TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara ke-22 Masa Persidangan III Tahun 2023 dengan agenda Jawaban Pemerintah Atas Pandangan Umum Fraksi – Fraksi Terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (26/09/23).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Dr. H.Suriansyah, M.AP.

Pada rapat paripurna ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Prov. Kaltara menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi atas Ranperda tentang Perubahan APBD TA 2023.

Dalam sambutannya ini, Sekretaris Daerah menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mengapresiasi kepada DPRD Prov. Kaltara atas pandangan umum yang telah disampaikan kepada Pemda Prov. Kaltara, semua pendapat dan saran menunjukkan kepedulian dan komitmen yang tinggi DPRD Prov. Kaltara melalui fraksi untuk membangun Provinsi Kalimantan Utara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

Ia juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari fraksi-fraksi DPRD Kaltara dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), upaya ini merupakan kerjasama antara Pemerintah dan DPRD dalam menyiapkan regulasi yang mendukung peningkatan PAD khususnya Pajak dan Retribusi serta Sumber Daya Alam.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga terus mendukung upaya dalam menciptakan lapangan kerja dan pelatihan bagi putra-putri daerah serta mewujudkan Tenaga Kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

Kemudian, Ia juga mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, serta ketahanan masyarakat melalui birokrasi yang memprioritaskan pelayanan Publik.

Diakhir sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan terima kasih kepada DPRD yang telah mendukung pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga berkomitmen untuk mengoptimalkan sisa waktu pelaksanaan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini.* hms/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-23 DPRD Prov. Kaltara Masa Persidangan III Tahun 2023, dengan agenda Persetujuan Bersama Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat yang digelar pada hari Rabu (27/09/23), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Prov. Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST. Rapat Paripurna ini diikuti oleh Anggota DPRD provinsi Kalimantan Utara dan di hadiri langsung Oleh Gubernur Kalimantan Utara Drs.H. Zainal A Paliwang,S.H.M.Hum, Sekretaris Daerah Prov. Kaltara, Forkopimda, dan perwakilan OPD Prov. Kaltara.

Pada sidang paripurna sebelumnya, telah disampaikan berbagai pendapat, usul dan saran melalui Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dari DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah juga telah memberikan jawaban secara lengkap dan komprehensif atas berbagai pendapat, usul dan saran yang diajukan masing-masing fraksi DPRD Prov. Kaltara.

Kemudian Muddain, ST selaku Anggota Badan Anggaran menyampaikan beberapa catatan untuk terkait pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum, dari nota pengantar tersebut disampaikan beberapa hal poin penting, salah satunya adalah penyusunan Rancangan APBD Perubahan telah mempedomani RKPD Tahun 2023 dengan memprioritaskan belanja wajib yaitu Bidang Pendidikan telah dianggarkan sebesar 20% dari belanja daerah dan juga tetap memprioritaskan beasiswa kaltara unggul, bidang kesehatan telah dianggarkan 10% dari belanja daerah, dan dukungan peningkatan ekonomi juga terus dilakukan melalui bantuan sektor perikanan, pertanian, kehutanan serta melakukan pembinaan bagi UMKM.

Pada kesempatan itu juga, Gubernur Kalimantan Utara memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan atas tanggung jawab dan komitmen bersama dalam proses pembangunan daerah untuk mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.

Usai melakukan beberapa poin penyampaian, Gubernur bersama dengan unsur pimpinan DPRD Prov. Kaltara melakukan penandatangan naskah berita acara persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.* hms/jk/kjs.

TANJUNG SELOR – Rencana bimbingan test seleksi masuk Akademi Militer dan Akademi Kepolisian (Akpol) kepada putera-puteri Kalimantan Utara sudah masuki tahap pemantapan dan penganggaran.

Perihal anggaran itu sudah akan disiapkan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 dan anggaran murni di APBD 2024 yang akan datang.

Berapa besaran anggaran nya, Selasa 19/9/2023 tengah dibahas bersama antara OPD teknis dan Bangar DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Hadir pada acara Itu, Kasrem 092/Maharajalila Kolonel TNI Uten Simbolon dan AKBP Ricky Hadianto S IK mewakil Polda Kalimantan Utara.

Seusai rapat, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus ST, mengatakan hari ini agendanya adalah rapat pemantapan, terkait dengan tahapan pertemuan pertama tentang persiapan untuk. Kegiatan dari rekrut latihan seleksi Akpol dan Akmil bersama Polda dengan stakeholder terkait seperti Bappeda.

