Connect with us

Berita Kaltara

Ketua Lembaga Adat Punan Kaltara Berharap Laporan Dugaan Pelecehan di Selesaikan Secara Hukum

Published

on

Thomas Mita Ketua Lembaga Adat Punan Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Mencermati perkembangan dari waktu kewaktu, dan hasil rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Lembaga Adat Punan Provinsi Kalimantan Utara, sepakat mendukung penuh dugaan pelecehan terhadap suku tersebut dituntaskan melalui jalur hukum.

Ketua adat Punan Provinsi Kalimantan Utara didampingi para pemuda menyambangi Polres Bulungan, kemarin.

“Sesuai hasil rapat bersama para tokoh suku Punan di Malinau kemarin, kita semuanya sepakat masalah seperti terurai diatas diselesaikan secara hukum negara dan hukum adat suku Punan, ” kata Thomas Mita, Ketua Lembaga Adat Punan Provinsi Kalimantan Utara, Jumat 14/5/2022 di Tanjung Selor, Bulungan.

Karena lanjut dia, kata-kata yang diunggah salah satu akun dimedia sosial yang ramai dibaca oleh banyak orang, jelas menyebut suku, bukan perorangan.

Untuk memperkuat tuntutan, Thomas Mita mengaku, kemarin malam dengan didampingi tokoh muda menyambangi Polres Bulungan, dengan alasan akun yang diduga melecehkan tersebut posisinya juga di Bulungan.

Di jelaskan nya, karena persoalan yang sama juga sudah dilaporkan di Polres Tarakan, yang disampaikan oleh Mahasiswa Suku Punan, maka pihaknya hanya diterima kehadiran nya saja sambil menunggu kasus itu dilimpahkan.

“Harapan saya karena menyangkut nama orang banyak nama suku maka kita berharap bisa diproses secara hukum yang se adil-adil nya, kedua secara hukum adat yang berlaku dilingkungan suku Punan, ” tegas Thomas Mita.

Diketahui, kata-kata unggahan disalah satu akun medsos menyebut, “Haha Punan Kali Kau Ewww jijik + jablai”

Sementara itu, Deny Nestapa SP, tokoh muda suku Punan Tugung, mengaku sangat menyayangkan hal atau postingan yang menyinggung kesukuan bisa terjadi, karena bahasa demikian membuat generasi muda Punan merasa tersinggung dan sakit hati.

Kenapa, melalui kata-kata demikian mempengaruhi mental, khususnya generasi muda Punan. Oleh sebab itu, harapan nya jangan sampai kedepan hal demikian terulang kembali dimasa-masa yang akan datang.

Sedangkan, Henoch Bare S Hut, tokoh pemuda lainnya mengatakan, sebagai ketua Pemuda Punan Kabupaten Malinau berharap proses yang sudah dilaporkan kepenegak hukum berlanjut hingga tuntas.

Artinya, jangan sampai kedepan ada lagi yang berbuat demikian. Mengingat kita semua sama-sama satu nusa satu bangsa yang wajib hidup berdampingan secara damai di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. *

Reporter : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemkab Bulungan

Olahraga Tradisional Tingkat SD dan SMP Sederajat Secara Resmi di Buka Bupati Syarwani

Published

on

Bupati Bulungan Syarwani S Pd M Si.

TANJUNG SELOR – Secara resmi Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si membuka Kompetisi Permainan Rakyat Olahraga Tradisional tingkat SD dan SMP sederajat di SMPN 2 Tanjung Selor, Selasa (30/2).

Kompetisi yang digelar oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) berupa Lomba Egrang dan Hadang untuk tingkat SMP sederajat dan Lomba Menyumpit untuk tingkat SD dan SMP sederajat, mengisi Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bulungan 2024.

Kegiatan tersebut diikuti para murid dan pelajar dari 9 kecamatan. Bupati menyampaikan terima kasih dan apresiasi dan berharap kegiatan selain untuk mempertahankan serta melestarikan permainan rakyat dan olahraga tradisional juga sebagai tempat mempererat silahturahmi di antar sekolah di Kabupaten Bulungan. * bs/jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Minta Pemkab Mendorong Petani Milenial Garap Lahan

Published

on

Kilat A Md Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md mengatakan, jumlah petani milenial yang ada di Bulungan perlu distimulus agar mengalami peningkatan.

