Connect with us

Berita Kaltara

Pergantian Ketua DPRD Kaltara Dinilai Sebagai Suatu Dinamika Politik Yang Biasa

Published

on

TANJUNG SELOR – Menyikapi dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Kalimantan Utara, terkait pergantian Ketua DPRD, Norhayati Andris, kepada Alberthus SM Baya ST, menurut Alwan Saputra S Pi, M.M. merupakan hal yang wajar dalam dunia perpolitikan di tanah air maupun di daerah.
Dan berharap masyarakat luas dapat bijak dalam melihat dan menyikapi dinamika tersebut.

Bang Alwan panggilan akrab pria yang pernah menjabat Ketua DPD KNPI dan Sekretaris Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara ini berucap “Pergantian atau rotasi kepemimpinan di DPRD adalah hal biasa, sekarang juga di Kalimantan Timur sudah berganti, bahkan di tingkat nasional Ketua DPR RI juga pernah terjadi hal yang sama.
Setau saya, walaupun Anggota DPRD dipilih rakyat tapi kan yang mencalonkan dari Partai Politik, contoh Norhayati Andris walaupun beliau menjadi Anggota DPRD dipilih rakyat dari Dapil Tarakan, yang kemudian memberikan mandat adalah Partai untuk menjadi Ketua DPRD, suatu saat mandat itu diambil dan diserahkan ke yang lain adalah wewenang penuh Partai tersebut. Jadi logika sederhananya di situ.

Sekali lagi soal pergantian ketua DPRD sepenuh nya menjadi hak prerogatif dan hak internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Beda dengan sistem yang lama, dulu Ketua/Pimpinan DPRD/DPR RI dipilih oleh seluruh Anggota DPRD/DPR RI, dan kalau mau digantipun demikian, tapi sekarang langsung dijabat oleh Parpol pemenang dan orangnya pun ditentukan oleh Parpol, demikian juga jika ada pergantian” katanya kepada media ini, kemarin malam 7/12/2021.

Menyoal munculnya pro kontra, kenapa bisa terjadi, menurutnya juga kewajaran, karena tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda, tapi justru ini baik agar penjadi pembelajaran poltik bagi masyarakat luas, yang tidak faham menjadi faham.

“Sebenarnya sudah selesai dan kami lihat, ibu Norhayati juga lapang dada, dan mengakui dirinya petugas Partai yang harus siap dengan apapun putusan partai, dan ke depan juga masih Anggota DPRD.
Yang jadi persoalan, ada pihak-pihak yang sepertinya tidak terima dan menganggap ini ketidakadilan dan penzhaliman, aerta mengungkap ke media akan bergerak atas nama rakyat Kaltara. Nah, sikap provokatif begini yang kurang baik dan saya tidak sependapat, jangan sedikit-sedikit kita mengatasnamakan rakyat atau solidaritas tanpa memahami duduk persoalan”

Selanjutnya Alwan menyampaikan hal ini harus diutarakan karena juga banyak diminta pandangan dari beberapa pihak dan tidak ada tendensi apapun, Alwan menyatakan bukan kader PDIP atau Partai manapun dan mengakui bahwa baik Norhayati Andris dan Calon Ketua yang baru Albertus SM baya adalah sahabat dari dulu sampai sekarang, seingatnya keduabtokoh ini juga punya andil dalam perjuangan pembentukan Kaltara.

“Dalam hal ini kita tak memihak kepada siapa pun, artinya kita harus menghormati keputusan yang diambil oleh DPP PDIP tersebut” imbuhnya.

“Kepada Sahabat Norhayati Andris, kami sampaikan terima kasih karena sudah menjalankan amanah selama ini, dan kepada Saudara Alberthus SM Baya ST, kami ucapkan selamat menjalan tugas, juga semua berharap agar dapat membawa Kaltara untuk lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, ” tutup Alwan. *

Reporter : Sahri.

DPRD Kaltara

Pembahasan Raperda Untuk Nama RSUD Tarakan Akan Dijadwal Ulang

Published

on

Ellia Dj Anggota Bapemperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penamaan RSUD Tarakan, Selasa 17/5/2022 antara DPRD Provinsi Kaltara rencananya akan dijadwal ulang, dikarenakan instansi tekhnis belum hadir pada rapat pembahasan tersebut.

“Ternyata yang pasti naskah akademisnya sudah disiapkan oleh tim pakar, walau demikian kuat dari lembaga legislatif tidak serta merta langsung ujug-ujug dipresure begitu saja harus juga dilihat sejauh mana tahapan-tahapan nya, ” kata Ellia Dj, anggota Bapemperda, DPRD Provinsi Kalimantan Utara, kepada media ini diruang kerjanya.

Apalagi tahapan dimaksud, seperti dari organisasi perangkat daerah yang memprakarsai tidak hadir. Artinya bagaimana kita mau membicarakan tekhnisnya dalam hal ini Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sendiri tidak ada. Sehingga itu lah alasan kenapa rapat pembahasan tersebut harus diskejul ulang.

