imunitas. Jaga jarak menjadi kunci untuk mencegah, termasuk memakai masker dan mencuci tangan. Kita tidak boleh pesimis hadapi bencana non alam ini, ” ujarnya.
Meskipun sudah ada vaksin yang menyembuhkan. Di negara kita mungkin awal tahun depan sudah ada. Akan tetapi namanya penyakit berbahaya dan menular cepat, tergantung dari kekebalan masing-masing. Jadi ini mohon jadi perhatian.
Di dunia sekarang intensitas bencana semakin tinggi karena jumlah penduduk dunia meningkat tajam. Perilaku manusia di dunia itu berbeda. Kegiatan eksploitasi oleh manusia membuat keseimbangan alam tidak terjaga.
Itulah yang menyebabkan alam mengalami pemanasan global, banjir, kebakaran lahan. Hutan makin kurang karena dibabat menyebabkan oksigen kurang.
Bencana non alam juga banyak. Salah satunya yang kita hadapi sekarang ini, yaitu Covid-19. Seperti yang Saya sampaikan tadi bahwa protokol kesehatan harus diterapkan betul-betul. Jangan dianggap enteng pandemi ini.
Karena selain masalah kesehatan, juga menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi. Pengangguran makin banyak, dan lainnya.
Yang patut untuk di waspadai juga adalah bencana sosial. Bahkan dampaknya bisa melebihi bencana alam. Negara kita paling rawan bencana sosial. Ini harus kita cegah bersama-sama.
“Saya minta Forum Forum Koordinasi dan Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi Kalimantan Utara mendidik masyarakat agar jangan mudah untuk diprovokasi dan terprovokasi. Kalau ada coba yang menganggu stabilitas keamanan, kita harus siap, ” ungkap Irianto.
Ia juga mengajak semua masyarakat, mari jadikan ajang pilkada dalam waktu dekat ini menjadi pilkada yang damai dan sejuk. Jangan menimbulkan potensi bencana sosial. Kita semua harus santun, elegan, mengedepankan nilai-nilai agama.
Khususnya Tagana dan jajaran Kampung Siaga Bencana untuk menggalakkan pengurangan resiko bencana. Kalau ada bencana, mari kita eliminir resikonya. Mari kita belajar dari Tsunami Aceh dan Sulteng. Masyarakat kira punya budaya dan basis berpikir gotong-royong.
Yang terpenting juga, adalah harus bergerak cepat menangani bencana, peka terhadap bencana yang dialami. Masyarakat juga harus cepat membantu tanpa harus menunggu pemerintah. Kita harus membangun kemandirian. * Nina AF.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Seminar Kebangsaan Provinsi Kalimantan Utara tema “Merangkai Keberagaman Masyarakat Kalimantan Utara Pasca Pilkada 2024”, di Ruang Serbaguna Lantai 1 Gedung Gabungan Dinas, Kamis (23/1).
Datu Iqro sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya seminar yang digagas oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) Kaltara.
“Seminar ini merupakan wujud kepedulian kita semua terhadap persatuan dan keberagaman di daerah kita, khususnya pasca Pilkada Serentak Tahun 2024,” kata Datu Iqro.
Provinsi Kaltara merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki wilayah perbatasan dengan luas, kondisi geografis dan lingkungan sosial yang beragam. Dihuni beragam etnis dan suku bangsa seperti Bulungan, Tidung, Dayak, Bugis, Jawa, Banjar dan lainnya sehingga kaya akan tradisi, budaya dan kearifan lokal.
Datu Iqro menuturkan keberagaman di provinsi Kaltara tercermin oleh agama yang dianut masyarakat, dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan kepercayaan lokal hidup berdampingan dengan damai.
“Keharmonisan ini adalah wujud nyata dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga,” ujarnya.
Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan pesta demokrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat kini telah usai. “Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberagaman yang kita miliki tersebut tetap menjadi perekat sosial, bukan pemicu perpecahan,” jelas Datu Iqro.
Lanjut ia menerangkan seminar ini menjadi momentum strategis untuk merefleksikan mana kebangsaan serta menemukan solusi terbaik dalam menjaga keharmonisan pasca pesta demokrasi.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program yang memperkuat persatuan dan kesetaraan di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Seminar ini menghadirkan narasumber diantaranya Ketua DPD PIKI Kaltara, Obed Daniel L. Tobing, S.Hut., M.M., anggota DPD RI, Dr. Drs. Marthin Billa, M.M., Kaprodi Fakultas Hukum UBT Tarakan, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum. dan Pendeta dari Kupang NTT, Yandi Manobe, S.Th. **.
TANJUNG SELOR – Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum melakukan peninjauan ke Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, Selasa (22/1).
Turut mendampingi orang nomor satu di Kalimantan Utara (Kaltara) ini, Kepala DPMPTSP Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh.
“Saya ingin menyaksikan bagaimana proses pelayanan satu pintu di sini (MPP,red) saya ingin melihat kecepatan dalam pemberian pelayanan di tempat ini,” katanya.
Gubernur Zainal mengelilingi satu-persatu layanan yang ada dan melihat langsung proses perizinan. Ia menemukan penghambat yang membuat proses terlambat yakni jaringan internet. Ia memperkirakan jika jaringan lancar, pelayanan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat dikerjakan 10 hingga 14 menit sehingga harapannya dapat memecahkan rekor muri seperti Kabupaten Subang.
“Subang itu 16 menit. Sudah mendapat rekor muri. Kalau kita bisa 10 sampai 14 menit berarti rekor itu bisa kita pecahkan,” ungkapnya.
Ia berharap DPMPTSP Bulungan dan bekerja sama dengan pihak terkait. “Mudah-mudahan di sini bisa bekerja sama dengan pihak Telkom supaya jaringan bagus, sehingga pelayan ke masyarakat yang membutuhkan ijin di tempat ini dapat dilayani dengan cepat,” harapnya.
Ia juga menegaskan, tidak ada pungutan liar di MPP. Karena pelayanan ini sudah melalui sistem dan transaksi pembayaran dilakukan di bank.
“Jadi dengan pelayanan cepat ini jangan dikotori dengan adanya pungli-pungli. Penerimaan uang yang tidak sesuai dengan aturan supaya itu dihindari. Sehingga pelayanan public di MPP benar-benar bersih dari penerimaan yang di luar ketentuan yang ada,” ingatnya.
Kepala DPMPTSP Bulungan Jahrah, SE., M.Si mengaku senang karena dikunjungi Gubernur Kaltara untuk pertama kalinya. Menurutnya, ini adalah tanda komitmen dari Gubernur meningkatkan kinerja pelayanan publik terutama untuk pelayanan yang sifatnya berizinan karena ini merupakan salah satu seruan dari pemerintah pusat untuk percepatan.
Terkait gangguan pada jaringan, ia mengungkapkan hambatan di sistem biasanya pada jaringan, dan sistem ini sudah diatur Standar Operasional Prosedurnya (SOP).
“Kaitannya dengan SOP yang sudah ditetapkan itu intinya bahwa di PTSP ini khusnya MPP ini dalam proses perizinan kita butuh waktu yang secepat-cepatnya. Kalupun ada kenalda, itu bisa terkait pelaku usaha waktu mengajukan perizinan ada persyaratan yang tidak lengkap kemudian mereka kembali lagi ke sini. Butuh waktu yang cukup lama,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, MPP menyediakan argo yang diatur terkait percepatan. “Itu juga Gubernur sudah sampaikan untuk penambahan. Kami dari Pemda khususnya DPMPTSP berterima kasih atas kunjungan Gubernur, harapannya kedepan DPMPTSP ini jadi pintu masuk untuk seluruh pelayanan.Tidak hanya perizinan tapi banyak jenis-jenis pelayanan yang ada di sini. Seperti one stop service,” tutupnya. (dkisp)
TARAKAN – Loyalitas, saling bekerja sama, serta memperkuat persatuan, sangat dibutuhkan untuk semakin berkembang dan mampu menciptakan inovasi serta terobosan yang bermanfaat untuk daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam acara Pelantikan Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltara Masa Bakti 2025-2028 di Kayan Hall Hotel Tarakan Plaza, Selasa (21/1) malam.
Mengangkat tema “Inovasi dan Kolaborasi Pengusaha Muda untuk membangun Kalimantan Utara yang berkelanjutan”, pengurus BPD HIPMI Kaltara Periode 2025-2028 resmi dilantik oleh Ketua Umum BPP HIPMI, Akbar Himawan Buchari.
“HIPMI memiliki peran yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan sektor – sektor unggulan,” kata Gubernur Zainal dalam sambutannya.
“Peran pengusaha muda sangat vital dalam mendorong inovasi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta sebagai organisasi yang menghimpun para pengusaha muda,” sambungnya.
Tak hanya itu, Gubernur Zainal juga mengajak seluruh pengurus HIPMI untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Saya mengajak HIPMI Kaltara dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki, termasuk di sektor industri, pariwisata, pertanian dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” ucapnya.
Tak lupa terakhir sambutannya, ia mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus HIPMI yang baru dilantik untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Selamat kepada pengurus baru BPD HIPMI Kaltara masa bakti 2025-2028 yang dilantik hari ini, saya yakin di bawah kepengurusan yang baru ini HIPMI Kaltara dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara dan turut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan,” tutupnya.(dkisp).