Connect with us

Berita Kaltara

SOA Apo Kayan Tak Dianggarkan Pemprov Kaltara, DPR RI Bereaksi

Published

on

Ir Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA : Kurangi acara seremonial yang tak bermanfaat untuk masyarakat secara luas.

JAKARTA – Tidak dianggarkan nya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022, kepada wilayah perbatasan negara , daerah Apo Kayan, Malinau, sudah mendapat respon dari, Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara.

“Seingat saya kalau SOA untuk wilayah perbatasan Kaltara melalui APBN sudah teranggarkan semua, dalam minggu ini saya pastikan bertemu kementerian perhubungan untuk memastikan, ” kata Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA, melalui sambungan telpon selular, Selasa 14/6/2022.

Ia menilai sangat keterlaluan, dimana wilayah Apo Kayan yang akses jalan darat yang begitu hancur, sementara jalur udaranya tak dimaksimal kan untuk SOA barang dan orang tak ada, ” saya juga bingung, ” ujarnya.

Dan kenapa baru sekarang, sudah masuk pertengahan tahun anggaran masalah nya baru mengemuka. Seharusnya anggaran untuk SOA sudah teranggar kan dari tahun kemarin untuk anggaran 1 tahun.

Dan lebih bingung lagi anggaran untuk SOA tersebut tidak ada, tapi untuk anggaran kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak bermanfaat langsung kemasyarakat secara luas dibandingkan mobilitas manusia dan barang kenapa justru ada anggaran nya.

“Karena saya tau ada untuk olahraga dapat anggaran beberapa Milyar. Sementara untuk SOA tak ada diupayakan, ” tegas Dedy lagi.

Saran saya lanjutnya, dalam hal mengatasi jangka pendek, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemkab Malinau harus berkolaborasi untuk menyediakan anggaran SOA tersebut. Dan DPR RI akan mencoba dari pusat memastikan benar apa tidak anggaran SOA tak ada sama sekali.

“Seingat saya dulu ada tender lelang di Kementerian Perhubungan untuk melayani penerbangan ke wilayah perbatasan Kaltara, ” katanya.

Di ketahui tak teranggarnya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) orang dan barang, untuk warga perbatasan Apo Kayan, Kabupaten Malinau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2022 dalam dokumen APBD, membuat warga disana kian termarjinalkan dari sistem penghidupan maupun hak dan kesempatan dalam rantai ekonomi daerah maupun nasional.

Perihal tak dianggarkan nya anggaran SOA khusus wilayah itu terungkap saat berlangsung nya rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bersama OPD tekhnis Pemprov yakni Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Perkim diruang rapat dewan, Senin 13 Juni 2022.

“Berbicara masalah anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) wilayah perbatasan khususnya Apo Kayan, tujuh tahun terakhir memang normal saja, kemarin masih dianggarkan baik melalui APBD maupun APBN, nah kesini nya tahun 2022 malah tidak dianggarkan sama sekali, ada apa, ” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui telpon selularnya, Senin malam, 13/6/2022.

Dengan alasan pertama dari pemerintah, kenapa tak teranggar karena terjadi refocusing anggaran. Sementara bagi warga perbatasan itu masalah baru ketika tak teranggar, seharusnya kalau mau refocusing anggaran terkait Covid, dengan kewajiban wajib juga menganggarkan SOA karena sama-sama menyambung nyawa kehidupan orang.

Ingat kita semua tidak boleh lupa kepada warga yang berada diwilayah perbatasan negara, bagaimanapun historis terbentuk nya provinsi ini adalah mengangkat isu perbatasan itu.

Wajar menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pusat wajib tuntas menjangkau rentang kendali dareah-daerah perbatasan dan terluar, dilima kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara semuanya bisa tersentuh dan merata dalam segala kebijakan yang diambil untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya secara makmur dan berkeadilan.

Sangat disayangkan sekali setelah berjalan warga perbatasan nyaris terabaikan, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur yang seharusnya mereka lebih dulu diperhatikan.

Menyinggung soal keadilan, Ellia Dj menyebut sangat-sangat tidak adil. Kenapa? kita yang diperkotaan jalan yang hanya rusak sedikit saja sudah berteriak, sampai pak RT turun tangan bahkan perihalnya disampaikan kepada pimpinan daerah.

Sementara nun jauh di Apo Kayan ratusan kilometer jalan rusak tak tersentuh oleh pembangunan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat.

“Dalam hal ini mau bilang apa, kita teriak-teriak alasannya anggaran tidak cukup, padahal mereka itu tidak minta listrik, jaringan selular, cukup akses jalan yang memadai, ” ujar Ellia. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemkab Bulungan

Olahraga Tradisional Tingkat SD dan SMP Sederajat Secara Resmi di Buka Bupati Syarwani

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Secara resmi Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si membuka Kompetisi Permainan Rakyat Olahraga Tradisional tingkat SD dan SMP sederajat di SMPN 2 Tanjung Selor, Selasa (30/2).

