Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ketua DPRD Apresiasi Pelaksanaan Musrenbang Pemprov Kaltara Ontime

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus SM Baya ST.

TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltar) Albertus Stefanus Marianus, ST mengapresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas terselenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2023.

Demikian disampaikan Albert, saat bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara lainnya menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang dilaksanakan pada hari Kamis (07/04/2022) di Ruang Gedung Gadis Pemprov Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengangkat tema untuk Musrenbang RKPD Prov. Kaltara Tahun 2023 yaitu “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”.

“Saya atas nama unsur Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara menyampaikan selamat serta apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas terseenggaranya Musrenbang RKPD Tahun 2023 ini yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam Pemendagri No. 86 Tahun 2017,” ucap Ketua DPRD.

Pada kesempatan ini juga, Albertus menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan hasil reses DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang berasal dari 4 Kabupaten dan 1 Kota sebanyak 384 usulan.

“Ada sebanyak 384 usulan yang berasal dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kaltara, ada 111 usulan dari Kabupaten Bulungan, 45 usulan dari Kabupaten Malinau, kemudian ada 137 usulan dari Kabupaten Nunukan, ada 39 usulan dari Kabupaten Tana Tidung, dan dari Kota Tarakan ada 52 usulan,” ubgkapnya lagi.

Usulan-usulan ini diserahkan oleh Ketua DPRD kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini diberikan langsung kepada Wakil Gubernur Dr. Yansen TP. Dengan harapan dapat menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2023.

Di akhir penyampaiannya Albertus Stefanus Marianus mengungkapkan harapan besar agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap pokir yang telah diserahkan, sehingga akan terjalin sebuah kerjasama dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah dengan DPRD yang akan bermuara pada terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. *

Sumber : Humas Setwan.

Editor.   : Sahri.

DPRD Kaltara

Giat Apel Pagi Staf Sekretariat DPRD Kaltara

Published

on

HM Fandi SH M AP (kanan) Sekretaris DPRD Kaltara.

TANJUNG SELOR – Apel Pagi Pegawai ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan di Kantor DPRD Prov. Kaltara yang berada di Jalan Poros Bulungan-Malinau Gunung Seriang.

Apel pagi ini dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Prov. Kaltara H. Mohammad Pandi, SH., M.AP.

Adapun tujuan apel pagi yang dilakukan ini secara rutin memiliki manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Selain itu juga sebagai sarana bagi pimpinan memberikan pembinaan, arahan dan melakukan pengawasan, serta untuk menyampaikan berbagai informasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu minggu kedepan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ketua DPRD Kaltara Hadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (baju hitam).

— dan Pembukaan pembekalan pendamping Sekolah Lapang Padi tahun 2024.

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara menghadiri Rapat Pemantapan Ketahanan Pangan dan Pembukaan Pembekalan Pendamping Sekolah Lapang Padi Tahun 2024, Senin (06/05/24).

Dalam acara ini dihadiri langsung Staf khusus Menteri Bidang Kebijakan Pertanian serta Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Royal Tarakan ini bertujuan untuk membahas bersama untuk meningkatan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Kunker ke Tapem DIY

Published

on

Poto bersama usai pertemuan.

YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Pansus 2 melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Biro Tata Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Kamis (02/05/24). Tujuan kunjungan ini adalah untuk berkonsultasi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.

Pansus ini tengah mengkaji pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan Utara dengan laut dan darat, sehingga Pansus II melakukan konsultasi untuk penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Perda yang dimiliki saat ini.

Dalam pertemuan ini, Ibu Hj. Siti Laela menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini berasal dari inisiatif DPRD Kalimantan Utara, dan wilayah perbatasan merupakan fokus utama pembahasan.

Kemudian, Ibu Agustina Pangestuaji, S.I.P selaku Kepala Bagian Pemerintahan Umum mengatakan karena di Kalimantan Utara memiliki beberapa wilayah perbatasan melibatkan perbatasan negara, maka Pansus II perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) untuk lebih detail membahas hal tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dalam penataan wilayah perbatasan. Sudah ada regulasi dari Pemerintah Pusat terkait penataan wilayah perbatasan, termasuk pemasangan pilar-pilar batas. Namun, masih diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, terutama terkait dengan perbatasan negara.

Kemudian Ia juga menambahkan pentingnya penyesuaian antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum di daerah perbatasan dengan wilayah pemerintahan. Keselarasan ini dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah serta memperkuat fungsi perkantoran.

Rencananya, Pansus II akan melakukan study banding langsung ke lapangan untuk melihat batas wilayah kabupaten/kota di D.I Yogyakarta. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas terkait penataan wilayah perbatasan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kalimantan Utara.

Perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi hal yang penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, serta meminimalisir kesenjangan antar daerah.

Melalui konsultasi dan kerjasama ini, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembangunan Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara dapat segera disusun dan diimplementasikan.(hms/jk/kjs).

Continue Reading

Trending