Connect with us

Berita PEMPROV KALTARA

Penyampaian LKPM Triwulan II Diperpanjang

Published

on

DIPERPANJANG : Pemerintah memastikan penyampaian LKPM triwulan II dan semester I tahun 2024 diperpanjang.

TANJUNG SELOR – Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk triwulan II dan semester I tahun 2024, diperpanjang sampai tanggal 20 Juli 2024. Demikian disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Utara, Ferry Ferdinand Bohoh.

Dia menjelaskan, penyampaian LKPM untuk triwulan II dan semester I biasanya sampai tanggal 10 Juli setiap tahunnya. Namun, pemerintah pusat memberi perpanjangan waktu selama 10 hari.

“Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Periode Triwulan II-Semester I Tahun 2024 diperpanjang, dapat dilakukan melalui https://oss.go.id mulai tanggal 1 Juli hingga 20 Juli 2024,” kata Ferry belum lama ini.

“Untuk Penanam Modal Skala Usaha Menengah dan Besar (PMA dan PMDN), wajib menyampaikan LKPM periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024 dan untuk Penanam Modal Skala Usaha Kecil, wajib menyampaikan LKPM periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2024 melalui sistem OSS pada Menu Pelaporan,” ujarnya melanjutkan.

Sebelumnya, DPMPTSP Kaltara telah melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap penyampaian LKPM Tahun 2023. Pihaknya sudah optimal mendorong kepatuhan perusahaan. Sosialisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan pendampingan sudah dilakukan secara rutin.

“Banyak upaya yang kita lakukan. Kita memantau terus, menelepon dan mengingatkan agar tepat waktu untuk melaporkan,” tegasnya.

Evaluasi, tidak hanya ditujukan pada perusahaan yang tidak menyetorkan LKPM. DPMPTSP Kaltara turut memberi atensi terhadap perusahaan yang belum mengikuti ketentuan dalam pengisian LKPM.

“Ada yang sudah melapor, cuma di dalam sistem pelaporan belum maksimal, belum sesuai dengan ketentuan, karena ternyata belum memahami atau faktor lain, sehingga di dalam pelaporan perlu perbaikan,” jelasnya.

Secara teknis, Ferry menegaskan pelaku usaha besar untuk disiplin mengisi dan menyetorkan LKPM dengan benar dan tepat waktu. “Jika tidak melapor tentu akan diberikan surat teguran dan sanksi lainnya sesuai peraturan yang ada,” ujarnya.

Adapun, kepatuhan pengisian LKPM, salah satunya ditujukan untuk mencapai sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan mengetahui info perkembangan realisasi investasi per sektor dan lokasi secara berkala.

“Dengan adanya LKPM, kita bisa mengetahui berapa banyak penyerapan tenaga kerja dan permasalahan investasi yang dihadapi selama ini. LKPM juga sebagai kendali untuk mengetahui progres dan kemajuan atas realisasi investasi, sekaligus sarana pemantauan eksistensi suatu perusahaan,” jelasnya.

Dari data yang ada, total ada 107 perusahaan yang tercatat melaporkan LKPM mereka pada triwulan I 2024. Terdiri dari 61 perusahaan untuk kategori PMDN dan 46 perusahaan untuk kategori PMA. Terdapat beberapa perusahaan yang melaporkan lebih dari satu LKPM.

Dari 107 perusahaan tersebut, tidak seluruhnya sudah catatkan nilai realisasi investasi pada awal tahun ini. Informasi yang media himpun, baru 65 perusahaan yang telah merealisasikan penanaman modal mereka.

Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi yang tercatat sebesar Rp5,42 triliun. Didominasi PMA sebesar Rp4,75 triliun dan PMDN sebesar Rp666 miliar. Apabila dibandingkan dengan nilai rencana investasi di Kaltara pada tahun 2024 sebesar Rp33,2 triliun, maka target investasi sudah terealisasi sekitar 16 persen. Investasi yang masuk ke Kaltara tercatat menyerap 767 orang Tenaga Kerja Indonesia dan 104 orang Tenaga Kerja Asing. (dkisp)

PEMPROV KALTARA

Pekan Imunisasi Nasional Polio di Gelar Serentak

Published

on

PEKAN IMUNISASI : Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si menghadiri Pencanangan PIN Polio di SDN Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

TARAKAN – Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio digelar serentak. Di mana, di Provinsi Kaltara agenda tersebut digelar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utama 1 Kota Tarakan, Selasa (23/7).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mengungkapkan, pemberian vaksinasi tanpa memandang status imunisasi sebelumnya dapat mencegah bahkan menghentikan penularan virus Polio.

