TANJUNG SELOR – Menyongsong kesiapan beroperasinya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, di Long Peso dan Mentarang Kabupaten Malinau, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus ST, meminta pemerintah provinsi untuk segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal, sesuai kebutuhan perusahaan yang akan beroperasi tersebut.
“Persoalan penyiapan SDM ini jauh hari sudah sering juga saya diskusikan dengan teman-teman dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), karena sejak beberapa tahun terakhir mereka banyak mengirim putera Kaltara untuk kuliah diluar daerah, ” kata Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus ST, kepada media ini, Minggu, 13/8/2023.
Untuk itu ia juga menyarankan, agar ada kesamaan pandangan dalam penyiapan SDM dimaksud, serta perlu ada Forum Group Discussion (FGD) dibentuk dan digelar secara rutin.
Bagaimana agar supaya anak-anak kita yang memang lulusan SMK maupun SMA ini kemudian bisa nanti menyesuaikan dengan. tenan-tenan yang akan masuk ke wilayah kita, khususnya di KIHI dan PLTA.
Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Pendidikan, disarankan seharusnya sudah ada melakukan mapping, terkait berapa kebutuhan tenaga kerja dan SDM apa saja yang dibutuhkan.
“Nah kita harap ini bukan hal yang baru bagi bagi Dinas Pendidikan karena program ini sudah digulirkan beberapa tahun yang lalu. Saya berharap bahwa garis garis besar di dalam panduan untuk penyusunan dan strategi nya dalam waktu dekat sudah ada, ” imbuh Albert sapaan akrab nya.
Terutama sekali dalam mengakomodir anak-anak kita yang lulusan SMA dan SMK ini bisa ditempatkan di tenan-tenan yang memang berkaitan erat dengan kebutuhan KIHI dan PLTA.
Termasuk untuk menghitung masa penyesuaian pendidikan mereka. Sehingga ada tahapan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bisa terkakkulasi dengan cermat.
Untuk diketahui, agar ada sinergitas antara pemprov, pemkab dan Pemkot, Dinas Pendidikan terkait harus menyatukan visi dan misi soal penyiapan SDM dimaksud. Dengan menggelar rapat koordinasi antara dinas melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh 5 Kabupaten kota.
Sehingga langkah-langkah konkrit di dalam menterjemahkan kondisi yang kita hadapi ke depan itu bisa diatasi secepat mungkin. Jangan sampai nanti anak anak itu yang kemudian banyak direkrut sebagai tenaga kerja hanya dari satu daerah saja, kalau bisa 5 kabupaten kota di Kaltara semua terwakili.
Karena kita tidak mau ke depan bisa menimbulkan kecemburuan kecemburuan sosial.
“Sekali lagi harapan saya ada langkah langkah konkrit yang dilakukan teman teman minimal mengadakan rakor untuk menentukan langkah ke depan seperti apa. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan persiapan menuju. pekerjaan-pekerjaan untuk anak anak kita di KIHI dan PLTA, ” tutup Ketua DPRD Kaltara. * jk/kjs.
