Kaltara
Pergantian Ketua DPRD Kaltara Dinilai Sebagai Suatu Dinamika Politik Yang Biasa
TANJUNG SELOR – Menyikapi dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini di Provinsi Kalimantan Utara, terkait pergantian Ketua DPRD, Norhayati Andris, kepada Alberthus SM Baya ST, menurut Alwan Saputra S Pi, M.M. merupakan hal yang wajar dalam dunia perpolitikan di tanah air maupun di daerah.
Dan berharap masyarakat luas dapat bijak dalam melihat dan menyikapi dinamika tersebut.
Bang Alwan panggilan akrab pria yang pernah menjabat Ketua DPD KNPI dan Sekretaris Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kalimantan Utara ini berucap “Pergantian atau rotasi kepemimpinan di DPRD adalah hal biasa, sekarang juga di Kalimantan Timur sudah berganti, bahkan di tingkat nasional Ketua DPR RI juga pernah terjadi hal yang sama.
Setau saya, walaupun Anggota DPRD dipilih rakyat tapi kan yang mencalonkan dari Partai Politik, contoh Norhayati Andris walaupun beliau menjadi Anggota DPRD dipilih rakyat dari Dapil Tarakan, yang kemudian memberikan mandat adalah Partai untuk menjadi Ketua DPRD, suatu saat mandat itu diambil dan diserahkan ke yang lain adalah wewenang penuh Partai tersebut. Jadi logika sederhananya di situ.
Sekali lagi soal pergantian ketua DPRD sepenuh nya menjadi hak prerogatif dan hak internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Beda dengan sistem yang lama, dulu Ketua/Pimpinan DPRD/DPR RI dipilih oleh seluruh Anggota DPRD/DPR RI, dan kalau mau digantipun demikian, tapi sekarang langsung dijabat oleh Parpol pemenang dan orangnya pun ditentukan oleh Parpol, demikian juga jika ada pergantian” katanya kepada media ini, kemarin malam 7/12/2021.
Menyoal munculnya pro kontra, kenapa bisa terjadi, menurutnya juga kewajaran, karena tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda, tapi justru ini baik agar penjadi pembelajaran poltik bagi masyarakat luas, yang tidak faham menjadi faham.
“Sebenarnya sudah selesai dan kami lihat, ibu Norhayati juga lapang dada, dan mengakui dirinya petugas Partai yang harus siap dengan apapun putusan partai, dan ke depan juga masih Anggota DPRD.
Yang jadi persoalan, ada pihak-pihak yang sepertinya tidak terima dan menganggap ini ketidakadilan dan penzhaliman, aerta mengungkap ke media akan bergerak atas nama rakyat Kaltara. Nah, sikap provokatif begini yang kurang baik dan saya tidak sependapat, jangan sedikit-sedikit kita mengatasnamakan rakyat atau solidaritas tanpa memahami duduk persoalan”
Selanjutnya Alwan menyampaikan hal ini harus diutarakan karena juga banyak diminta pandangan dari beberapa pihak dan tidak ada tendensi apapun, Alwan menyatakan bukan kader PDIP atau Partai manapun dan mengakui bahwa baik Norhayati Andris dan Calon Ketua yang baru Albertus SM baya adalah sahabat dari dulu sampai sekarang, seingatnya keduabtokoh ini juga punya andil dalam perjuangan pembentukan Kaltara.
“Dalam hal ini kita tak memihak kepada siapa pun, artinya kita harus menghormati keputusan yang diambil oleh DPP PDIP tersebut” imbuhnya.
“Kepada Sahabat Norhayati Andris, kami sampaikan terima kasih karena sudah menjalankan amanah selama ini, dan kepada Saudara Alberthus SM Baya ST, kami ucapkan selamat menjalan tugas, juga semua berharap agar dapat membawa Kaltara untuk lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, ” tutup Alwan. *
Reporter : Sahri.
DPRD Kaltara
Perbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
TANJUNG SELOR – Melihat lamban nya penuntasan peningkatan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu di Kabupaten Bulungan, akhirnya anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H Hamka M. S, IP, MH. bereaksi sekaligus menyebutnya sebagai pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang tidak pernah tuntas.
“Kasian masyarakat sebagai pengguna jalan, oleh karena nya untuk menuntaskan ruas jalan ini saya menyarankan Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara sharing untuk mencari jalan keluarnya, ” kata H Hamka melalui pesan WhatsAPP kepada media ini, Selasa, 14/1/2025.
Sebagai wakil masyarakat Dapil Bulungan dan KTT, Ia mempertanyakan janji-janji pemerintah selama ini. “Masa cuma janji saja, kapan realisasinya, ” ungkapnya.
Se akan-akan kerusakan jalan dimaksud tak ada habis-habisnya. “heran saja kenapa begitu sulit untuk menyelesaikan kerusakan jalan ini, ” kata H Hamka.
