TANJUNG SELOR – Persoalan akses jalan diwilayah perbatasan provinsi Kalimantan Utara, seperti ruas jalan Malinau – Long Semamu menuju Krayan, Malinau – Mansalong menuju Tau Lumbis kabupaten Nunukan dan ruas jalan Malinau – Long Alango menuju Apo Kayan di Kabupaten Malinau, wajib hukum nya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), yang diperkuat dengan Inpres sebagaimana pembanguna ruas jalan diprovinsi lain nya di Indonesia yang sama-sama dibangun oleh negara.
“Kita dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Kalimantan Utara akan berusaha memaksimalkan dan mencari celah dari sisi alas hukum nya sehingga pengerjaan jalan perbatasan menjadi prioritas untuk dilaksanakan setiap tahun hingga tuntas 100 persen, ” kata Alberthus Stefanus Marianus ST, ketua DPRD Kaltara kepada media ini Kamis 29/9/2022.
Jangan sampai seperti selama ini untuk pengerjaan jalan perbatasan di Kalimantan Utara menjadi sebuah program yang harus menunggu terus, harus melobi lagi pada setiap tahun anggaran tersebut.
karenanya dengan upaya membangun jaringan antara kabupaten, provinsi dan pusat nantinya diharapkan melalui Fraksi PDI Perjuangan akan segera melaporkan bagaimana kondisi jalan perbatasan itu, agar supaya ada tindaklanjutnya. Oleh sebab itu Fraksi PDIP akan meminta arahan kepada para senior Fraksi PDIP yang ada di DPR Republik Indonesia, wabil khusus kepada Ir Deddy Yevri Hanteru Sitorus MA.
Terkait bagaimana caranya bisa memaksimalkan kondisi dan keadaan yang namanya infrastruktur jalan sehingga daerah-daerah perbatasan dimaksud tidak berulang-ulang dan monoton terus berkutat dengan persoalan akses jalan yang tidak kunjung bisa terselesaikan pengerjaan nya.
Kalau dari sisi pemerintah provinsi, persoalan ini dari 10 prioritas juga sudah masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), jadi kalau memang persoalan jalan diwilayah perbatasan tersebut tidak masuk dalam program strategis nasional ini wajib harus segera diperjuangkan bersama.
“Perihal konektifitas antar wilayah perbatasan ini juga sudah pernah saya sampaikan kemedia beberapa waktu lalu, ” imbuh Alberthus Stefanus Marianus ST.
Alasan nya kalau semua sudah tersambung maka untuk pengendalian dan jangkauan dari pemerintah jauh akan lebih epektif dan episien.
“Oleh sebab itu nanti Fraksi PDIP bersama DPR RI bersama-sama melakukan lobi ke Presiden Jokowidodo agar persoalan jalan perbatasan di Kalimantan Utara masuk dalam program Strategis Naaional (PSN), dan diperkuat lagi dengan Instruksi Presiden (Inpres) yang dikeluarkan oleh pemerintah, ” ujar Albert.
Karena apa, kita hanya meyakini bahwa masalah perbatasan tidak akan bisa cepat terselesaikan tanpa pemerintah pusat. Karena untuk daerah pasti terus merasa kesulitan karena keterbatasan anggaran yang ada seperti yang kita alami selama ini.
“Dalam waktu dekat persoalan ini akan segera kami konsultasikan kepada senior partai yang ada di DPR RI, agar bisa diperjuangkan bersama-sama untuk kemaslahatan masyarakat yang ada diperbatasan negara, ” jani Albert. * jk/kjs.
