TANJUNG SELOR – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum anggota Dewan atas 7 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan pada Senin (2-/4). Salah satu raperda yang diajukan yaitu pemberian insentif dan kemudahan investasi.
Wabup menjelaskan, Pemkab mencatat kekhawatiran Fraksi Gerindra, PDIP dan Nasdem-PKS terkait investasi. Pemkab menjamin pemberian insentif akan dilakukan secara transparan dan selektif. Pemkab juga menyepakati pandangan Fraksi Gerindra, Nasdem-PKS dan PAN-PPP bahwa investasi harus memberikan multiplier effect bagi putra daerah.
“Insentif yang diberikan akan dikorelasikan dengan kewajiban perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan pengusaha lokal / UMKM serta menjaga kelestarian lingkungan,” terang Wabup. Dilanjutkan, proses perijinan yang transparan dan akuntabel bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat.
Wabup juga menyampaikan jawaban atas 6 raperda lainnya. Seperti raperda tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah. Tujuannya memastikan setiap kebijakan strategis daerah lahir dari kajian ilmiah yang kuat dan membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya dengan perguruan tinggi serta praktisi inovasi sesuai saran Fraksi Golkar.
“Pemkab menegaskan bahwa riset daerah tidak akan berakhir menjadi dokumen mati. Melainkan menjadi dasar kebijakan (evidence-based policy),” tandasnya. Diketahui, raperda lainnya terdiri raperda tentang Kebun Raya Bundayati Bulungan, raperda perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, raperda tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik serta raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Desa. (dkip)
