Berita DPRD Kaltara
Norhayati Andris Pamit Tinggalkan Kursi Pimpinan
TANJUNG SELOR – Sempat ditunda beberapa kali, akhirnya pelantikan Ketua DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) yang baru akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis (17/3/2022).
Pucuk pimpinan itu dipastikan berganti setelah keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diterbitkan. Baik keputusan soal pemberhentian Norhayati Andris sebagai Ketua DPRD, dan pengangkatan Albertus Stefanus Marianus sebagai penggantinya.
Pada momentum silaturahmi Forkopimda Kaltara di Kantor DPRD Kaltara Rabu (16/3),
Norhayati Andris berpamitan langsung di hadapan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi serta pejabat lainnya.
Dia menyampaikan rasa hormatnya kepada pejabat di Kaltara yang sudah bersinergi dengan jajaran DPRD yang dia pimpin sejak dilantik pada 11 Oktober 2019 yang lalu.
“Saya berpamitan untuk kembali menjadi anggota (DPRD) digantikan oleh Pak Albert. Ketika ada kekurangan kami sebagai pimpinan, tentu adalah manusiawi. Saya pribadi dan teman-teman pimpinan dan seluruh staf dan pimpinan, saya berterima kasih. Dan saya juga memohon maaf jika selama ini ada kekurangan,” katanya disambut riuh tepuk tangan.
Usai agenda silaturahmi, politisi PDI Perjuangan itu enggan memberikan komentar kepada media.
Dia hanya menyapa wartawan, sembari melempar senyum khasnya kepada para awak media. “Sudah, itu biasa,” katanya singkat.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kaltara Mohammad Pandi memastikan pelantikan hari ini tetap sesuai protokol kesehatan.
Khususnya di ruang paripurna, hanya 85 orang yang hadir langsung, termasuk jajaran pimpinan dan kepala daerah.
“Iya di dalam hanya 85 orang saja. Tapi di luar kami juga siapkan layar jika ada masyarakat atau simpatisan yang hadir,” katanya.
Adapun Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sutoyo juga dipastikan hadir. Bahkan sejak kemarin sudah berada di Kaltara dan ikut dalam agenda silaturahmi.
“Untuk acaranya yang sebelumnya pukul 10.00 Wita kita majukan ke Pukul 09.00 Wita,” tambahnya. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
-
Bulungan2 weeks ago
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week ago
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Nasional2 weeks ago
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30
-
Nasional2 weeks ago
Jemaah Haji Diminta Peduli Lansia dan Disabilitas, Ciri Kemabruran ibadah Haji