Connect with us

Nasional

DPR RI Minta PLN Segera Tangani Krisis Listrik di Nunukan Dan Bulungan

Published

on

JAKARTA – Agenda rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan PT PLN Persero beberapa waktu lalu membahas beberapa hal penting, khususnya terkait mesalah kelistrikan di Kalimantan Utara. Karena ada beberapa wilayah warganya yang masih belum maksimal menikmati listrik tersebut.

Terkait krisis listrik itu, Anggota Komisi VI, Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, langsung mencecar dengan pertanyaan soal kelistrikan di Krayan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Sigit Markus Sukses (SMS)

“Kita minta pihak PLN benar-benar serius mensiasati kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) disana, ” kata Deddy Sitorus sapaan akrab nya.

Akibat kesulitan pengadaan BBM industri menyebabkan warga Krayan hanya menikmati listrik 6 – hingga 12 jam sehari. Sangat menyusahkan terutama disaat Covid – 19 yang mengharuskan anak-anak sekolah belajar dari rukah

Demikian pula di Tanah Kuning dan Magkupadi kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, sampai sekarang dalam sehari semalam listrik hanya menyala selama 12 jam, serta masih banyak rumah tangga disana yang belum dialiri listrik sebagaimana mestinya.

Selain itu lanjut Dedy Sitorus, untuk wilayah calon Kabupaten Bumi Daya Perbatasan (Kabudaya), seperti didaerah Sebuku, Simenggaris, Tulin, Lumbis, kabupaten Nunukan belum dialiri listrik.

Menanggapi pertanyaan itu, pihak PLN berjanji untuk segera menindaklanjuti nya. Bahkan Waluyo, dari PLN regional Sumatera dan Kalimantan meminta bisa dihubungkan dengan Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA, anggota DPR RI dari Komisi VI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Presiden Prabowo Disambut Meriah di Pembukaan Apel Kasatwil Polri 2024

Published

on

By

SEMARANG – Suasana meriah dan penuh semangat menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 11 Desember 2024. Kehadiran Presiden Prabowo dalam rangka menghadiri pembukaan Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri Tahun 2024 ini diramaikan dengan sejumlah tradisi khas Akpol yang sarat makna.

Presiden Prabowo tiba di Gerbang Utama Tanggon Kosala, Akpol, dan langsung disambut oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Selain itu, iringan _drumband_ dari para taruna turut mengiringi Presiden Prabowo saat melintasi jajar kehormatan.

Setelahnya, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung menuju Auditorium Cendrawasih, Graha Cendekia, Akpol. Sepanjang perjalanan, Presiden Prabowo disambut jajaran TNI-Polri, para pelajar, hingga masyarakat yang berdiri di sepanjang seraya menyanyikan lagu dengan semangat.

Setibanya di auditorium, Presiden Prabowo disambut dengan tarian tradisional. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pun berkumandang dengan penuh semangat, mengawali acara yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selanjutnya, Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada para kepala satuan wilayah yang hadir dari seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Kapolri dan seluruh jajarannya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja jajaran Polri di seluruh Indonesia.

“Tentunya merupakan kehormatan, kesempatan bagi saya untuk bertatap muka dengan seluruh unsur pimpinan republik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian, Kapolri dan seluruh jajaran yang telah bertugas dengan sangat baik,” ujar Presiden Prabowo.

Acara ini menjadi momen strategis bagi Polri untuk memperkuat komitmen menjaga stabilitas keamanan nasional. Kehadiran Presiden Prabowo tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga menguatkan semangat para peserta apel dalam menjalankan tugas di tengah tantangan yang semakin kompleks.

Turut hadir dalam acara tersebut adalah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana. **.

Continue Reading

Nasional

Kapolri Tegaskan Hukuman Maksimal untuk Bandar Narkoba

Published

on

By

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada bandar dan pengedar narkoba. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan pemberantasan narkoba sebagai salah satu prioritas dalam Asta Cita.

“Kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap,” ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Kamis (5/12).

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Menko Polkam Budi Gunawan, dengan Kapolri sebagai ketua. Selama satu bulan terakhir, desk ini berhasil menangani 3.680 kasus narkoba dan menangkap 3.965 tersangka.

“Operasi ini tidak hanya memutus rantai peredaran narkoba, tetapi juga menyita barang bukti bernilai total Rp 2,88 triliun, termasuk sabu 1,19 ton, ganja 1,19 ton, dan ekstasi sebanyak 370.868 butir,” ungkap Listyo.

Aparat juga menyita aset senilai Rp 1,05 miliar terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU). Selain itu, lebih dari 291 kampung narkoba terdeteksi, dengan 90 di antaranya dijadikan fokus utama untuk transformasi menjadi kampung bebas narkoba melalui edukasi dan penyuluhan.

