DPRD Kaltara
DPRD Minta Pemprov Kaltara Segera Menyelesaikan Persoalan Perdagangan Diperbatasan Krayan
TANJUNG SELOR – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan Dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bersama dengan Kepala Bappeda, Dinas Perindagkop, Badan Perbatasan, BPKAD, Dinas Perhubungan, Inspektorat, Perwakilan Tokoh Masyarakat Adat Di Wilayah Perbatasan Krayan, Camat Krayan, Serta Ketua ASPPINDO Provinsi Kalimantan Utara Terkait Permasalahan Perdagangan di Daerah Perbatasan Krayan, ada beberapa hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam RDP yang berlangsung dirumah rapat DPRD ini, Selasa, 12/7/2022 Politisi Partai Golkar, Fenry Alpius SE M Si, yang Juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan saat diwawancari usai RDP, terkait permasalahan perdagangan di daerah perbatasan mengatakan, bahwa RDP ini di lakukan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan perdagangan di daerah perbatasan di wilayah Krayan.
“RDP ini kami tidak mencari siapa yang salah akan tetapi ingin mendudukan pokok permasalahannya dan mencari solusi untuk penyelesaian demi untuk kepentingan rakyat Kalimantan Utara di daerah perbatasan Krayan, ” tegas Fenry Alpius yang kerap disapa FA itu.
Untuk itu kata dia lagi, perlu mendengarkan dari semua pihak baik dari Pemerintah Provinsi dalam hal ini OPD-OPD Terkait Dalam Permasalahan, pihak perwakilan dari masyarakat adat di wilayah Krayan, Camat Krayan Serta Asppindo untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan perdagangan di wilayah perbatasan Krayan ini.
Dari RDP ini tambah Fenry, kita mensepakati beberapa hal untuk segera di tindaklanjuti.
1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini bapak Gubernur Kalimantan Utara agar segera melakukan komunikasi dengan Pemerintah Malaysia melalui Konjen Indonesia di Serawak untuk penyelesaian masalah perdagangan di daerah perbatasan Krayan.
2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini bapak Gubernur Kalimantan Utara agar Segera melakukan komunikasi dengan Pemerintah Malaysia melalui Konjen Indonesia di Serawak. agar pelaksanaan perdagangan antar negara Indonesia-Malaysia seperti sebelum Pandemi Covid 19 yaitu sistem Perdagangan Tradisional (Business To Business).
3. Kinerja Dinas Tehnis yang Terkait dengan hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara di Evaluasi.
4. Pemerintah Provinsi agar segera melakukan tindak lanjut terkait hal ini dalam waktu dekat dan hasil tindak lanjut di komunikasikan ke DPRD dan di Sampaikan kepada masyarakat diwilayah perbatasan Krayan.
Kami siap mendukung langkah-langkah yang di lakukan kleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menyelesaikan permasalahan ini.
Kaltara Rumah Kita dan Kaltara Selalu di Hati. *jk/kjs.
DPRD Kaltara
Mendorong Kaum Perempuan Kaltara Terjun ke Politik
TANJUNG SELOR – Hj Ainun Farida Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kalimantan Utara mendorong kaum perempuan untuk ikut terjun ke dunia politik
“Kalau perempuan itu ikut berpolitik, insya Allah politik itu akan menjadi berwarna, “ ujar Hj Ainun Farida yang juga sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kaltara, kepada media ini.
Agar bagaimana kita bisa melaksanakan peran sebagai perempuan terutama mengambil keputusan-keputusan untuk kaum perempuan itu sendiri dan anak. Oleh karena itu sangat penting bagi bagi saya selaku Ketua KPPI Provinsi Kalimantan Utara untuk mendorong kaum perempuan ini untuk jangan takut berpolitik.
“Karena politik itu indah, oleh sebab itu pemerintah selaku pembina politik di daerah perlu mendorong partisifasi kaum perempuan dikancah perpolitikan daerah, “ ujarnya.
Kalau peran perempuan sekarang cukup lumayan, tapi untuk memenuhi 30% kuota perempuan itu belum masih jauh.