Menurut informasi yang didapat oleh dewan bahwa RSUD Tarakan ini beberapa waktu lalu sudah diberinama oleh pihak pemerintah. Apakah penamaan ini hanya sebatas inisiatif saja, “tapi selentingan yang kamu terima pemberian nama tersebut bukan dalam bentuk Pergub, ” tandas Ellia Dj.

Sehingga dilempar kembali ke DPRD untuk dibahas ulang Raperdanya. ” Kita pikir memang mekanisme nya seperti itu bukan tiba-tiba muncul nama, ” tambah Ellia Dj.

Apalagi salah satu Tupoksi DPRD sendiri adalah Legislasi. Kemudian melalui fungsi itu dewan akan melegalisasi apa yang menjadi kewenangan nya.

Serta akan dibahas bersama-sama Pemerintah Daerah untuk dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Kendati demikian lanjut Ellia Dj, bisa saja penggantian nama RSUD Tarakan ditetapkan melalui Pergub, hanya saja perlakuan nya tetap berbeda apalagi ditinjau untuk masa yang panjang.

“Yang dikuatirkan begitu ganti Pergub lagi ganti lagi nama, seperti pengalaman yang kemarin, pada HUT Kaltara dan Lambang Daerah, ” imbuhnya.

Jadi apapun yang diputuskan bersama terkait dengan Perda itu, harus pula dibahas bersama-sama untuk membahasakan nya.

DPRD tidak juga bisa mengesahkan begitu saja , tentu harus ada tahapan-tahapan, urgensinya juga sejauhmana karena semua harus ada dasarnya. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Nelayan Desa Tanah Kuning dan Mangkupadi Butuh Kapal 30 GT Untuk Melaut

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar.

TANJUNG SELOR – Warga Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Bulungan, sepakat lahan milik mereka dihargai Rp 7.000/M, dengan imbal balik mereka yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan dibantu kapal dengan kapasitas 30 GT untuk kepentingan melaut oleh pemerintah.

Hal itu diutarakan warga saat kunjungan kerja, Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, didua desa tersebut.

Alasan lain, kenapa mereka (Nelayan) setempat menginginkan bantuan kapal untuk melaut. Otomatis dengan dibangun nya pelabuhan internasional disana, jenis bahan sebagai alat tangkap ikan yang selama ini digunakan sudah tidak mungkin lagi dipakai, lantaran areal yang ada sudah digunakan untuk pembangunan pelabuhan tersebut.

“Untuk menjangkau laut lepas tak mungkin hanya menggunakan mesin ces (ketinting) seperti yang banyak digunakan nelayan selama ini, tentu membutuhkan kapal yang besar, ” kata Hj Ainun, Selasa 17/5/2022.

Kebutuhan nelayan untuk dua desa sebanyak 6 unit kapal, masing-masing 3 buah untuk kelompok nelayan desa Tanah Kuning dan 3 buahnya lagi untuk nelayan desa Mangkupadi.

Dengan jumlah karyawan yang akan berkerja di Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) sekitar ratusan ribu orang itu. Tentu kebutuhan akan ikan juga dalam jumlah yang besar.

Ini lah juga menjadi salah satu alasan nelayan setempat sangat membutuhkan kapal dengan kapasitas besar untuk dipakai melaut.

“Bila permintaan akan kapal oleh nelayan ini bisa terpenuhi, mereka akan mampu menjawab kebutuhan akan ikan untuk para karyawan yang berkera di KIPI itu nanti, ” ujar Hj Ainun Farida.

Warga yang menghadiri kunjungan kerja hari itu cukup lumayan banyak. Terdiri dari bapak-bapak, pemuda termasuk kaum perempuan.

“Ada sekitar 60 atau 70 an orang warga yang hadir, ” tutup Hj Ainun Farida. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Akses Perhubungan Darat Laut Harus Nyaman dan Aman

Published

on

H Rahmat Sewa anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rahmat Sewa, dari Fraksi PDIP, menghimbau pemerintah untuk memperhatikan akses darat dan laut, guna memudahkan masyarakat untuk mengurus berbagai kepentingan nya.

“Akses jalan darat yang menghubungkan dari desa ke ibukota Kabupaten selanjutnya menuju ibukota Provinsi itu harus bagus, ” kata Rahmat Sewa mengawali wawancaranya dengan media ini, Selasa 17/5/2022.

Tidak hanya itu lanjutnya, akses perhubungan laut dari kabupaten menuju kota Tarakan juga harus nyaman dan selalu tersedia. Termasuk keamanan saat berlayar juga harus diperhatikan dengan cermat.

Menyinggung kebutuhan warga akan akses jalan lingkungan, Rahmat Sewa menambahkan bahwa hal itu tidak kalah penting untuk diperhatikan. Seperti jalan-jalan semenisasi, draenase maupun decker untuk aliran air wajib lancar.

Dengan demikian, lingkungan warga akan menjadi sehat. “Tentu kalau aliran air nya mampet akan menjadi tempat nyamuk berkembangbiak, ” ujarnya.

Harapan nya, tambah dia, beberapa hal tersebut wajib menjadi atensi Pemkab, Pemkot maupun pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Agar supaya kenyamanan dan keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik. *

Sumber : Humas Setwan.
Editor    : Sahri.

Continue Reading

Trending