Yang mana pada 2014 lalu Indonesia telah berhasil menerima sertifikat bebas Polio. Namun demikian, diakibatkan oleh ditemukannya Kembali kasus polio di beberapa wilayah di Indonesia, maka gerakan imunisasi ini Kembali digelar.

Turut hadir juga Penjabat (PJ) Walikota Tarakan Dr. Bustan, SE., MM., serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik dari lingkup Pemprov Kaltara maupun Pemkot Tarakan.

“Atas nama Pemprov Kaltara, saya menyambut baik atas terselenggaranya kegiatan PIN Polio ini, dengan harapan imunisasi Nopel Oral Vaccine Type 2 (nOPV2) kepada anak usia 0-7 tahun 11 bulan 29 hari tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” Datu Iqro dalam membacakan sambutan Gubernur.

Secara simbolis, pemberian imunisasi diberikan kepada 10 siswa/siswi dari SDN Utama 1 Tarakan yang mana juga akan diberikan kepada siswa/siswi lainnya secara bertahap di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Pemprov Kaltara dan Bank Indonesia Gelar High Level Meeting TP2DD Wilayah Kalimantan Utara

Published

on

HLM : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si membuka HLM TP2DD Wilayah Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7).

TARAKAN – Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bersama Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltara mengadakan kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan, Senin (22/7) siang.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara H Datu Iqro Ramadan, S.Sos., M.Si., hadir dan membuka langsung rapat tersebut.

“Digitalisasi merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membuka peluang baru bagi masyarakat, maka dibentuklah TP2DD yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan strategi Digitalisasi di daerah,” kata Datu Iqro.

Ia menjelaskan pembentukan TP2DD berdasar pada Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.581/2021. yang mana Keputusan Gubernur ini berdasarkan pada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Kepres ini juga mengamanatkan Gubernur untuk memimpin langsung TP2DD.

TP2DD merupakan forum koordinasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan terkait baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Yang dibentuk guna mendorong inovasi dan mendorong percepatan ETPD.

“ETPD sendiri merupakan sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah Transaksi Pendapatan dan Belanja Pemda dari tunai menjadi non tunai, ETPD sendiri ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Turut hadir dalam High Level Meeting ini, Kepala Perwakilan Perwakilan BI Kaltara, Wahyu Indra Sukma, Perwakilan dari Pemda 5 Kabupaten/Kota, Perwakilan dari Bankaltimtara seluruh Kaltara dan sejumlah kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) dari lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

PEMPROV KALTARA

Bantuan PKH Beri Dampak Positif

Published

on

PEMANTAPAN : Dinas Sosial Kaltara, melakukan pemantapan bersama Pendamping PKH belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, H. Arminsyah, S.Sos, M.HP mengungkapkan bantuan Program keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi pemenuhan pendidikan bagi anak-anak. Di samping itu juga berdampak untuk pemenuhan kesehatan ibu hamil.

“PKH mempromosikan perubahan sosial melalui perubahan perilaku yang memenuhi prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan, serta mengfasilitasi sesi family development session (fds) yang diantaranya berfokus mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan,” jelasnya belum lama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani Perpres Nomor 72 tahun 2021 di mana peraturan ini merupakan wujud komitmen pemerintah mempercepat target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Salah satunya melalui upaya Bimbingan Pemantapan yang bertujuan membekali para pendamping melaksanakan tugas di lapangan dan memperlengkapi pengetahuan pendaping tentang pusat data dan informasi PKH.

Selain itu, pendamping akan dibekali untuk menghadapi PKH yang taraf ekonominya rendah. Harapannya melalui kegiatan ini, pendamping mampu memperhatikan norma-norma yang berlaku di tempat kerjanya.

Pendamping ini adalah ujung tombak pemerintah mengentaskan kemiskinan di Kaltara. Keberadaan serta peran pendamping sosial sangat penting dan bernilai strategi.

“Oleh karena itu, saya minta kepada para pendamping sosial agar dapat terus mendorong pemberdayaan menjadi gerakan sosial guna mempercepat penerima manfaat, agar lebih berdaya dan mandiri secara sosial ekonomi. Mari kita terus tingkatkan kompetensi yang mumpuni agar dapat terus membangun kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pemerintah,” pungkasnya.

Untuk diketahui peserta kegiatan ini dari Pendamping Program Keluarga Harapan se-Kaltara, koordinator kab.kota, koordinator wilayah Kaltara. (dkisp)

Continue Reading

Trending