Connect with us

Berita Kaltara

SOA Apo Kayan Tak Dianggarkan Pemprov Kaltara, DPR RI Bereaksi

Published

on

Ir Dedy Yevri Hanteru Sitorus MA anggota Komisi VI DPR RI Dapil Kaltara..

Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA : Kurangi acara seremonial yang tak bermanfaat untuk masyarakat secara luas.

JAKARTA – Tidak dianggarkan nya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022, kepada wilayah perbatasan negara , daerah Apo Kayan, Malinau, sudah mendapat respon dari, Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara.

“Seingat saya kalau SOA untuk wilayah perbatasan Kaltara melalui APBN sudah teranggarkan semua, dalam minggu ini saya pastikan bertemu kementerian perhubungan untuk memastikan, ” kata Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA, melalui sambungan telpon selular, Selasa 14/6/2022.

Ia menilai sangat keterlaluan, dimana wilayah Apo Kayan yang akses jalan darat yang begitu hancur, sementara jalur udaranya tak dimaksimal kan untuk SOA barang dan orang tak ada, ” saya juga bingung, ” ujarnya.

Dan kenapa baru sekarang, sudah masuk pertengahan tahun anggaran masalah nya baru mengemuka. Seharusnya anggaran untuk SOA sudah teranggar kan dari tahun kemarin untuk anggaran 1 tahun.

Dan lebih bingung lagi anggaran untuk SOA tersebut tidak ada, tapi untuk anggaran kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak bermanfaat langsung kemasyarakat secara luas dibandingkan mobilitas manusia dan barang kenapa justru ada anggaran nya.

“Karena saya tau ada untuk olahraga dapat anggaran beberapa Milyar. Sementara untuk SOA tak ada diupayakan, ” tegas Dedy lagi.

Saran saya lanjutnya, dalam hal mengatasi jangka pendek, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemkab Malinau harus berkolaborasi untuk menyediakan anggaran SOA tersebut. Dan DPR RI akan mencoba dari pusat memastikan benar apa tidak anggaran SOA tak ada sama sekali.

“Seingat saya dulu ada tender lelang di Kementerian Perhubungan untuk melayani penerbangan ke wilayah perbatasan Kaltara, ” katanya.

Di ketahui tak teranggarnya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) orang dan barang, untuk warga perbatasan Apo Kayan, Kabupaten Malinau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2022 dalam dokumen APBD, membuat warga disana kian termarjinalkan dari sistem penghidupan maupun hak dan kesempatan dalam rantai ekonomi daerah maupun nasional.

Perihal tak dianggarkan nya anggaran SOA khusus wilayah itu terungkap saat berlangsung nya rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bersama OPD tekhnis Pemprov yakni Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Perkim diruang rapat dewan, Senin 13 Juni 2022.

“Berbicara masalah anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) wilayah perbatasan khususnya Apo Kayan, tujuh tahun terakhir memang normal saja, kemarin masih dianggarkan baik melalui APBD maupun APBN, nah kesini nya tahun 2022 malah tidak dianggarkan sama sekali, ada apa, ” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui telpon selularnya, Senin malam, 13/6/2022.

Dengan alasan pertama dari pemerintah, kenapa tak teranggar karena terjadi refocusing anggaran. Sementara bagi warga perbatasan itu masalah baru ketika tak teranggar, seharusnya kalau mau refocusing anggaran terkait Covid, dengan kewajiban wajib juga menganggarkan SOA karena sama-sama menyambung nyawa kehidupan orang.

Ingat kita semua tidak boleh lupa kepada warga yang berada diwilayah perbatasan negara, bagaimanapun historis terbentuk nya provinsi ini adalah mengangkat isu perbatasan itu.

Wajar menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pusat wajib tuntas menjangkau rentang kendali dareah-daerah perbatasan dan terluar, dilima kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara semuanya bisa tersentuh dan merata dalam segala kebijakan yang diambil untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya secara makmur dan berkeadilan.

Sangat disayangkan sekali setelah berjalan warga perbatasan nyaris terabaikan, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur yang seharusnya mereka lebih dulu diperhatikan.

