Berita DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Minta Pemprov Siapkan SDM Lokal Untuk KIHI dan PLTA
TANJUNG SELOR – Menyongsong kesiapan beroperasinya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan, di Long Peso dan Mentarang Kabupaten Malinau, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus ST, meminta pemerintah provinsi untuk segera mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal, sesuai kebutuhan perusahaan yang akan beroperasi tersebut.
“Persoalan penyiapan SDM ini jauh hari sudah sering juga saya diskusikan dengan teman-teman dari PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), karena sejak beberapa tahun terakhir mereka banyak mengirim putera Kaltara untuk kuliah diluar daerah, ” kata Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus ST, kepada media ini, Minggu, 13/8/2023.
Untuk itu ia juga menyarankan, agar ada kesamaan pandangan dalam penyiapan SDM dimaksud, serta perlu ada Forum Group Discussion (FGD) dibentuk dan digelar secara rutin.
Bagaimana agar supaya anak-anak kita yang memang lulusan SMK maupun SMA ini kemudian bisa nanti menyesuaikan dengan. tenan-tenan yang akan masuk ke wilayah kita, khususnya di KIHI dan PLTA.
Dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Pendidikan, disarankan seharusnya sudah ada melakukan mapping, terkait berapa kebutuhan tenaga kerja dan SDM apa saja yang dibutuhkan.
“Nah kita harap ini bukan hal yang baru bagi bagi Dinas Pendidikan karena program ini sudah digulirkan beberapa tahun yang lalu. Saya berharap bahwa garis garis besar di dalam panduan untuk penyusunan dan strategi nya dalam waktu dekat sudah ada, ” imbuh Albert sapaan akrab nya.
Terutama sekali dalam mengakomodir anak-anak kita yang lulusan SMA dan SMK ini bisa ditempatkan di tenan-tenan yang memang berkaitan erat dengan kebutuhan KIHI dan PLTA.
Termasuk untuk menghitung masa penyesuaian pendidikan mereka. Sehingga ada tahapan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bisa terkakkulasi dengan cermat.
Untuk diketahui, agar ada sinergitas antara pemprov, pemkab dan Pemkot, Dinas Pendidikan terkait harus menyatukan visi dan misi soal penyiapan SDM dimaksud. Dengan menggelar rapat koordinasi antara dinas melalui Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh 5 Kabupaten kota.
Sehingga langkah-langkah konkrit di dalam menterjemahkan kondisi yang kita hadapi ke depan itu bisa diatasi secepat mungkin. Jangan sampai nanti anak anak itu yang kemudian banyak direkrut sebagai tenaga kerja hanya dari satu daerah saja, kalau bisa 5 kabupaten kota di Kaltara semua terwakili.
Karena kita tidak mau ke depan bisa menimbulkan kecemburuan kecemburuan sosial.
“Sekali lagi harapan saya ada langkah langkah konkrit yang dilakukan teman teman minimal mengadakan rakor untuk menentukan langkah ke depan seperti apa. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan persiapan menuju. pekerjaan-pekerjaan untuk anak anak kita di KIHI dan PLTA, ” tutup Ketua DPRD Kaltara. * jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
Datu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan
Datu Buyung : “Pusat Pemerintahan Bulungan Secepatnya Kembali ke Tanjung Palas”
Kabid Propam Polda Kaltara Laksanakan Kegiatan Koordinasi dan Ramah Tamah
Gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Tanjung Selor di Resmikan
Wujudkan Bulungan Berdaulat Pangan, Bupati Intervensi Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Bulungan2 weeks agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week agoSaid Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara2 weeks agoTernyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada
-
Nasional2 weeks agoSeptember 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30