Berita DPRD Kaltara
Mendesak Program CSR Perusahaan Swasta Membantu BPJS Warga
– Masih da 144 desa di Kaltara yang belum terkaper program BPJS.
TANJUNG SELOR – Perusahaan swasta yang beroperasi diwilayah Kalimantan Utara, diharapkan melalui program Corporate Social Responsibylyti (CSR) tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur dan bidang pendidikan saja, akan tetapi yang tidak kalah penting dapat memberikan bantuan biaya BPJS kepada warga yang kurang mampu diwilayah kerjanya, baik itu masyarakat yang bermukim di ring satu maupun ring dua perusahaan.
“Misal perusahaan A dan memiliki keuntungan yang besar, tolong bantu masyarakat disekitarnya yang belum terkaper BPJS agar bisa terdaftar, ” kata H Habaib Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini, 2/6/2022.
Dengan demikian, warga dimaksud yang ingin membutuhkan perawatan tidak perlu lagi memikirkan soal biaya selama mereka berobat rawat inap di rumah sakit milik pemerintah.
Ada 144 desa belum terkaper BPJS di Kaltara.
Di bagian lain H Habaib Achmad Djufie SE MM, juga menyoroti banyaknya masyarakat yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
“Ini perlu penelusuran lebih lanjut oleh tim yang harus dibentuk oleh pemerintah bersama BPJS, kenapa dan ada apa banyak warga kita yang belum terdaftar, ” ujar H Habaib Achmad Djufrie SE MM, kepada media ini awal pekan lalu.
Terungkapnya persoalan itu, saat berlangsungnya pertemuan di gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, yang dihadiri oleh Deputy wilayah Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Kaltara, Priyohadi Susatyo, dr Pindo, dr Kemas dan direktur rumah sakit Tarakan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara
“Acara tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kaltara, Dr H Suriansyah, ” ujarnya.
Masih kata Politisi Partai Gerindra Kaltara H Habaib Achmad Djufrie, jangan sampai akibat ini ada masyarakat yang terdaftar ada yang tidak. “Ini perlu ditelusuri penyebabnya, “katanya berulang-ulang.
Karena itu pihaknya mendesak kepada manajemen BPJS untuk melakukan pendataan ulang di 144 desa tersebut. *
Sumber : Humas Setwan.
Editor : Sahri.
TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.
Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.
Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.
Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).
— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.
TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).
Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).
YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.
Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.
Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.
Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.
Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.
Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.
Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).
Datu Buyung Berharap Begini Sosok Pemimpin Kaltara Kedepan
Datu Buyung : “Pusat Pemerintahan Bulungan Secepatnya Kembali ke Tanjung Palas”
Kabid Propam Polda Kaltara Laksanakan Kegiatan Koordinasi dan Ramah Tamah
Gedung TK Kemala Bhayangkari 03 Tanjung Selor di Resmikan
Wujudkan Bulungan Berdaulat Pangan, Bupati Intervensi Peningkatan Infrastruktur Penunjang Pertanian
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
Said Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Bulungan2 weeks agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Pilkada1 week agoSaid Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara2 weeks agoTernyata Rumah Singgah Untuk Keluarga Yang Mendampingi Pasien Rujukan ke RS Tarakan Sudah Lama Ada
-
Nasional2 weeks agoSeptember 2024 Samarinda dan IKN Jadi Tuan Rumah MTQ Nasional ke-30