Kapolri memastikan bandar narkoba akan dijatuhi hukuman berat dan ditempatkan di sel dengan pengamanan super maksimum. Langkah ini bertujuan memutus kendali peredaran narkoba dari dalam penjara.

“Kami bersama Kementerian Hukum dan HAM sepakat, pelaku pengedar narkoba akan ditempatkan di fasilitas super-maximum security. Ini untuk memotong potensi jual beli narkoba yang selama ini dikendalikan dari dalam lapas,” tegas Listyo.

Upaya pemberantasan narkoba juga mencakup rehabilitasi bagi pengguna. Pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran guna membangun fasilitas rehabilitasi yang lebih memadai. Sementara itu, tempat hiburan seperti kafe dan restoran diwajibkan memasang stiker anti-narkoba. Pelanggaran akan berujung pada pencabutan izin usaha atau proses hukum.

“Rehabilitasi menjadi solusi utama untuk mengurangi beban jumlah narapidana. Kami juga mengharapkan kerja sama dari masyarakat dan sektor swasta untuk mendukung langkah ini,” jelas Kapolri.

Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus pada masalah narkoba yang dianggap sebagai ancaman serius bagi generasi muda Indonesia.

“Bapak Presiden sangat serius memastikan bahwa peredaran narkoba dapat diberantas dari hulu hingga hilir. Ini adalah komitmen bersama demi masa depan generasi muda,” kata Listyo.

Sebagai bagian dari kampanye anti-narkoba, pemerintah juga berencana merekrut duta dari kalangan artis atau influencer yang pernah menjadi pengguna narkoba. Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

“Langkah ini tidak hanya menekan angka penyalahgunaan, tetapi juga menyelamatkan hingga 10 juta masyarakat dari ancaman narkoba,” pungkas Listyo.

Dengan berbagai langkah strategis ini, Kapolri berharap Indonesia dapat terbebas dari cengkeraman narkoba yang selama ini merusak generasi muda dan kehidupan masyarakat. **.

Continue Reading

Nasional

Pergerakan Masyarakat saat Libur Nataru Diprediksi Capai 110 Juta Orang,

Published

on

By

Berdasarkan survei, potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru meningkat menjadi 110,67 juta orang.

—  Polri Siapkan Strategi Lalu Lintas.

JAKARTA – Korlantas Polri memproyeksikan lonjakan besar pergerakan masyarakat Indonesia selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Aan Suhanan mengungkapkan data survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan yang mencatat potensi pergerakan masyarakat secara nasional mencapai 110,67 juta orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,8% dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya mencapai 107 juta orang.

“Berdasarkan survei, potensi pergerakan masyarakat selama libur Nataru meningkat menjadi 110,67 juta orang. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus dalam pengelolaan arus lalu lintas,” ujar Irjen Pol. Aan Suhanan, Rabu (4/12).

Survei tersebut juga mengungkapkan bahwa pergerakan masyarakat terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu perjalanan antarprovinsi sebesar 19,84% atau setara dengan 55,86 juta orang dan perjalanan dalam provinsi sebesar 19,46% atau sekitar 54,81 juta orang.

Irjen Pol. Aan Suhanan menambahkan, daerah asal tertinggi masyarakat yang akan melakukan perjalanan selama Nataru adalah Jawa Timur. Provinsi ini juga menjadi daerah tujuan utama, diikuti oleh Jawa Tengah, Jabodetabek, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

“Jawa Timur tetap menjadi daerah asal dan tujuan tertinggi, seperti tahun lalu. Setelah itu ada Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, dan Sumatera Utara. Ini data yang sangat penting bagi kami untuk mempersiapkan pengelolaan arus lalu lintas,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri juga memaparkan pilihan moda transportasi yang akan digunakan masyarakat. Sebanyak 36,7% masyarakat memilih mobil pribadi sebagai sarana utama perjalanan mereka, disusul sepeda motor sebesar 17,71%. Moda transportasi lainnya seperti bus mencapai 15,04%, kereta api antar kota 12,85%, dan pesawat 8,85%.

“Kami melihat mobil pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat, diikuti sepeda motor. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan lalu lintas, terutama di jalur-jalur padat,” tegasnya.

Polri akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama libur Nataru. Data survei ini akan menjadi acuan utama dalam penempatan personel, rekayasa lalu lintas, serta pengaturan prioritas di jalur-jalur utama.

“Kami akan fokus pada pengelolaan arus lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan dan memastikan keamanan masyarakat selama perjalanan,” tutup Irjen Pol. Aan Suhanan.

Dengan potensi lonjakan pergerakan masyarakat yang cukup signifikan, persiapan matang dari semua pihak menjadi kunci utama kelancaran dan keselamatan libur akhir tahun ini. **.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 JurnalKaltara.com, Web Design by Ciptamedia Kreasi