Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Minta Kesulitan BBM Dilaut Dicarikan Solusi

Published

on

Pertemuan DPRD Kaltara dengan Para Pemilik armada angkutan laut di Tarakan.

TARAKAN – Bisa memicu inflasi, DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meminta persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk transportasi barang di laut segara dicarikan solusi.

Naiknya harga dan sulitnya mendapat pasokan BBM dilaut, bisa membuat harga bahan pokok naik.

Keluhan pengusaha itu, diterima Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Albertus Stefanus Marianus bersama anggota Komisi Rahmat Sewa dan Muhammad Hatta saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke UPTD Pelabuhan Tengkayu Kota Tarakan, Rabu (28/9/22).

“Kita mendapati ada beberapa pengusaha di bidang angkutan, khususnya dibidang angkutan barang dan jasa kesulitan mendapatkan solar. Apalagi, kapal tersebut membawa barang dari Kota Tarakan menuju ke Tana Tidung dan Malinau,” kata Albert sapaan akrap Albertus Stefanus Marianus.

Selama ini, kapal pengangkut barang sembilan bahan pokok (Sembako) mengalami kesulitan mendapatkan BBM.  Hal ini berdampak terhadap distribusi barang ke daerah di Kaltara tersendat dan harga sembako mengalami kenaikan.

“Mereka kesulitan mencari bahan bakarnya, nah ini lah maksud kita tugas dan fungsi pemerintah untuk menekan ini secepat mungkin. Jangan sampai hal-hal yang sederhana ini, kita menanggung inflasi di daerah karena antara supply dan demandnya tidak seimbang,” tegas politisi PDIP.

Makanya ditegaskan Albert, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara khususnya dari Dinas/stakeholder terkait seperti Biro Ekonomi dan Dinas Perhubungan (Dishub) bisa mengidentifikasi/menginventarisir persoalan ini. Ia menilai ongkos angkut barang sembako perlu disubsidi untuk menekan harga.

“Kalau saya kategorinya ini memang subsidi negara, sehingga ongkos angkutnya itu harus dibantu mereka dengan barang subsidi. Karena yang diangkut ini barang 9 bahan pokok, seharusnya negara yang menyiapkan itu, kita pemerintah kalau di Provinsi ya Pemprov, kalau di Kabupaten ya Pemkab,” ujar Albert.

Mencari solusi persoalan kebutuhan BBM di laut, DPRD akan membahasnya dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Apalagi persoalan ini, sudah lama terjadi.

“Nah ini yang perlu kita tanyakan terutama juga kepada Dishub bagaimana identifikasinya, kan ini teman-teman ini kalau saya dengar mereka sudah jalan lama loh. Kalau sudah jalan lama, seharusnya menurut saya diluar konteks ini yang namanya barang sembako itu kan harus disubsidi negara pemerintah pusat, Pemprov, sampai ke pemerintah Kabupaten/Kota,” tutup Albert. * jk/kjs.

DPRD Kaltara

Ini Rangkuman Agenda Kerja Fenry Alpius Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara di PLTA Mentarang

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Warga desa Paking kabupaten Malinau menyambut baik rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang, hal itu disampaikan warga saat agenda kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltara,.Fenry Alpius SE M Si ke desa tersebut beberapa waktu yang lalu.

Akan tetapi kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu menambahkan, terkait pembangunan PLTA tersebut nantinya yang dimulai dari pekerjaan hingga beroperasi yang pasti akan bermanfaat secara luas kepada masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga yang ada di Kabupaten Malinau.

Namun yang paling penting sebelum melaksanakan kegiatan disana adalah relokasi masyarakat, agar warga yang terdampak benar-benar direlokasi pada tempat yang sesuai dimana mereka berada sebelumnya.

Pada pertemuan dengan masyarakat itu juga lanjut nya, terkait desa Paking yang jaraknya dengan lokasi bendungan sekitar 5 kilometer. Sesuai pernyataan masyarakat desa Paking tersebut desa mereka tidak termasuk desa yang terdampak oleh perusahaan yang membangun PLTA.

“Inikan menjadi pertanyaan masyarakat disana padahal desa Paking dengan lokasi bendungan sangat dekat sekali, ” tegas Fenry.

Padahal anggapan masyarakat dan kita dari Komisi III bahwa desa Paking dimaksud adalah desa yang terdampak. “Itulah yang menjadi harapan kami dari komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, ” ujar Fenry Alpius.

