Connect with us

Berita DPRD Kaltara

Ternyata Toko Indonesia di Krayan Kaltara Belum Juga Kunjung Beroperasi

Published

on

Yakob Palung Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Selain sudah berumur hampir tiga tahunan, ternyata sampai saat ini Toko Indonesia satu harga di Krayan Kabupaten Nunukan belum juga kunjung beroperasi sebagaimana mestinya.

“Kekuatiran saya akibat belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya bangunan Toko Indonesia satu harga di Krayan kabupaten Nunukan bisa mengalami kerusakan, kan sayang, ” kata Yakob Palung, anggota DPRD Kaltara saat berbincang dengan media ini, Senin 12/9/2022.

Menurutnya, keinginan warga agar Toko ini segera beroperasi sangat lah kuat. Apalagi ditengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan belum hilangnya Pandemi Covid 19,.tentu sangat berpengaruh terhadap daya beli mereka.

Maka wajar bila warga berharap Toko Indonesia satu harga segera hadir dengan harga murah dan beragam barang kebutuhan cukup tersedia disana.

Namun setiap kita melewati bangunan dimaksud, yang tampak hanya tumbuh rumput liar yang kian panjang dan nyaris menutupi bangunan. “Harapan kita dari DPRD bagaimana dinas tekhnis bisa segera mengoperasikan toko Indonesia itu. Apalagi sekarang di Krayan warga terus merasa kesulitan untuk mendapatkan sembako murah, ” tegas Yakob Palung.

Keinginan lain lanjut dia, kalau boleh Subsidi Ongkos Angkut Barang (SOA), seluruh barang ada di toko Indonesia tersebut. Selanjutnya dijual dengan harga yang seragam lalu didistribusikan ke seluruh desa-desa yang membutuhkan.

Mengingat kunjungan kerja 100 hari kerja Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH ke Krayan beberapa waktu lalu, Yakob Palung mengatakan, saat itu masih ada bagian-bagian dari bangunan Toko Indonesia yang perlu dibenahi. Hanya saja sampai saat ini belum diketahui apakah sudah ditindaklanjuti perbaikan nya atau belum oleh Dinas PUPR Perkim selaku yang membangun atau tidak sama sekali tak diketahui.

Dimana tambah dia, peresmian toko Indonesia ini dilakukan oleh Gubernur sebelum nya, yaitu Dr H Irianto Lambrie. Nah sampai sekarang kondisi nya ya seperti ini sudah belum juga kunjung beroperasi.

“Kalau memang ada dibangunan itu yang harus dibenahi ya disegerakan lah untuk dianggarkan yang selanjutnya kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, ” pungkas Yakob Palung. * jk/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

Fenry Singgung Kepala Disperindagkop Jarang Hadiri RDP

Published

on

Fenry Alpius SE M Si Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim pengendali inflasi daerah (TPID) Pemprov Kaltara terkait pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM.

Dalam RDP itu dihadiri oleh pimpinan DPRD Kaltara dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltara.

DPRD Kaltara mempertanyakan langkah dan strategi pemprov dalam mengendalikan inflasi dan kenaikan harga bahan pokok.

Karena untuk angka inflasi, Kota Tanjung Selor menjadi sorotan pemerintah pusat lantaran inflasi tembus di angka 7,4 persen, atau masuk dalam 10 besar nasional.

Tak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, anggota dewan juga menyoroti kehadiran Kepala Disperindagkop Kaltara, Hasriyani yang hadir dalam RDP pagi ini.

Menurut Anggota DPRD Kaltara, Fenry Alpius, kehadiran Hasriyani adalah hal yang luar biasa, sebab dalam beberapa kali rapat bersama pemprov, Hasriyani disebut jarang hadir.

“Kami berterima kasih Ibu Kadis Disperindagkop bisa hadir di sini karena beliau jarang hadir,” kata Fenry Alpius, Senin (19/9/2022).

Rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kaltara dan TPID Pemprov Kaltara membahas pengendalian inflasi pasca kenaikan harga BBM, Senin (19/9/2022).

“Jadi Pak Sekprov saya ucapkan terima kasih, kali ini Ibu Kadis Disperindagkop bisa datang,” ungkap Politisi Golkar ini.

Menurut Fenry, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya bersikap terlalu keras terhadap Pemprov Kaltara. Menurut Fenry, yang ia lakukan semata hanya menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. “Saya bukan keras, tapi saya ini membela rakyat karena saya wakil rakyat,” ujarnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Minta Realiasi Anggaran Dikebut

Published

on

Alberthus SM Baya ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – DPRD Kaltara berharap pemerintah meningkatkan serapan atau realisasi anggaran di APBD 2022.

Diketahui, realisasi anggaran Pemprov Kaltara menjadi perhatian khusus dari Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang, sebab angkanya belum mencapai 50 persen hingga akhir semester I tahun 2022.

Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, mengatakan, realisasi yang masih rendah tak lepas dari situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

“Kita ini kan baru di kondisi pemulihan pandemi,” kata Albertus Stefanus Marianus.

Kendati demikian, Politisi PDIP ini meminta pemerintah dapat menggenjot kembali belanja anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Kita mengiginkan pemerintah menaikan progres realisasi yang masih rendah,” ujarnya.

“Tentu harus genjot lagi, harapan kita di semester II ini ada hal-hal yang konkret bisa direalisasikan,” ungkapnya. * jk/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Soroti Antrean Kendaraan Yang Mengular di SPBU

Published

on

Alberthus Silfanus Marianus ST Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

TANJUNG SELOR – Antrean panjang kendaraan di SPBU di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor terjadi saban hari.

Deretan kendaraan seperti truk, pikap dan mobil kerap terlihat mengantre di bahu jalan bahkan hingga malam hari.

Menurut Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, yang mendapatkan informasi dari pengelola SPBU, antrean panjang itu terjadi karena terbatasnya stok bahan bakar seperti jenis solar bersubsidi.

Albertus bilang, DPRD Kaltara akan mencoba berkomunikasi dengan BPH Migas agar kuota bensin di Bulungan dan juga di Kaltara dapat ditambah sehingga antrean dapat berkurang.

Mereka juga bilang kuota solar agak kurang, jadi kita akan komunikasi dengan BPH Migas agar ada penambahan kuota,” kata Albertus Stefanus Marianus, Selasa (20/9/2022).

“Karena kan kita lihat sampai antre panjang, jadi kita ingin semua masyarakat terlayani,” ujarnya.

Tak hanya meminta penambahan kuota, Albertus mengatakan pentingnya pengaturan dan pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi. * jk/kjs.

Ia mengatakan harus ada evaluasi dalam penyaluran agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti maraknya pengetap bensin.

“Motor itu harus diatur ya, sementara ini kan nopolnya yang dicatat apakah itu efektif? ini yang harus dievaluasi,” tutur Albertus. * jk/kjs.

Continue Reading

Trending