Connect with us

Berita Kaltara

Datu Buyung Perkasa : “Diskominfo Kaltara Diminta Wajib Memberdayakan Semua Media Online Lokal”

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua FWKB Kaltara dan Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan.

– Khususnya media-media online yang dikelola oleh putera daerah.

TANJUNG SELOR – Ketua Forum Wartawan Kaltara Bersatu (FWKB) Drs Datu Buyung Perkasa M Pd menilai, pemberdayaan media online lokal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya maksimal, karena belum seluruhnya media online lokal yang dikelola oleh putera daerah Kaltara dirangkul dijadikan mitra untuk penyebar luasan informasi yang harus disampaikan oleh pemerintah ke masyarakat.

“Ada lebih dari satu pengelola media online yang dikelola oleh putera daerah Kaltara menyampaikan ke saya bahwa sampai saat ini mereka belum juga diberi informasi dari Diskominfo Kaltara bahwa penawaran yang mereka ajukan direspon, ” ujar Datu Buyung Perkasa kepada media ini, “ujar Datu Buyung, Rabu 19/6/2024.

Padahal tidak hanya penawaran yang sudah disampaikan, kepada PPTK dan Kepala Dinas selaku kuasa pengguna anggaran juga sudah mereka (pengelola media online lokal kaltara) menyampaikan.langsung.

Artinya mereka yang sudah mengajukan penawaran ini harus juga dikasih kepastian agar tidak berharap dijadikan mitra, karena apa perusakan media mereka tidak jadi rekanan juga wajib dijelaskan supaya pada tahun berikutnya yang tidak ada atau kurang lengkap bisa ditambah supaya memenuhi persyaratan.

Lebih lanjut Datu Buyung yang juga sebagai ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan ini menambahkan, supaya ada rasa keadilan terhadap pengelola media online itu, khususnya terbitan lokal Kalimantan Utara, yang memang merupakan satu keharusan untuk dijadikan mitra. Maka jangan lah sampai memilah-milah ataupun mencari kesalahan rekan-rekan media online lokal tersebut, supaya mereka bisa berdaya ditanahnya sendiri.

Apalagi alasan penolakan hanya soal akibat mereka melakukan aktifitas kegiatan pemberitaan. Karena selain informasi kita juga butuh kritikan yang membangun supaya ada perbaikan terhadap sesuatu kekurangan.

Lebih lanjutan Datu juga menyoal sekaligus bertanya berapa saja besaran harga per berita untuk media online tersebut. Yang dimulai dari perberita, perminggu hingga perbulan sampai berakhirnya kontrak kerjasama. Ini juga harus dibuka.kepublik supaya diketahui oleh masyarakat luas.

“Oleh sebab itu saya meminta jangan sampai masalah begini ini terus berkelanjutan kedepannya. Apalagi sampai timbul masalah yang tidak diinginkan. Karena apabila nantinya ada temuan sekecil apapun saya selaku ketua akan melaporkan masalah ini ke pusat. Selanjutnya kami juga akan mencari celah-celah dimana dugaan yang ada menimbulkan kerugian negara itu, ” kata Datu.

Yang pasti keinginan nya tambah Datu, mohon lah semua media dapat diberdayakan jangan dipilah-pilah, apalagi putera-putera daerah yang punya potensi kearah itu sampai disisihkan dan dicari kesalahan-kesalahan nya.

Selaku ketua Forum Wartawan Kaltara Bersatu Datu juga mengharapkan hal ini sampai melebar apalagi sampai kepemerintah pusat, ” imbuh Datu.

Mengingat kita juga sudah memasuki tahun politik yang wajib kita jaga bersama kondusifitasnya. Jangan sampai ada riak-riak, ” harapan saya seperti itu jadi semua harus diberdayakan sesuai bidangnya, ” pungkas Datu Buyung Perkasa.

