TANJUNG SELOR – Ketua DPRD Kabupaten Bulungan beserta seluruh anggota Komisi Satu melaksanakan monitoring keperusahaan PT Abdi Borneo Plantations dan PT Tunas Borneo Plantations.
Kilat A.Md Selaku Ketua DPRD Kabupaten Bulungan menjelaskan tujuan dilaksanakannya monitoring adalah sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, mengingat salah satu tugas dan pungsi DPRD sebagai fungsi kepengawasan disebutkan juga dalam Peraturan Daerah dimaksud dalam Pasal 4 Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dilaksanakan berdasarkan asas.
a. terbuka.
b. Bebas
c. Obyektif
d. adil dan setara tanpa diskriminasi.
Menurut Penjelasan Plh. Manager PT Tunas Borneo Plantations, Purwanto, sejauh ini Perusahaan nya sudah menerapkan Amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2019 tersebut. Dimana dalam Peraturan Daerah dimaksud tertuang dalam Pasal 25 disebutkan Dalam rangka Penempatan Tenaga Kerja Lokal, Pemberi Kerja wajib mengutamakan penerimaan tenaga kerja lokal paling sedikit 80% (delapan puluh persen), sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.
“Dan dapat kami jelaskan juga bahwa ada dua tenaga kerja lokal yang saat ini memduduki jabatan Esekutif di PT Tunas Borneo Plantations untuk yang lainya bervariasi kedudkukanya mulai dari pemanen buah sampai dengan mandor Lapangan, “jelasnya.
Sedangkan Hj, Shanti Lusiana, ST Anggota Komisi Satu DPRD Kabupaten Bulungan dalam pertemuan monitoring diruang rapat PT Tunas Borneo Plantations mengusulkan agar pihak perusahaan dapat menerima Tenga Kerja Lokal penyandang disabilitas sebagai kesetaraan terhadap pekerja lokal terkhusus masyarakat Kabupaten Bulungan.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan menyampaikan Monitoring adalah sebagai bahan Evaluasi dan Sinkronisasi DPRD terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan terkait penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2019 tentunya dalam Monitoring kali ini kami membawa OPD terkait,tegasnya * jk/kjs.
