Berita DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Minta Pelayanan di Pelabuhan Tengkayu Ditingkatkan
TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan, Kamis (8/9/22) lalu. Kedatangannya ini, untuk meminta pelayanan di pelabuhan ditingkatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kedatangan anggota DPRD Provinsi Kaltara dari gabungan Komisi ini, diterima Kepala UPT Pelabuhan Tengkayu Roswan bersama jajaran.
“Kami perlu menyampaikan bahwa pelayanan Pelabuhan Tengkayu I ini pusat jantungnya pelayanan di Kaltara, karena disini turun dan berangkatnya penumpang menuju ke 4 Kabupaten artinya disini adalah satu gambaran pelayanan Pelabuhan bagi Provinsi Kaltara,” kata Anggota DPRD Provinsi Kaltara Norhayati Andris.
Maka dari itu, Norhayati meminta jangan sampai ada jalur keluar masuk ke kendaraan yang macet di Pelabuhan Tengkayu. Karena disini, banyak sekali rujukan pasien dari rumah sakit dari luar Kota Tarakan.
“Jangan sampai hanya pasien seharusnya mendapatkan pertolongan cepat terhambat macet di Pelabuhan Tengkayu. Ini perlu mendapat perhatian karena mulai ramainya Pelabuhan,” ujar politisi PDIP.
Selain itu, Norhayati juga meminta pelayanan untuk penumpang di tempat keberangkatan dibuat yang nyaman. Sebab tidak semua masyarakat datang dan pergi itu, sehat.
“Di Pelabuhan juga harus dipikirkan bagi ibu-ibu menyusui harus ada ruang untuk menyusui, karena menunggu keberangkatan bisa saja dia menunggu 2-3 jam. Tetapi bayi yang dia bawa itu perlu juga dikasih susu, tidak mungkin dia menyusui ditempat yang orang banyak. Kemudian safety untuk anak-anak jangan sampai tidak representatif,” pinta Norhayati.
Norhayati berharap, Pelabuhan sebagai tempat perputaran roda perekonomian mulai dari pebisnis sampai tukang ojek, bisa terakomodir semua yang ada didalamnya. Dan semua bisa hidup berdampingan tidak ada perpecahan.
“Jadi semua lini baik itu pebisnis sampai ojek, semuanya ada di pelabuhan. Makanya semua harus terakomodir dan bisa bersama-sama hidup berdampingan di Pelabuhan jangan sampai ada gap-gapan juga di pelabuhan,” imbau Norhayati.
Anggota Komisi 2 Rahmat Sewa menambahkan pelabuhan Tengkayu sebagai salah satu fasilitas penyumbang PAD, potensinya bisa terus ditingkatkan. Untuk mengenjot PAD tersebut, perlu dialokasikan anggaran untuk pembangunan tempat parkir baru.
“Kami akan menyampaikan, bahwa tahun depan untuk dianggarkan. Jangan sampai usulan penambahan lahan parkir tidak diterima lagi,” jelas Rakmat Sewa.
Sesuai usulan yang diajukan UPT Pelabuhan Tengkayu, dikatakan Rakmat Sewa untuk pengerasan alokasi anggaran hanya Rp. 1,4 miliar. Sedangkan sampai pengecoran Rp 5 sampai 7 miliar.
“Kalau jangka panjang, enggak terlalu tinggi sih anggaran yang diusulkan itu untuk peningkatan PAD satu tahun kedepan itu sudah bisa. Kita bisa kawal mudah-mudahan bisa direalisasikan dan akan kami berikan masukan kepada pak Gubernur,” pungkas Rakmat Sewa.
Kepala UPTD Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan M. Roswan berharap usulannya terkait pembangunan penambahan lokasi parkir bisa diwujudkan. Hal ini untuk mendongkrak PAD karena lahan parkir yang ada sudah tidak mencukupi.
“Di kedepan kami bisa maksimal melayani dan menghasilkan PAD. Kami berharap Perda Retribusi juga bisa secepatnya diselesaikan, supaya PAD meningkat apalagi investasi ini kan sangat besar dan mobil kan banyak parkir jangan sampai PAD ini menguap begitu saja,” tutup Roswan. * jk/kjs.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Dit Samapta Polda kaltara Beri Edukasi Humanis ke Masyarakat
Binrohtal Membentuk Karakter Anggota Polri Yang Humanis
UU DKJ Disahkan, Jakarta Berubah Jadi Daerah Khusus Jakarta
Tangkal Efek Negatif Digitalisasi, Komunitas Emak Peduli Anak Gelar Dialog Publik
Hendrik Mendapat Dukungan dari DPP Hanura Maju Pilkada Tana Tidung
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
PT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Bulungan5 days agoPT PKN Group Sumbang Sejumlah Hewan Qurban Idul Adha 1445 H
-
Bulungan1 week agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Pilkada3 days agoSaid Agil Jawab Isu Maju Pilbup Tana Tidung
-
Tokoh Kaltara1 week agoDatu Buyung Perkasa Menilai Pembangunan Asrama Mahasiswa di Tarakan dan Bulungan Lebih Prioritas