Ketika hal ini coba dikonfirmasi silang ke Diskominfo Kaltara, PLT Kepala dinas enggan berkomentar dengan alasan yang bersangkutan baru menjabat. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Pansus 3 DPRD Kaltara Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja

Published

on

H Ruslan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Rapat Pansus 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara membahas secara intensif mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Rapat yang dilaksanakan di Kota Tarakan ini dipimpin oleh Ruslan Ketua Pansus 3. Selian itu hadir juga anggota Pansus 3 Nurdin Hasni, Jufri Budiman, dan H. Mohammad Saleh I, ST. Turut serta dalam rapat ini adalah perwakilan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat ini merupakan tahap finalisasi sebelum Ranperda tersebut disahkan, yang saat ini sedang menunggu hasil harmonisasi dari Kementerian Hukum dan HAM serta fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada kesempatan ini, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Kalimantan Utara atas inisiatif untuk menghasilkan Ranperda ini, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja dan penyandang disabilitas di provinsi ini.

Ruslan juga menambahkan bahwa substansi dari kedua Ranperda ini diharapkan dapat menjadi legacy yang baik untuk kepentingan masyarakat, mengingat antusiasme masyarakat sangat besar terkait dengan perlindungan dan hak-hak yang belum sepenuhnya tercakup. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan semua kepentingan tersebut dapat terpenuhi secara menyeluruh.(hms/jk/kjs)

Continue Reading

DPRD Bulungan

Anggota DPRD Bulungan Masa Bakti 2024 – 2029 Akan Dilantik di Gedung Dewan

Published

on

Chass Darmawan Sekretaris DPRD Bulungan.

TANJUNG SELOR – Pelantikan anggota DPRD Bulungan terpilih masa bakti 2024 – 2029 akan dilaksanakan diruang sidang Datu Adil melalui rapat Paripurna dewan, serta dijadwalkan pada tanggal 12 Agustus 2024 yang akan datang

Perihal itu disampaikan oleh Chass Darmawan, Sekretaris DPRD Bulungan kepada media ini, Senin, 22/7/2024.

Secara administrasi lanjutnya, semua sudah disiapkan, termasuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) masing-masing anggota.

“Dimana seluruh persyaratan itu sudah pula disampaikan ke KPU Bulungan, ” ucap Chass.

Termasuk kepada pihak-pihak terkait lain nya sudah juga dilakukan koordinasi dimaksud. Demikian pula untuk kelengkapan pakaian dinas seperti PSLdan lain sebagainya sudah disiapkan.

Terkait jumlah undangan berapa orang belum direkap secara keseluruhan. Namun jumlahnya tetap menyesuaikan kapasitas ruangan pelantikan.

“Sebagai pemandu sumpah tetap dilakukan oleh Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Selor, ” imbuhnya.

Surat sudah dilayangkan kan, tapi tetap akan di koordinasikan kembali pada H – 7 pelantikan. “Yang pasti jadwal tetap dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus, dan itu sampai saat ini belum ada perubahan, “.tutup Chass.Darmawan. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Pemprov Sampaikan KUA PPAS 2025 ke Dewan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Albertuus Stefanus Marianus ST (kanan).).

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan II Tahun 2024 dengan agenda penyampaian pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025, Senin (15/07/24).

Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kaltara dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Andi Hamzah, serta didampingi oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST dan Wakil Ketua DPRD Andi M. Akbar.

Rapat ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kaltara dan Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, beserta kepala perangkat daerah (PD) dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Kaltara diwakili oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP yang menyampaikan sambutan terkait Nota Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. Dalam sambutannya, Sekda Dr. H. Suriansyah menjelaskan secara rinci rancangan KUA-PPAS yang mencakup beberapa kebijakan umum, antara lain kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Pada sambutannya juga, Dr. H. Suriansyah menyampaikan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat untuk memastikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan di Kalimantan Utara.

Setelah sambutan, dilakukan penyerahan Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP kepada Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST. Penyerahan nota ini menandai langkah awal dalam proses pembahasan dan penetapan anggaran daerah untuk tahun 2025.(hms/jk).

Continue Reading

Trending