TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md., menyatakan bahwa pihak legislatif senantiasa mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah terkait dengan ketahanan pangan.

Secara umum, DPRD sejak awal sudah sependapat dengan visi Pemkab Bulungan dalam kepemimpinan Syarwani – Ingkong Ala yang berbunyi Bulungan Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera.

“Pak bupati dan wakil bupati memiliki visi kepemimpinan tentang kedaulatan dan ketahanan pangan, tentu ini patut diapresiasi dan didukung oleh kami di bidang legislatif,” kata Kilat (27/4).

Kedaulatan dan ketahanan pangan sangat penting di tengah pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Pada saat yang bersamaan, berlangsungnya kegiatan investasi di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning juga menuntut tersedianya pasokan pangan yang cukup.

“Kita juga tidak boleh lupa bahwa daerah di Kaltara termasuk Bulungan menjadi salah satu daerah penyangga pangan Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur,” paparnya.

Secara teknis, DPRD selalu mengawal ketersediaan anggaran yang memadai untuk memacu peningkatan kualitas dan kuantitas bidang pertanian dengan seluruh sub sektornya. Mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan usaha jasa pertanian.

“Program program ketahanan pangan mulai di tingkat hulu soal produksi sampai hilir terkait penjualan terus kami dukung. Kami ingin produksi meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, kemudian harga yang diterima saat panen memberi keuntungan bagi petani,” ujarnya.

Kilat pun mengapresiasi sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam program prioritas Pemkab Bulungan. Seluruhnya diharap bisa berbanding lurus dengan target mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan daerah.

“Program pembangunan jalan usaha tani, pendampingan, bantuan alat pertanian, jaminan hasil penjualan, bantuan pupuk dan lainnya sangat kita apresiasi, semoga ini bisa membantu petani dalam meningkatkan hasil pertanian mereka,” pungkasnya. (adv/jk/kjs)..

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md., kembali mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas inflasi di daerah. Utamanya di Tanjung Selor yang menjadi lokasi penghitungan inflasi tersebut.

Secara umum, Kilat mengapresiasi angka inflasi yang tercatat selama momen Ramadan dan Idul Fitri kemarin. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi yang tercatat sebesar 2,23 persen, atau di bawah ambang batas yang diberlakukan pemerintah di angka 4 persen.

“Program dan kegiatan pengendalian inflasi yang dilakukan selama bulan puasa dan momen lebaran kemarin sudah baik, kita berharap ini berbanding lurus dengan harga yang diterima masyarakat,” kata Kilat (27/4/2024).

Lanjut dia, pemerintah memang perlu mengintervensi perihal potensi lonjakan inflasi di kelompok makanan. Selain beririsan langsung dengan kewenangan pemerintah, kelompok pengeluaran tersebut juga sangat bersentuhan dengan masyarakat.

“Adanya pasar murah dan pengecekan harga dan ketersediaan memang harus rutin dilakukan, sehingga ketika ada potensi kenaikan bisa segera diantisipasi,” ujarnya.

Untuk diketahui bersama, angka inflasi terakhir di Maret 2023 per kelompok pengeluaran yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,64 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,18 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,15 persen;

kelompok transportasi sebesar 1,63 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,35 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,04 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,45 persen.

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43 persen dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,98 persen. Kemudian, kelompok pengeluaran yang tidak mengalami kenaikan maupun penurunan indeks adalah kelompok pendidikan atau sebesar 0,00 persen. adv/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Bulungan, Rio Ramadhanu, meminta pelaksanaan pembangunan di tahun 2024 bisa terealisasi lebih cepat. Bercermin dari tahun ini, pelaksanaan pembangunan berjalan lamban karena kegiatan lelang dilakukan terlambat.

“Bercermin dari tahun ini dimana lelang dilakukan terlambat, menjadi faktor impak pembangunan kurang dirasakan masyarakat,” kata Rio (16/3).

Secara teknis, atensi ini juga sudah disampaikan secara resmi saat agenda Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi terhadap Raperda APBD 2024. Oleh sebab itu, dia berharap bisa diperhatikan seksama oleh pihak eksekutif.

Di samping itu, Pemkab Bulungan diminta benar benar merealisasikan pembangunan akses di sejumlah wilayah. Antara lain akses dari Desa Gunung Seriang menuju Desa Long Peso yang sangat perlu diperhatikan, termasuk juga kondisi jalan di sekitar Desa Long Peso.

“Akses menuju Long Peso, Long Buang dan Long Bia sangat mengkhawatirkan, perlu segera dibangunkan jembatan permanen. Jembatan yang ada saat ini menggunakan kayu rapuh dan licin, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan,” pungkasnya. (adv/jk/kjs).