Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA : Kurangi acara seremonial yang tak bermanfaat untuk masyarakat secara luas.
JAKARTA – Tidak dianggarkan nya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2022, kepada wilayah perbatasan negara , daerah Apo Kayan, Malinau, sudah mendapat respon dari, Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kaltara.
“Seingat saya kalau SOA untuk wilayah perbatasan Kaltara melalui APBN sudah teranggarkan semua, dalam minggu ini saya pastikan bertemu kementerian perhubungan untuk memastikan, ” kata Ir Dedi Yevri Hanteru Sitorus MA, melalui sambungan telpon selular, Selasa 14/6/2022.
Ia menilai sangat keterlaluan, dimana wilayah Apo Kayan yang akses jalan darat yang begitu hancur, sementara jalur udaranya tak dimaksimal kan untuk SOA barang dan orang tak ada, ” saya juga bingung, ” ujarnya.
Dan kenapa baru sekarang, sudah masuk pertengahan tahun anggaran masalah nya baru mengemuka. Seharusnya anggaran untuk SOA sudah teranggar kan dari tahun kemarin untuk anggaran 1 tahun.
Dan lebih bingung lagi anggaran untuk SOA tersebut tidak ada, tapi untuk anggaran kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya tidak bermanfaat langsung kemasyarakat secara luas dibandingkan mobilitas manusia dan barang kenapa justru ada anggaran nya.
“Karena saya tau ada untuk olahraga dapat anggaran beberapa Milyar. Sementara untuk SOA tak ada diupayakan, ” tegas Dedy lagi.
Saran saya lanjutnya, dalam hal mengatasi jangka pendek, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemkab Malinau harus berkolaborasi untuk menyediakan anggaran SOA tersebut. Dan DPR RI akan mencoba dari pusat memastikan benar apa tidak anggaran SOA tak ada sama sekali.
“Seingat saya dulu ada tender lelang di Kementerian Perhubungan untuk melayani penerbangan ke wilayah perbatasan Kaltara, ” katanya.
Di ketahui tak teranggarnya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) orang dan barang, untuk warga perbatasan Apo Kayan, Kabupaten Malinau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2022 dalam dokumen APBD, membuat warga disana kian termarjinalkan dari sistem penghidupan maupun hak dan kesempatan dalam rantai ekonomi daerah maupun nasional.
Perihal tak dianggarkan nya anggaran SOA khusus wilayah itu terungkap saat berlangsung nya rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bersama OPD tekhnis Pemprov yakni Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Perkim diruang rapat dewan, Senin 13 Juni 2022.
“Berbicara masalah anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) wilayah perbatasan khususnya Apo Kayan, tujuh tahun terakhir memang normal saja, kemarin masih dianggarkan baik melalui APBD maupun APBN, nah kesini nya tahun 2022 malah tidak dianggarkan sama sekali, ada apa, ” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui telpon selularnya, Senin malam, 13/6/2022.
Dengan alasan pertama dari pemerintah, kenapa tak teranggar karena terjadi refocusing anggaran. Sementara bagi warga perbatasan itu masalah baru ketika tak teranggar, seharusnya kalau mau refocusing anggaran terkait Covid, dengan kewajiban wajib juga menganggarkan SOA karena sama-sama menyambung nyawa kehidupan orang.
Ingat kita semua tidak boleh lupa kepada warga yang berada diwilayah perbatasan negara, bagaimanapun historis terbentuk nya provinsi ini adalah mengangkat isu perbatasan itu.
Wajar menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pusat wajib tuntas menjangkau rentang kendali dareah-daerah perbatasan dan terluar, dilima kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara semuanya bisa tersentuh dan merata dalam segala kebijakan yang diambil untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya secara makmur dan berkeadilan.
Sangat disayangkan sekali setelah berjalan warga perbatasan nyaris terabaikan, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur yang seharusnya mereka lebih dulu diperhatikan.
Menyinggung soal keadilan, Ellia Dj menyebut sangat-sangat tidak adil. Kenapa? kita yang diperkotaan jalan yang hanya rusak sedikit saja sudah berteriak, sampai pak RT turun tangan bahkan perihalnya disampaikan kepada pimpinan daerah.
Sementara nun jauh di Apo Kayan ratusan kilometer jalan rusak tak tersentuh oleh pembangunan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat.
“Dalam hal ini mau bilang apa, kita teriak-teriak alasannya anggaran tidak cukup, padahal mereka itu tidak minta listrik, jaringan selular, cukup akses jalan yang memadai, ” ujar Ellia. *
Reporter : Sahri.