Kehadiran petani milenial dinilai penting untuk menjaga regenerasi mulai sekarang. Terlebih untuk Bulungan yang masih mengalami defisit sejumlah komoditas pangan lokal, terutama beras.

“Kami dari legislatif sangat mendukung ada program yang mampu meningkatkan jumlah petani milenial di Bulungan, kehadiran mereka sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan,” kata Kilat (27/4).

Secara teknis, pemerintah daerah diminta untuk menjalin kerjasama dengan satuan pendidikan dan perguruan tinggi yang membuka program studi tentang pertanian. Pemerintah perlu menjembatani lulusan agar bisa dan mau menerapkan ilmunya ketika lulus.

“Di Bulungan sudah dibuka jurusan jurusan pertanian, baik itu di SMK atau perguruan tinggi, artinya Bulungan sudah punya calon sumber daya manusia, tinggal bagaimana memastikan mereka memiliki kompetensi dan mau berkutat di sektor itu ketika lulus,” paparnya.

Kilat memahami bahwa ada perbedaan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Ranah pendidikan jenjang SMK dan perguruan tinggi melekat di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Tinggal bagaimana berusaha mengkoordinasikannya, sehingga di level provinsi dan pusat juga mau turun membantu,” jelasnya.

Pada saat yang bersamaan, Kilat berharap ada semacam pemahaman yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa tentang nilai ekonomis sektor pertanian. Dengan begitu, ada rasa ketertarikan yang tinggi dan tidak lagi melirik lapangan pekerjaan yang non linear.

“Anak anak kita di SMK atau di kampus harus dikasih pemahaman tersebut, bahwa dengan bertani itu profit nya juga bagus. Setelah itu, OPD terkait juga harus mengawal stabilitas harga dan jaminan pendistribusiannya ke pasaran,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, petani milenial didefinisikan berusia 19–39 tahun, atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern, penggunaan internet, telepon pintar, teknologi informasi, penggunaan drone, atau penggunaan kecerdasan buatan.

Total petani milenial di Kabupaten Bulungan sebanyak 3.460 orang pada tahun 2023. Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian, serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. (* adv/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Bulungan

DPRD Bulungan Dukung Program Ketahanan Pangan

Published

on

Kilat A Md Ketua DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md., menyatakan bahwa pihak legislatif senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah terkait dengan ketahanan pangan.

Secara umum, DPRD sejak awal sudah sependapat dengan visi Pemkab Bulungan dalam kepemimpinan Syarwani – Ingkong Ala yang berbunyi Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera.

“Pak bupati dan wakil bupati memiliki visi kepemimpinan tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, tentu ini patut diapresiasi dan didukung oleh kami di bidang legislatif,” kata Kilat (27/4).

Kedaulatan dan ketahanan pangan sangat penting di tengah pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pada saat yang bersamaan, berlangsungnya kegiatan investasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning juga menuntut tersedianya pasokan pangan yang cukup.

“Kita juga tidak boleh lupa bahwa daerah di Kaltara termasuk Bulungan menjadi salah satu daerah penyangga pangan Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur,” paparnya.

Secara teknis, DPRD selalu mengawal ketersediaan anggaran yang memadai untuk memacu peningkatan kualitas dan kuantitas bidang pertanian dengan seluruh sub sektornya. Mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan usaha jasa pertanian.

“Program program ketahanan pangan mulai di tingkat hulu soal produksi sampai hilir terkait penjualan terus kami dukung. Kami ingin produksi meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, kemudian harga yang diterima saat panen memberi keuntungan bagi petani,” ujarnya.

Kilat pun mengapresiasi sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam program prioritas Pemkab Bulungan. Seluruhnya diharap bisa berbanding lurus dengan target mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan daerah.

“Program pembangunan jalan usaha tani, pendampingan, bantuan alat pertanian, jaminan hasil penjualan, bantuan pupuk dan lainnya sangat kita apresiasi, semoga ini bisa membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka,” pungkasnya. (adv/jk/kjs)..

Continue Reading

Trending