Connect with us

Berita Nasional

Komisi VI DPR RI Minta PLN Selesaikan Pembangunan PLTU Bulungan

Published

on

JAKARTA – Berjuang untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di Provinsi Kalimantan Utara, terus dilakukan oleh Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA (Deddy Sitorus), anggota Komisi VI DPR RI, dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Senayan, Jakarta.

Misalnya baru-baru ini saat Komisi VI menggelar rapat kerja (Raker) dengan manajemen PT PLN Persero, Dedy Sitorus sapaan akrabnya langsung menanyakan soal perhatian terhadap rasio elektrifikasi di Kaltara. Diantaranya penyelesaian PLTU di Bulungan yang berlokasi didesa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor.

Ia juga mempertanyakan ketersediaan listrik industri untuk genset PT PLN di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

Menyoal listrik untuk daerah perbatasan seperti di Kecamatan Krayan sangat lah penting dan mendesak disegerakan. Mengingat produksi garam gunung yang saat ini terus diusahakan masyarakat setempat membutuh kan penerangan, termasuk kepentingan rumah tangga agar putera Puteri mereka bisa mengulangi pelajaran sekolah dirumah pada malam hari.

Menurut Deddy Sitorus, pada rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, pihak manajemen PT PLN berjanji akan mengecek kelapangan dan melaporkan hasilnya secara tertulis ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk Tanjung Selor, ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dan sekitarnya. Tentu juga kebutuhan akan listrik terus meningkat, terutama untuk perkantoran, hotel dan mall yang terus bertambah.

Wajar saja bila pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Gunung Seriang mendesak untuk diselesaikan, agar bisa segera beroperasi sebagaimana mestinya. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nasional

Presiden Jokowi Menerima Perwakilan Tokoh Adat, Penajam Paser Utara, 14 Maret 2022

Published

on

*Para Tokoh Adat Sampaikan Harapan Pengembangan SDM di Kalimantan*

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak termasuk tokoh adat dan agama setempat. Saat bertemu Presiden Joko Widodo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin, 14 Maret 2022, para tokoh adat mengutarakan harapannya agar pembangunan IKN tidak hanya mengenai infrastruktur, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Dalam proses pemindahan IKN kami berharap tidak hanya pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang dilakukan, tapi kami berharap agar diutamakan terlebih dahulu yaitu pembangunan SDM,” ujar Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Penajam Paser Utara Helena. Helena menambahkan, pemindahan IKN menjadi momentum penting untuk pembangunan SDM di Kalimantan. Oleh karena itu, Helena berharap pemerintah dapat membangun baik institusi pendidikan maupun balai pelatihan di sana.

Continue Reading

Nasional

Siapa Sosok Yang Pantas Jadi Kepala Otorita IKN ?

Published

on

Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA Anggota DPR RI, Dapil Kalimantan Utara..

– Berharap ada figur orang asli Kalimantan yang duduk di kepengurusan Otorita tersebut

JAKARTA – Siapa kelak Kepala Otorita Ibukota Negara di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, disarankan sebaiknya harus orang asli Kalimantan.

“Tetapi jika ditanya apakah perlu orang Kalimantan asli dalam kepengurusan itu, menurut saya harus, ” kata Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA (Dedy Sitorus) anggota Komisi VI DPR RI, dapil Kaltara kepada media ini melalui pesan WhatsAPP, Jumat, 28/1/2022.

Dengan begitu lanjutnya, Badan Otorita tersebut akan menjadi lebih peka terhadap kebutuhan, aspirasi dan nuansa kebudayaan Kalimantan serta komunikasi dengan masyarakat lebih mudah dilakukan.

Kendati demikian tambah Deddy, Keputusan tentang siapa kepala Otorita itu juga sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Terkait Siapa yang akan ditunjuk tentu akan melalui proses pendalaman terhadap berbagai aspek, terutama kompetensi, kredibilitas, rekam jejak, leadership, management, pengalaman mengelola organisasi yang kompleks dan penuh tekanan.

“Jadi kualitas pribadi baik skill maupun knowledge tentulah mutlak. Disamping itu tentu pula yang bersangkutan harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan mampu membangun sinergi dengan semua stakeholder, ” imbuhnya.

Artinya untuk penentuan siapa yg menjadi ketua IKN tentu harus memperhatikan syarat-syarat mendasar itu, bukan melihat asal usulnya. Apakah harus orang Kalimantan Asli, tentu tidak, karena semua warga negara berhak mendapat penugasan itu. Apakah ada orang Kalimantan Asli yang mampu, menurut saya tentu saja ada tetapi itu tentu harus melalui proses yg sama dengan kandidat lainnya..

Menurut Deddy Sitorus lagi, ada banyak orang yang punya kompetensi untuk itu, sebut saja A Teras Narang (eks Gubernur Kalimantan Tengah) dan Kornelis (eks Gubernur Kalimantan Barat).
Figur ini tentunya layak dipertimbangkan. Atau misalnya sosok Marthin Billa yang dua periode jadi Bupati dan sekarang menjadi Anggota DPD RI dari Kalimantan Utara dan Presiden MADN

“Menurut saya figur Marthen Billa juga sangat layak untuk diperhitungkan, ” pungkas Deddy Sitorus. *

Reporter/Editor : Sahri

Continue Reading

Nasional

PUKAT Kritisi Eksekusi Lahan BPN di Surabaya

Published

on

By

SURABAYA – Warga Jawa Timur, Kamis 3 Desember 2021 dihebohkan dengan adanya eksekusi tanah seluas 7.000 m2 yang terletak di Jalan Tunjungan Nomor 80 Surabaya. Bukan sembarang tanah, karena di dalamnya terdapat instansi ATR/BPN (Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara) untuk pendaftaran surat tanah oleh ATR/BPN Surabaya.

Ketua Umum Pusat Kajian dan Advokasi Tanah (PUKAT), M. Mufti Mubarok juga menyoroti kejadian tersebut. Menurutnya terdapat beberapa hal yang perlu dilihat dari berbagai aspek: _Pertama_, dari aspek sejarah, Loka Pamitran sebagai pemilik aset awal merupakan termasuk organisasi yang dibubarkan karena berafiliasi dengan Organisasi Mason yang dibubarkan Pemerintah. _Kedua_, dari aspek legal standing, organisasi yang telah dibubarkan, tidak mungkin dapat dihidupkan kembali dengan nama atau identitas yang sama. _Ketiga_, dari aspek perolehan aset/tanah, pihak BPN seharusnya membuat argumentatif secara hukum serta kronologisnya.

Mufti menambahkan, “Kasus tanah dapat menimpa siapa saja. Termasuk institusi yang selama ini mengurusi pertanahan”. Oleh karenanya Mufti sangat menyayangkan atas peristiwa ini. “Saat ini Arek Suroboyo juga sedang dihadapkan dengan problematik Surat Ijo”, pungkasnya.

Perlu diketahui, saat ini Pemerintah dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang melakukan distribusi reforma agraria yang sudah mencapai 4,3 juta hektare dari target 12 juta hektare. *

Sumber : SMSI.

Editor.   : Sahri.

Continue Reading

Trending