Connect with us

Berita Kaltara

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd : “Lelang EO untuk Media Masa” Harus Ready Bulan Februari 2023

Published

on

Drs Datu Buyung Perkasa M Pd gelar Kanjeng Pengeran Suryoatmodjo.

– Diumumkan secara luas dan terbuka agar bisa diikuti oleh banyak perusahaan EO dari luar Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Mendekati tahun anggaran 2023 yang akan datang, Ketua Forum Wartawan Kaltara Bersatu (FWKB), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd berharap proses lelang tender untuk media di Pemprov Kaltara bisa dipercepat, minimal paling lambat awal bulan Februari 2023 sudah bisa dimulai pekerjaan nya.

Mengingat dua tahun terakhir proses lelang selesai dilaksanakan pada Bulan Juni tahun berjalan. Sehingga waktu publikasi optimalnya hanya 6 bulan saja.

“Sebaiknya untuk lelang tender perusahaan Event Organizer (EO) yang menjadi mitra media masa, baik media elektronik, media online dan media cetak serta advertising proses lelang nya wajib diumum kan secara terbuka dibanyak media masa yang ada. Agar EO dari luar Provinsi Kalimantan Utara yang berminat mengikuti lelang tersebut bisa mempersiapkan sarat-sarat yang diwajibkan, ” kata Datu Buyung Perkasa kepada media ini melalui sambungan telpon WhatsAPP, Selasa 13/9/2022.

Lebih Lanjut Datu Buyung Perkasa yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan menambahkan, kenapa harus diumumkan secara luas, harapan nya lelang nya kelak banyak EO yang menjadi mitra media nasional bisa ikut menyebarluaskan informasi tentang potensi yang ada di Kalimantan Utara.

“Kita juga berharap prosentase media lokal dan nasional 50 50, artinya 50 persen media lokal dan 50 persen media nasional, ” ujar Datu Buyung.

Dl bagian lain, Datu Buyung Perkasa juga menyebut, bahwa secara kelembagaan mendukung segala kebijakan Gubenur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M Hum untuk percepatan pembangunan provinsi Kalimantan Utara disegala bidang.

“Pertanyaan nya kenapa kita ingin proses lelang dipercepat ?, supaya progres anggaran bisa terserap maksimal, ” tegas Datu Buyung. * jk.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending