Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ranperda pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kembali Dibahas

Published

on

Pansus 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TARAKAN – Pansus III mengadakan pertemuan dalam rangka pembahasan Ranperda pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis(06/10/22) ini dihadirkan oleh ketua Pansus Supaad Hadianto, wakil ketua Elia Dj beserta Yakob palung Hj Siti Laela dan Karel Sompoton. Tak lupa turut hadir tim pakar, Mitra OPD yaitu dinas Kelautan dan Perikanan serta biro hukum Prov Kaltara.

Pertemuan ini merupakan pembahasan Tahap terakhir Ranperda pengelolaan sumber daya Kelautan dan Perikanan.
Dalam pertemuan ini terdapat beberapa poin yang perlu dikoreksi dan disesuaikan dengan kaidah yang berlaku terkait Ranperda pengelola pengelolaan sumber daya Kelautan dan perikanan.

Untuk tahap selanjutnya akan dijadwalkan untuk pengharmonisasian substansi Ranperda dengan Kementerian Hukum dan HAM. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ini Rangkuman Agenda Kerja Fenry Alpius Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara di PLTA Mentarang

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Warga desa Paking kabupaten Malinau menyambut baik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang, hal itu disampaikan warga saat agenda kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara,.Fenry Alpius SE M Si ke desa tersebut beberapa waktu yang lalu.

Akan tetapi kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu menambahkan, terkait pembangunan PLTA tersebut nantinya yang dimulai dari pekerjaan hingga beroperasi yang pasti akan bermanfaat secara luas kepada masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga yang ada di Kabupaten Malinau.

Namun yang paling penting sebelum melaksanakan kegiatan disana adalah relokasi masyarakat, agar warga yang terdampak benar-benar direlokasi pada tempat yang sesuai dimana mereka berada sebelumnya.

Pada pertemuan dengan masyarakat itu juga lanjut nya, terkait desa Paking yang jaraknya dengan lokasi bendungan sekitar 5 kilometer. Sesuai pernyataan masyarakat desa Paking tersebut desa mereka tidak termasuk desa yang terdampak oleh perusahaan yang membangun PLTA.

“Inikan menjadi pertanyaan masyarakat disana padahal desa Paking dengan lokasi bendungan sangat dekat sekali, ” tegas Fenry.

Padahal anggapan masyarakat dan kita dari Komisi III bahwa desa Paking dimaksud adalah desa yang terdampak. “Itulah yang menjadi harapan kami dari komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ” ujar Fenry Alpius.

Hal lain dalam merekrut tenaga kerja di PLTA yang ada di Mentarang, dari Komisi III dengan tegas meminta masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau di prioritaskan. Kalau sudah mencukupi baru merekrut warga lain yang ada di Kalimantan Utara.

Demikian juga untuk hasil pertanian warga seperti sayur dan ikan hasil tangkapan nelayan setempat maupun daging dan sebagainya bisa diterima (dibeli) oleh pihak perusahaan.

Karena dengan hasil pertanian dari warga itu, yang dijual kepihak perusahaan akan secara langsung bisa menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Demikian pula nantinya apabila pihak perusahaan tidak mau menerima itu, maka ini juga akan menjadi masalah.

“Oleh sebab itu saya selaku wakil ketua komisi III Provinsi Kalimantan Utara berharap pembangunan PLTA tersebut dapat memanusiakan manusia yang ada disitu, dan pembangunan nya betul-betul sangat berdampak positif bagi masyarakat secara luas, ” pungkas Fenry.

Yang tidak kalah penting lagi, seperti yang disampaikan warga, nantinya apakah PLTA akan menggratiskan listrik bagi warga sekitarnya. “Itu juga menjadi pertanyaan mereka soal komitmen dari perusahaan dan negara terkait dengan itu, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Kehadiran PLTA Mentarang Diharapkan Bisa Menjaga Peradaban dan Budaya Lokal

Published

on

Fenry Alpius SE M Si, wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Perusahaan yang berinvestasi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang di Kabupaten Malinau , diminta memperhatikan sekaligus menjaga dan merawat budaya serta peradaban masyarakat disekitar bendungan.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 25/1/2023.

“Meskipun akses budaya dari peradaban lain terbuka luas dengan adanya kehadiran PLTA Mentarang itu nanti, namun suatu bangsa harus mampu membangun dan mempertahankan budaya yang telah dimiliki dari masa lalu, yakni budaya masyarakat setempat yang ada disekitar lokasi bendungan PLTA, ” kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu.

Kenapa budaya dan peradaban setempat itu harus diperhatikan?, karena masyarakat disana khawatir kebiasaan-kebiasaan turun temurun mereka tak bisa lagi dilakukan dengan adanya PLTA tersebut, padahal sumber penghidupan warga ada diperairan dan hutan rimba belantara itu.

“Saya sudah bertemu dengan masyarakat desa Paking dan Harapan Maju, mereka mempertanyakan itu, apakah nanti mereka bisa menangkap ikan dan berburu disekitar PLTA, “ujar Fenry.

Wajar timbul seribu satu macam pertanyaan dibenak masyarakat tentang hal ini, karena selama ini belum pernah ada sosialisasi kepada mereka, baik dari investor maupun dari pemerintah melalui stake holder terkait.

Sehingga warga disana tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka kedepan. Apakah bisa berburu binatang dan mencari ikan untuk kebutuhan mereka sebagaimana lazim nya dilakukan warga sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam.

“Intinya berapa radius tempat warga boleh beraktivitas juga harus jelas, jangan sampai dikemudian hari akan menuai masalah baru, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ini Dia Gambaran Tugas Komisi 1 DPRD Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, menggambarkan beberapa agenda kerja yang ditangani oleh komisinya.

Menurutnya, seperti yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk menangani pengaduan masyarakat kedewan tentang sengketa lahan dan lain sebagainya.

“Komisi 1 tidak sepi dari kegiatan, sangat banyak sekali, ” ujarnya, Senin 23/1/2023.

Kendati demikian harapnya, persoalan sengketa lahan dimaksud kalau bisa jangan lah ada. Terutama sengketa lahan antar warga dan pihak perusahaan swasta.

Bagaimana pun lanjutnya, Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru sangat membutuhkan yang namanya investasi.

Karenanya semua pihak baik masyarakat maupun dunia usaha bisa menyatukan persepsi bersama. Artinya pihak perusahaan juga harus bisa mengedepan kan kepentingan masyarakat disekitar wilayah operasinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending