Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Pemerintah Maksimal Membina Petani di Pedalaman

Published

on

Ellia Dj Anggoya DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta kepada Pemerintah Untuk membantu petani secara maksimal, khususnya para petani yang ada diwilayah pedalaman. Agar nantinya benar-benar bisa mandiri guna memperkuat ketahanan pangan dimasa-masa yang akan datang.

“Jujur saja kalau para petani di pulau Jawa hanya tinggal saat panen mereka sibuk, artinya petani hanya tinggal memetik hasil, semuanya dikerjakan dengan alat moderen mulai dari hand tracktor, mesin untuk menanam hingga melakukan pemanenan semuanya dikerjakan dengan menggunakan alat mekanis, ” kata Ellia Dj, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara kepada media ini melalui telpon selularnya, beberapa waktu yang lalu.

Masalah bibit juga mereka ini dibantu, demikian juga masalah pupuk cukup tersedia.

Sementara masyarakat kita khususnya petani yang ada di pedalaman, terutama petani yang menanam padi dipegunungan (ladang), sama sekali melakukan kegiatan secara swadaya.

“Bibit disiapkan sendiri kemudian mulai dari pembukaan lahan, penanaman hingga pemanenan semua diongkosi secara pribadi, ” tegas Ellia Dj.

Oleh sebab itu kedepan kita dari DPRD meminta agar pemerintah bisa turun tangan dalam hal pembinaan dan pendampingan kepada petani yang ada di pedalaman tersebut.

Dibagian lain Ellia Dj menambahkan, untuk merubah dari sistem berladang digunung kepersawahan petani disana (pedalaman) sangat antusias. Hanya saja mereka belum memahami cara bercocok tanam padi yang benar disawah.

Disinilah perlunya pendampingan dari pemerintah. Perlu ada edukasi yang sungguh-sungguh kepada petani tersebut.

Untuk lahan persawahan di Kaltara cukup luas, mulai dari sawah tadah hujan hingga areal yang ada dilokasi pasang surut.

“Tinggal pemerintah membuat saluran irigasi, dan petugas penyuluh lapangan pertanian (PPL) memberikan pendampingan, saya yakin cita-cita Kaltara berdaulat pangan akan segera terwujud, ” kata Ellia Dj.

Kenapa harus ada pembinaan, karena jangan sampai selama ini kita hanya bisa menuding petani yang berladang dengan cara berpindah-pindah, tanpa bisa memberikan solusi yang baik dan benar.

“Nah bina mereka ubah polanya dengan pembinaan yang kontinyu agar kedepan semuanya mengembang kan pertanian padi dipersawahan, ” tutup Ellia Dj. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor.   : Sahri.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending