TANJUNG SELOR – Ternyata APBD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) itu paling terkecil dibandingkan APBD 33 Provinsi lain nya di Indonesia, bahkan masih dibawah Kabupaten Kutai Timur (Kirim) Provinsi Kalimantan Timur.
Ternyata, walaupun terbilang kecil, Provinsi Kalimantan Utara bisa bergerak cepat melaksanakan pembangunan, salah satunya bersinergi dengan pemerintah pusat.
Terutama membangun infrastruktur memperlancar arus barang, seperti mendukung percepatan pembangunan jalan lintas trans Kalimantan Utara, dan infrastruktur lain nya seperti pelabuhan, sekolah-sekolah dan pengembangan serta peningkatan sejumlah bandar udara.
“Kenapa kita berupaya membenahi dan membangun infrastruktur, karena secara langsung dapat memacu pertumbuhan ekonomi, ” tegas Gubenur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, melalusi siaran video yang diunggah diakun facebook pribadinya beberapa waktu yang lalu.
Walau hanya bermodalkan APBD sebesar Rp 2,9 T, hampir sama besarnya dengan APBD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kaltara terus berupaya melobi sejumlah kementerian, diantaranya Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan beberapa kementerian lain nya.
“Kita harus bersyukur karena pak Jokowi sangat memperhatikan pembanguna infrastruktur di Kalimantan Utara, ” ucap Irianto Lambrie.
Kenapa APBD Kaltara bisa terus bertambah, karena Kalimantan Utara bisa terus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), itulah yang mampu menaik kan beberapa digit APBD diatas Provinsi Gorontalo dan 3 Provinsi lain nya di Indonesia, padahal sebelum nya masih dibawah provinsi tersebut.
“Dari sembilan Provinsi yang kecil APBD nya kita sudah berada diurutan ketujuh, ” tegas Irianto.
Yang tidak kalah penting, atas upaya meyakinkan pemerintah pusat, saat ini di Krayan Kabupaten Nunukan sudah terbangun jalan beraspal, walau pun panjang nya masih terbatas.
“75 tahun Indonesia dan 7 tahun Kaltara, kita terus menggenjot percepatan pembangunan diwilayah perbatasan, ” imbuh Gubernur Irianto Lambrie.
Kuncinya bagaimana pembangunan di Kalimantan Utara terus bergerak, perlu kebersamaan semua pihak, baik pemerintah Provinsi maupun segenap lapisan masyarakatnya. *
Reporter : Nina AF.
