Connect with us

Berita Nasional

DPR RI Minta PLN Segera Tangani Krisis Listrik di Nunukan Dan Bulungan

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, Anggota Komisi VI DPR RI, Dapil Kaltara.

JAKARTA – Agenda rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT PLN Persero beberapa waktu lalu membahas beberapa hal penting, khususnya terkait mesalah kelistrikan di Kalimantan Utara. Karena ada beberapa wilayah warganya yang masih belum maksimal menikmati listrik tersebut.

Terkait krisis listrik itu, Anggota Komisi VI, Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, langsung mencecar dengan pertanyaan soal kelistrikan di Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Sigit Markus Sukses (SMS)

“Kita minta pihak PLN benar-benar serius mensiasati kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) disana, ” kata Deddy Sitorus sapaan akrab nya.

Akibat kesulitan pengadaan BBM industri menyebabkan warga Krayan hanya menikmati listrik 6 – hingga 12 jam sehari. Sangat menyusahkan terutama disaat Covid – 19 yang mengharuskan anak-anak sekolah belajar dari rukah

Demikian pula di Tanah Kuning dan Magkupadi kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sampai sekarang dalam sehari semalam listrik hanya menyala selama 12 jam, serta masih banyak rumah tangga disana yang belum dialiri listrik sebagaimana mestinya.

Selain itu lanjut Dedy Sitorus, untuk wilayah calon Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya), seperti didaerah Sebuku, Simenggaris, Tulin, Lumbis, kabupaten Nunukan belum dialiri listrik.

Menanggapi pertanyaan itu, pihak PLN berjanji untuk segera menindaklanjuti nya. Bahkan Waluyo, dari PLN regional Sumatera dan Kalimantan meminta bisa dihubungkan dengan Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, anggota DPR RI dari Komisi VI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Tokoh Adat, Penajam Paser Utara, 14 Maret 2022

Published

on

*Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena. Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

Continue Reading

Nasional

Siapa Sosok Yang Pantas Jadi Kepala Otorita IKN ?

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Utara..

– Berharap ada figur orang asli Kalimantan yang duduk di kepengurusan Otorita tersebut

JAKARTA – Siapa kelak Kepala Otorita Ibukota Negara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disarankan sebaiknya harus orang asli Kalimantan.

“Tetapi jika ditanya apakah perlu orang Kalimantan asli dalam kepengurusan itu, menurut saya harus, ” kata Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA (Dedy Sitorus) anggota Komisi VI DPR RI, dapil Kaltara kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, Jumat, 28/1/2022.

Dengan begitu lanjutnya, Badan Otorita tersebut akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan, aspirasi dan nuansa kebudayaan Kalimantan serta komunikasi dengan masyarakat lebih mudah dilakukan.

Kendati demikian tambah Deddy, Keputusan tentang siapa kepala Otorita itu juga sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Terkait Siapa yang akan ditunjuk tentu akan melalui proses pendalaman terhadap berbagai aspek, terutama kompetensi, kredibilitas, rekam jejak, leadership, management, pengalaman mengelola organisasi yang kompleks dan penuh tekanan.

“Jadi kualitas pribadi baik skill maupun knowledge tentulah mutlak. Disamping itu tentu pula yang bersangkutan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu membangun sinergi dengan semua stakeholder, ” imbuhnya.

Artinya untuk penentuan siapa yg menjadi ketua IKN tentu harus memperhatikan syarat-syarat mendasar itu, bukan melihat asal usulnya. Apakah harus orang Kalimantan Asli, tentu tidak, karena semua warga negara berhak mendapat penugasan itu. Apakah ada orang Kalimantan Asli yang mampu, menurut saya tentu saja ada tetapi itu tentu harus melalui proses yg sama dengan kandidat lainnya..

Menurut Deddy Sitorus lagi, ada banyak orang yang punya kompetensi untuk itu, sebut saja A Teras Narang (eks Gubernur Kalimantan Tengah) dan Kornelis (eks Gubernur Kalimantan Barat).
Figur ini tentunya layak dipertimbangkan. Atau misalnya sosok Marthin Billa yang dua periode jadi Bupati dan sekarang menjadi Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara dan Presiden MADN

“Menurut saya figur Marthen Billa juga sangat layak untuk diperhitungkan, ” pungkas Deddy Sitorus. *

Reporter/Editor : Sahri

Continue Reading

Nasional

PUKAT Kritisi Eksekusi Lahan BPN di Surabaya

Published

on

By

SURABAYA – Warga Jawa Timur, Kamis 3 Desember 2021 dihebohkan dengan adanya eksekusi tanah seluas 7.000 m2 yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 80 Surabaya. Bukan sembarang tanah, karena di dalamnya terdapat instansi ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara) untuk pendaftaran surat tanah oleh ATR/BPN Surabaya.

Ketua Umum Pusat Kajian dan Advokasi Tanah (PUKAT), M. Mufti Mubarok juga menyoroti kejadian tersebut. Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu dilihat dari berbagai aspek: _Pertama_, dari aspek sejarah, Loka Pamitran sebagai pemilik aset awal merupakan termasuk organisasi yang dibubarkan karena berafiliasi dengan Organisasi Mason yang dibubarkan Pemerintah. _Kedua_, dari aspek legal standing, organisasi yang telah dibubarkan, tidak mungkin dapat dihidupkan kembali dengan nama atau identitas yang sama. _Ketiga_, dari aspek perolehan aset/tanah, pihak BPN seharusnya membuat argumentatif secara hukum serta kronologisnya.

Mufti menambahkan, “Kasus tanah dapat menimpa siapa saja. Termasuk institusi yang selama ini mengurusi pertanahan”. Oleh karenanya Mufti sangat menyayangkan atas peristiwa ini. “Saat ini Arek Suroboyo juga sedang dihadapkan dengan problematik Surat Ijo”, pungkasnya.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang melakukan distribusi reforma agraria yang sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta hektare. *

Sumber : SMSI.

Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Trending