“Kemudian teman-teman dari Dinas Pendidikan dan Dispora untuk mensinergikan teknis pelaksanaannya, ” ujar Albert.

Jadi kita memulai dulu dari yang awal nanti berikutnya kita kembangkan termasuk bimbingan test ke Akademi Angkatan Udara, Angkatan Laut dan semuanya seperti SIPSS dan PAPK TNI.

“Kita coba dulu kerja sama ini dalam tahapan awal semoga ini bisa berjalan baik. Dalam hal ini kita juga sudah di backup dengan teman teman dari korem dan dari Polda. Dengan satu harapan bahwa adanya pelatihan yang terstruktur dan terukur. Kita meyakini bahwa anak anak kita ikut tes masuk agak sedikit punya kepercayaan diri yang tinggi, ” tegas Albert.

Untuk estimasi anggaran yang diajukan pemerintah masih tahapan penelusuran teknis, “jadi masih kita godok dari teman teman Korem bersama dengan Polda untuk kita tindak lanjuti, ” imbuhnya.

Sementara itu, Kasrem 092 / Maharajalila, Kolonel Uten Simbolon, memaparkan bahwa program untuk latihan seleksi putera puteri Kaltara yang berminat masuk Akademi Militer auah jadi kebijakan pimpinan (Danrem). “Pada intinya dari Korem sendiri sangat senang karena memang. di awal-awal sebelum ada rencana ini kan sudah ada pertemuan resmi dan pertemuan pertemuan yang tidak resmi dengan ketua DPRD atau dengan Pemprov, sudah ada keinginan dari pimpinan untuk kalau bisa segera mempersiapkan putera-puteri Kaltara yang berminat, ” kata Uten Simbolon.

Kolonel Uten Simbolon, Kasrem 092/Maharajalila

Khususnya seperti anak muda dari Kaltara lulusan SMA yang punya potensi masuk militer melalui penyaringan Akmil bisa dipersiapkan sedini mungkin.

Keinginan itu pula bak gayung bersambut, baik dengan pihak Legislatif dan Eksekutif. “Jadi pada intinya Korem sangat ingin menyiapkan secara maksimal dan tentunya mewadahi juga keinginan dari masyarakat, ” tambahnya.

Ditanya apakah nanti ada pelatihan khusus kepada yang berminat masuk TNI melalui jalur PAPK?, Uten Simbolon mengatakan, pihaknya masih fokus jalur Akmil dulu.

Menyoal pembentukan Panda di Korem?, Ia menjelaskan, untuk sementara belum ada, “kantornya sudah ada tetapi personilnya belum ada, nah didoakan saja mudah-mudahan tahun depan sudah ada Panda nya, ” tutup Uten Simbolon.

Sedangkan untuk kesiapan Polda Kaltara menyambut program tersebut, menurut AKBP Ricky Hadianto S Ik, mengatakan, bahwa Polda Kaltara sangat bersyukur karena terbantu.

“Karena kita melihat animo dari pemuda-pemuda pelajar dari provinsi Kalimantan Utara pada umumnya. cukup tinggi. Mereka bersemangat untuk mendaftar polisi, baik itu Bintara, Tamtama maupun di Akpol, ” ujar AKBP Ricky Hadianto S Ik.

AKBP Ricky Hadianto S Ik.

Cuma selama ini kita berusaha memaksimalkan yang diterima, tapi ada keterbatasan, keterbatasan antara lain tempat pendidikan yang kita masih menumpang di tempat lain, ” ujarnya.

Akan tetapi tahun ini sudah ada SPN di Kabupaten Malinau, hanya saja kebetulan batasan berikutnya adalah menyangkut dukungan anggaran dan menyangkut kuota pendidikan itu.

“Kendati demikian bapak Kapolda sangat aktif memperjuangkannya, untuk menambah kuota yang dapat diterima, ” tambahnya.

Berbicara bagaimana peluang putera puteri Kaltara yang ingin mendaftar lewat jalur SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana)?, karena tidak menutup kemungkinan ada yang mau mendaftar lewat jalur itu.

AKBP Ricky Hadianto S Ik menjawab, Kapolda Kaltara sudah mengajukan ke Mabes Polri.

“Alhamdulillah mulai tahun ini ada, kemenangan kita antara lain mempunyai affirmatif action wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar, ” tegas nya.

Kuota atau jatah untuk jalur SIPSS, kata AKBP Ricky Hadianto menjelaskan, bahwa untuk SIPSS kita masih belum ada pengalaman. Nah, tapi itulah salah satu upayanya untuk wilayah perbatasan. Otomatis nanti juga akan mendapat kuota. * kjs.