“Itu yang membuat saya kemarin mengadakan workshop peningkatan peran perempuan dalam politik supaya kalua menjadi calon legislatif tidak hanya sekedar menjadi pelengkap, tidak hanya sekedar menjadi. pemenuhan kota saja, tapi mereka harus berbuat, harus bekerja, harus all out mendatangi konstituennya untuk mendapatkan suara terbanyak, “ tegas Hj Ainun Farida.
Supaya nanti ketika Pemilu yang akan datang politisi perempuan dapat meraih suara yang signifikan. Jadi sehingga begitu dihitung masuk di DPR bisa mencapai 30% kuotanya, sekarang kan belum. Memang untuk cara mencapai itu bagi perempuan sangat berat. tapi kita santai aja, sambil memperbaiki diri, belajar banyak tentang bagaimana menjadi caleg yang bagus, intens menemui konstituen kita.* jk/kjs.
DPRD Kaltara
Tamara Moriska Hadiri Upacara Penurunan Bendera HUT Proklamasi 2024
TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tamara Moriska, S.H., menghadiri Upacara Penurunan Bendera Merah Putih peringatan HUT RI Ke-79 bertempat di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Sabtu (17/08/2024).
Wakil Gubernur Kaltara, DR. Yansen TP, M.Si menjadi Inspektur Upacara pada upacara penurunan bendera.
Upacara yang berlangsung sore hari ini juga dihadiri para Forkopimda, para pejabat utama Pemprov Kaltara, hingga pimpinan instansi vertikal.
Setelah upacara penurunan bendera, acara dilanjutkan malam resepsi kenegaraan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Pemprov. Kaltara.
Anggota DPRD Tamara Moriska, SH bersama Anggota DPRD Marli Kamis, SH dan Sekretaris DPRD H. Mohammad Pandi, SH., M.AP menghadiri acara tersebut.(hms/jk/kjs)
DPRD Kaltara
Anggota DPRD Kaltara Masa Bakti 2024 – 2029 Akan di Lantik 4 September
TANJUNG SELOR – Dijadwalkan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara masa keanggotaan tahun 2024 – 2029 akan dilantik pada tanggal 4 September 2024 yang akan datang.
Sementara itu, menyangkut yang berkaitan dengan atribut kelengkapan untuk pelantikan hingga kini tengah dipersiapkan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kaltara H Mohammad Pandi SH M AP kepada media ini melalui telpon WhatsAPP nya, Minggu 18/8/2024.
Antara lain kelengkapan atribut seperti pin emas dan pakaian seragam baru bagi anggota DPRD yang baru tersebut.
Untuk ketua DPRD sementara, H Fandi menegaskan pihak nya telah menyurati pimpinan partai karena itu kewenangan mereka. Sementara sekretariat dewan hanya sebatas memfasilitasi acara pelantikan saja.
Momen acara pengambilan sumpah janji anggota akan dipandu oleh ketua Pengadilan Tinggi Kaltara. Selanjutnya nya dirangkai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan DPRD 2019 – 2024 kepada pimpinan sementara.
“Seluruh anggota dewan juga akan melaksanakan orientasi di Jakarta, sesuai jadwal yang ada yaitu pada tanggal , 23 – 27 September 2024, “kata H Fandi. * jk/kjs.
-
Kaltim2 weeks ago
Perjuangkan Peningkatan Kesejahteraan, Forum Silaturahmi Hakim Adhoc Tipikor dan PHI Ibu Kota Nusantara serukan Gerakan Cuti Bersama
-
DPRD Bulungan1 week ago
Besok Pimpinan Depenitif DPRD Bulungan di Lantik
-
POLDA KALTARA2 weeks ago
Binrohtal Rutin Polda Kaltara, Wujudkan Personel Polri Humanis yang Penuh Empati dan Dedikasi
-
DPRD Bulungan7 days ago
Usai Dilantik, Riyanto Ketua DPRD Bulungan Langsung Tancap Gas Berkerja