Kompetisi yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) berupa Lomba Egrang dan Hadang untuk tingkat SMP sederajat dan Lomba Menyumpit untuk tingkat SD dan SMP sederajat, mengisi Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bulungan 2024.

Kegiatan tersebut diikuti para murid dan pelajar dari 9 kecamatan. Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan berharap kegiatan selain untuk mempertahankan serta melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional juga sebagai tempat mempererat silahturahmi di antar sekolah di Kabupaten Bulungan. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta Pemkab Mendorong Petani Milenial Garap Lahan

Published

on

Kilat A Md Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md mengatakan, jumlah petani milenial yang ada di Bulungan perlu distimulus agar mengalami peningkatan.

Kehadiran petani milenial dinilai penting untuk menjaga regenerasi mulai sekarang. Terlebih untuk Bulungan yang masih mengalami defisit sejumlah komoditas pangan lokal, terutama beras.

“Kami dari legislatif sangat mendukung ada program yang mampu meningkatkan jumlah petani milenial di Bulungan, kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Kilat (27/4).

Secara teknis, pemerintah daerah diminta untuk menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang membuka program studi tentang pertanian. Pemerintah perlu menjembatani lulusan agar bisa dan mau menerapkan ilmunya ketika lulus.

“Di Bulungan sudah dibuka jurusan jurusan pertanian, baik itu di SMK atau perguruan tinggi, artinya Bulungan sudah punya calon sumber daya manusia, tinggal bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi dan mau berkutat di sektor itu ketika lulus,” paparnya.

Kilat memahami bahwa ada perbedaan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ranah pendidikan jenjang SMK dan perguruan tinggi melekat di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Tinggal bagaimana berusaha mengkoordinasikannya, sehingga di level provinsi dan pusat juga mau turun membantu,” jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, Kilat berharap ada semacam pemahaman yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa tentang nilai ekonomis sektor pertanian. Dengan begitu, ada rasa ketertarikan yang tinggi dan tidak lagi melirik lapangan pekerjaan yang non linear.

“Anak anak kita di SMK atau di kampus harus dikasih pemahaman tersebut, bahwa dengan bertani itu profit nya juga bagus. Setelah itu, OPD terkait juga harus mengawal stabilitas harga dan jaminan pendistribusiannya ke pasaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, petani milenial didefinisikan berusia 19–39 tahun, atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet, telepon pintar, teknologi informasi, penggunaan drone, atau penggunaan kecerdasan buatan.

Total petani milenial di Kabupaten Bulungan sebanyak 3.460 orang pada tahun 2023. Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian, serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. (* adv/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Dukung Program Ketahanan Pangan

Published

on

Kilat A Md Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md., menyatakan bahwa pihak legislatif senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah terkait dengan ketahanan pangan.

Secara umum, DPRD sejak awal sudah sependapat dengan visi Pemkab Bulungan dalam kepemimpinan Syarwani – Ingkong Ala yang berbunyi Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera.

“Pak bupati dan wakil bupati memiliki visi kepemimpinan tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, tentu ini patut diapresiasi dan didukung oleh kami di bidang legislatif,” kata Kilat (27/4).

Kedaulatan dan ketahanan pangan sangat penting di tengah pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pada saat yang bersamaan, berlangsungnya kegiatan investasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning juga menuntut tersedianya pasokan pangan yang cukup.

“Kita juga tidak boleh lupa bahwa daerah di Kaltara termasuk Bulungan menjadi salah satu daerah penyangga pangan Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur,” paparnya.

Secara teknis, DPRD selalu mengawal ketersediaan anggaran yang memadai untuk memacu peningkatan kualitas dan kuantitas bidang pertanian dengan seluruh sub sektornya. Mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan usaha jasa pertanian.

“Program program ketahanan pangan mulai di tingkat hulu soal produksi sampai hilir terkait penjualan terus kami dukung. Kami ingin produksi meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, kemudian harga yang diterima saat panen memberi keuntungan bagi petani,” ujarnya.

Kilat pun mengapresiasi sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam program prioritas Pemkab Bulungan. Seluruhnya diharap bisa berbanding lurus dengan target mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan daerah.

“Program pembangunan jalan usaha tani, pendampingan, bantuan alat pertanian, jaminan hasil penjualan, bantuan pupuk dan lainnya sangat kita apresiasi, semoga ini bisa membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka,” pungkasnya. (adv/jk/kjs)..

Continue Reading

Trending