Menyinggung soal keadilan, Ellia Dj menyebut sangat-sangat tidak adil. Kenapa? kita yang diperkotaan jalan yang hanya rusak sedikit saja sudah berteriak, sampai pak RT turun tangan bahkan perihalnya disampaikan kepada pimpinan daerah.

Sementara nun jauh di Apo Kayan ratusan kilometer jalan rusak tak tersentuh oleh pembangunan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat.

“Dalam hal ini mau bilang apa, kita teriak-teriak alasannya anggaran tidak cukup, padahal mereka itu tidak minta listrik, jaringan selular, cukup akses jalan yang memadai, ” ujar Ellia. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bulungan

Listrik Mati, Pelayanan RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Berjalan Normal

Published

on

Pasien rawat jalan di RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tetap terlayani dengan baik.

– Pendaftaran pasien rawat jalan dan lain lain dilayani secara manual.

TANJUNG SELOR – DI Pastikan walau sempat terkendala beberapa menit akibat matinya lampu listrik, pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tetap berjalan normal.

“Memang sempat beberapa menit pelayanan stagnan, tapi sudah kita lanjutkan secara manual, ” kata Direktur RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dr H Suryatan, kepada media ini m, elalui telpon selularnya, Sabtu 25/6/2022.

Menurutnya, saat listrik mati biasanya pihaknya menggunakan ghenset cadangan. Namun ketika dinyalakan ghenset juga bermasalah sedikit terjadi troble.

“Tetapi kita terus melakukan upaya memberikan pelayanan yang terbaik kemasyarakat, salah satunya melalui cara manual, ” ujarnya.

Dengan klarifikasi ini, sekaligus meluruskan apa yang berkembang dimasyarakat. ” Pelayanan kita tetap jalan tak ada masalah, ” tutup dr Surya. * jk.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

Published

on

Wilayah perbatasan Kabudaya dengan Malaysia.

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot,  yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

Kondisi Bangunan Mesjid Al Fajr Kampung Penisir Tanjung Palas Bulungan Memprihatinkan

Published

on

Kondisi bangunan Mesjid Al Fajr Kampung Penisir Desa Pejalin Tanjung Palas Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang sudah dimakan usia.

– Butuh perhatian dan kepedulian umat untuk membangun mesjid yang baru.

TANJUNG SELOR – Kondisi Mesjid Al Fajr kampung Penisir, Desa Pejalin Tanjung Palas, Bulungan, sangat memprihatinkan. Selain sudah reyot karena dimakan usia, bangunan nya juga terancam ambruk kesungai Kayan lantaran pada bagian bangunan terus mengalami abrasi, maklum mesjid ini dibangun persis dipinggir sungai tersebut.

Penampakan tiang Mesjid Al Fajr kampung Penisir sebagian tiang penyangga atapnya yang sudah putus.

Tiang penyangga atap bangunan juga sudah ada kayu balokan yang putus, sementara pada lantai bagian dalam bangunan ada beberapa papan yang jebol.

Kendati dengan kondisi demikian, Mesjid Al Fajr terus digunakan sebagai tempat beribadah umat Muslim disana. Karena hanya satu-satunya yang ada di Kampung Penisir.

Kepada media ini, Imam Bukhori, Anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung kondisi bangunan Mesjid Al Fajr, memang sudah sangat mendesak untuk dibangun kembali, agar kenyamanan dan kekhusukan beribadah bisa terjamin dengan baik.

“Pada program Reses anggota DPRD Bulungan, tahap II masa sidang kedua, tahun 2022, saya sempat melihat kondisi bangunan Mesjid Al Fajr Penisir, memang harus segera dibangun kembali, ” ujar Imam Bukhori.

Masalah lokasi tempat membangun sudah ada. Tinggal administrasi hibah dari pemilik lahan, dan pemilik lahan sudah setuju.

“Selain butuh dana hibah pembangunan dari pemerintah, kepedulian umat juga sangat diharapkan supaya Mesjid Al Fajr segera terbangun sebagaimana mestinya, ” pungkas Imam Bukhori. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending