Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Pemerintah Maksimal Membina Petani di Pedalaman

Published

on

Ellia Dj Anggoya DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Pemerintah Untuk membantu petani secara maksimal, khususnya para petani yang ada diwilayah pedalaman. Agar nantinya benar-benar bisa mandiri guna memperkuat ketahanan pangan dimasa-masa yang akan datang.

“Jujur saja kalau para petani di pulau Jawa hanya tinggal saat panen mereka sibuk, artinya petani hanya tinggal memetik hasil, semuanya dikerjakan dengan alat moderen mulai dari hand tracktor, mesin untuk menanam hingga melakukan pemanenan semuanya dikerjakan dengan menggunakan alat mekanis, ” kata Ellia Dj, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini melalui telpon selularnya, beberapa waktu yang lalu.

Masalah bibit juga mereka ini dibantu, demikian juga masalah pupuk cukup tersedia.

Sementara masyarakat kita khususnya petani yang ada di pedalaman, terutama petani yang menanam padi dipegunungan (ladang), sama sekali melakukan kegiatan secara swadaya.

“Bibit disiapkan sendiri kemudian mulai dari pembukaan lahan, penanaman hingga pemanenan semua diongkosi secara pribadi, ” tegas Ellia Dj.

Oleh sebab itu kedepan kita dari DPRD meminta agar pemerintah bisa turun tangan dalam hal pembinaan dan pendampingan kepada petani yang ada di pedalaman tersebut.

Dibagian lain Ellia Dj menambahkan, untuk merubah dari sistem berladang digunung kepersawahan petani disana (pedalaman) sangat antusias. Hanya saja mereka belum memahami cara bercocok tanam padi yang benar disawah.

Disinilah perlunya pendampingan dari pemerintah. Perlu ada edukasi yang sungguh-sungguh kepada petani tersebut.

Untuk lahan persawahan di Kaltara cukup luas, mulai dari sawah tadah hujan hingga areal yang ada dilokasi pasang surut.

“Tinggal pemerintah membuat saluran irigasi, dan petugas penyuluh lapangan pertanian (PPL) memberikan pendampingan, saya yakin cita-cita Kaltara berdaulat pangan akan segera terwujud, ” kata Ellia Dj.

Kenapa harus ada pembinaan, karena jangan sampai selama ini kita hanya bisa menuding petani yang berladang dengan cara berpindah-pindah, tanpa bisa memberikan solusi yang baik dan benar.

“Nah bina mereka ubah polanya dengan pembinaan yang kontinyu agar kedepan semuanya mengembang kan pertanian padi dipersawahan, ” tutup Ellia Dj. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor.   : Sahri.

DPRD Kaltara

Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara

Published

on

HM Fandi SH M AP (kanan) Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.

Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (baju hitam).

— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).

Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY

Published

on

Poto bersama usai pertemuan.

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.

Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.

Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.

Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.

Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.

Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.

Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.

Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending