Berita DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Dorong Pemprov Alokasikan Anggaran Pendidikan 20 Persen
TANJUNG SELOR – Anggota Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Yancong menegaskan, bahwa legeslatif di Kaltara telah berkomitmen soal pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
“Kita DPRD sangat komitmen untuk itu. Karena kami menyadari jika pendidikan adalah salah satu urusan wajib pemerintahan,” kata Yancong, Senin (1/8/22).
Secara teknis, dijelaskan Yancong bentuk dukungan yang diberikan adalah alokasi anggaran minimal 20 persen dari total APBD Pemprov Kaltara. Ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang.
“20 persen ini di luar gaji, itu selalu kita gaungkan. Karena jangan sampai 20 persen itu masuk gaji juga,” ujar politisi Gerindra.
Pentingnya alokasi anggaran, ditambahkan Yancong dilatarbelakangi kebutuhan yang memang besar. Utamanya untuk mendukung akses pelayanan dan sarana prasarana pendidikan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Anggaran yang dibutuhkan untuk pendidikan memang cukup besar. Sehingga sangat penting 20 persen tadi ya murni 20 persen,” papar mantan Anggota DPRD Kota Tarakan.
Disamping komitmen dari sisi penganggaran, pihak legislatif ditegaskan Yancong juga berupaya maksimal melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja OPD terkait. Utamanya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara.
“Selain penganggaran, evaluasi juga sangat penting. Kita sampai tahap turun ke lapangan untuk memastikan semua berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran,” pungkas Yancong. * fb/jk/kjs.
DPRD Kaltara
Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
-
Bulungan2 weeks ago
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week ago
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara2 weeks ago
Ternyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada
-
Nasional2 weeks ago
September 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30