Padahal sudah kurang lebih 25 tahun sejak dibukanya badan jalan dari Tanjung Palas menuju Salimbatu dibuka, bahkan pemimpin silih berganti, tapi tetap saja tidak ada kemajuan perbaikan maupun peningkatan yang dilaksanakan.
Kalau saja akses jalan ini baik, beraspal mulus, tentu bisa memacu perekonomian masyarakat. Karena baik akses dari Tanjung Selor, Tanjung Palas menuju desa Salimbatu dan sekitarnya akan lancar tidak ada hambatan akibat kerusakan jalan tersebut.
“Harapan saya khusus untuk ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu bisa mulus pada tahun anggaran 2025 ini. Agar keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan dapat terjamin dengan baik, ” tutup H Hamka. * jk.
TANJUNG SELOR – Rembuk Pemuda Kalimantan Utara melakukan audiensi dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Kantor DPRD, Selasa (7/1/2025). Audiensi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat dukungan terhadap gerakan pemuda yang mengusung visi besar Indonesia Emas 2045.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Jufrie, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda di Provinsi Kalimantan Utara.
“ Sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, menyambut baik dan mendukung penuh kegiatan Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara,” ungkapnya dalam pertemuan tersebut.
Rembuk Pemuda hadir sebagai platform integratif yang berfungsi sebagai melting pot untuk menyatukan berbagai perbedaan di kalangan pemuda Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan ruang dialog dan aksi kolektif yang mampu mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Tri Agus Sutantia, Koordinator Rembuk Pemuda Kalimantan Utara, menjelaskan keunikan gerakan ini.
“Rembuk Pemuda berbeda dengan yang lain. Kami hadir sebagai wadah aktualisasi diri bagi pemuda dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Setelah berekspansi ke berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua, Kalimantan Utara menjadi provinsi ke-25 sekaligus terakhir dalam Regional Kalimantan yang akan menyelenggarakan deklarasi. Acara tersebut akan dirangkaikan dengan dialog pemuda lintas sektoral untuk mendiskusikan peran dan kontribusi generasi muda terhadap pembangunan bangsa.
Deklarasi Rembuk Pemuda Kalimantan Utara akan dilaksanakan pada 25 Januari 2025 di Kota Tarakan, dengan tema “Peranan Sentral Pemuda Lintas Sektoral di Bumi Benuanta”.
Agenda ini bertujuan untuk mendeklarasikan Rembuk Pemuda sekaligus menjadi momentum konsolidasi pemuda lintas sektoral dalam menentukan arah gerakan masa depan.
Rembuk Pemuda menjadi salah satu bukti nyata bahwa pemuda Indonesia mampu bersatu, beraksi, dan berkontribusi bagi bangsa, menciptakan dampak nyata demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. **.
Malinau – Pendaftaran seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Malinau 2024 tahap kedua diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Sebelumnya, tahap pendaftaran seleksi ini dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2024.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Malinau, Yuli Triana, melalui Analis SDM Aparatur BKPP Malinau, Sazli Rais, mengungkapkan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada pelamar yang belum terdaftar di database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Iya, benar, ada penyesuaian jadwal pendaftaran bagi pelamar PPPK tahap dua di Malinau, yang semula harusnya sudah selesai akhir Desember ini, sekarang diperpanjang hingga 7 Januari tahun depan,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Senin (30/12/2024).
Pelamar PPPK, baik dari tahap pertama maupun tahap kedua, akan bersaing memperebutkan total 585 formasi yang terdiri dari 100 formasi tenaga pendidik, 285 formasi tenaga kesehatan, dan 200 formasi tenaga teknis. Proses ujian kompetensi tahap pertama telah selesai pada 16 Desember lalu, dengan 960 pelamar yang terlibat.
Perpanjangan jadwal ini juga memengaruhi seleksi administrasi yang kini diperpanjang hingga 3 Februari 2025. Pengumuman hasil seleksi administrasi tetap dijadwalkan pada 4-18 Februari 2025, masa sanggah hingga 21 Februari, jawaban masa sanggah hingga 27 Februari, dan pengumuman pasca sanggah pada 28 Februari 2025.(*)
-
POLDA KALTARA5 days agoKapolda Kaltara Kunjungi Satkamling Nunukan: Dorong Peran Aktif Warga dengan Bantuan Sepeda Patroli
-
POLDA KALTARA2 weeks agoKapolda Kunjungi Satkamling RT 20 dan RT 17 di Desa Malinau Kota, Berikan Apresiasi dan Serap Aspirasi
-
DPRD Kaltara3 days agoPerbaikan Kerusakan Ruas Jalan Tanjung Palas – Salimbatu Bulungan PR Yang Tak Pernah Tuntas
-
POLDA KALTARA6 days agoKapolda Kaltara Serahkan 800 Bibit kepada Kelompok Tani di Long Apung: Dorong Ketahanan Pangan di Perbatasan