Hal lain dalam merekrut tenaga kerja di PLTA yang ada di Mentarang, dari Komisi III dengan tegas meminta masyarakat yang ada di Kabupaten Malinau di prioritaskan. Kalau sudah mencukupi baru merekrut warga lain yang ada di Kalimantan Utara.

Demikian juga untuk hasil pertanian warga seperti sayur dan ikan hasil tangkapan nelayan setempat maupun daging dan sebagainya bisa diterima (dibeli) oleh pihak perusahaan.

Karena dengan hasil pertanian dari warga itu, yang dijual kepihak perusahaan akan secara langsung bisa menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Demikian pula nantinya apabila pihak perusahaan tidak mau menerima itu, maka ini juga akan menjadi masalah.

“Oleh sebab itu saya selaku wakil ketua komisi III Provinsi Kalimantan Utara berharap pembangunan PLTA tersebut dapat memanusiakan manusia yang ada disitu, dan pembangunan nya betul-betul sangat berdampak positif bagi masyarakat secara luas, ” pungkas Fenry.

Yang tidak kalah penting lagi, seperti yang disampaikan warga, nantinya apakah PLTA akan menggratiskan listrik bagi warga sekitarnya. “Itu juga menjadi pertanyaan mereka soal komitmen dari perusahaan dan negara terkait dengan itu, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Kehadiran PLTA Mentarang Diharapkan Bisa Menjaga Peradaban dan Budaya Lokal

Published

on

Fenry Alpius SE M Si, wakil ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Perusahaan yang berinvestasi pada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Mentarang di Kabupaten Malinau , diminta memperhatikan sekaligus menjaga dan merawat budaya serta peradaban masyarakat disekitar bendungan.

Perihal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Fenry Alpius SE M Si, kepada media ini diruang kerjanya, Rabu 25/1/2023.

“Meskipun akses budaya dari peradaban lain terbuka luas dengan adanya kehadiran PLTA Mentarang itu nanti, namun suatu bangsa harus mampu membangun dan mempertahankan budaya yang telah dimiliki dari masa lalu, yakni budaya masyarakat setempat yang ada disekitar lokasi bendungan PLTA, ” kata Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu.

Kenapa budaya dan peradaban setempat itu harus diperhatikan?, karena masyarakat disana khawatir kebiasaan-kebiasaan turun temurun mereka tak bisa lagi dilakukan dengan adanya PLTA tersebut, padahal sumber penghidupan warga ada diperairan dan hutan rimba belantara itu.

“Saya sudah bertemu dengan masyarakat desa Paking dan Harapan Maju, mereka mempertanyakan itu, apakah nanti mereka bisa menangkap ikan dan berburu disekitar PLTA, “ujar Fenry.

Wajar timbul seribu satu macam pertanyaan dibenak masyarakat tentang hal ini, karena selama ini belum pernah ada sosialisasi kepada mereka, baik dari investor maupun dari pemerintah melalui stake holder terkait.

Sehingga warga disana tidak mengetahui bagaimana kehidupan mereka kedepan. Apakah bisa berburu binatang dan mencari ikan untuk kebutuhan mereka sebagaimana lazim nya dilakukan warga sejak puluhan bahkan ratusan tahun silam.

“Intinya berapa radius tempat warga boleh beraktivitas juga harus jelas, jangan sampai dikemudian hari akan menuai masalah baru, ” tutup Fenry Alpius. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Ini Dia Gambaran Tugas Komisi 1 DPRD Kaltara

Published

on

Hj Ainun Farida Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Hj Ainun Farida, menggambarkan beberapa agenda kerja yang ditangani oleh komisinya.

Menurutnya, seperti yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk menangani pengaduan masyarakat kedewan tentang sengketa lahan dan lain sebagainya.

“Komisi 1 tidak sepi dari kegiatan, sangat banyak sekali, ” ujarnya, Senin 23/1/2023.

Kendati demikian harapnya, persoalan sengketa lahan dimaksud kalau bisa jangan lah ada. Terutama sengketa lahan antar warga dan pihak perusahaan swasta.

Bagaimana pun lanjutnya, Kalimantan Utara sebagai Provinsi baru sangat membutuhkan yang namanya investasi.

Karenanya semua pihak baik masyarakat maupun dunia usaha bisa menyatukan persepsi bersama. Artinya pihak perusahaan juga harus bisa mengedepan kan kepentingan masyarakat disekitar wilayah operasinya. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending