Connect with us

Berita DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Ingin Optimalkan Fungsi Pengawasan

Published

on

Ketua DPRD Kaltara Alberthus Silfanus Marianus ST (Kana).

JAKARTA – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD Dalam Sinergi Pembangunan Daerah” di Jakarta hari Jumat dan Sabtu (17-18/6/22).

Penyelenggaraan kegiatan ini, dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Respati Indonesia (URINDO).

Selain Pimpinan dan Anggota DPRD, bimbingan teknis ini juga diikuti Sekretaris DPRD Provinsi Kaltara beserta staf.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, diisi dengan berbagai macam materi mengenai peraturan, tata cara penyusunan rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku serta membahas terkait hak dan kewajiban anggota DPRD.

Adapun narasumber yang dihadirkan berasal dari Tim ahli Kementerian Dalam Negeri RI, yaitu DR. Sahat Marulitua, MA, Ni Putu Miari, S.STP., M.Si dan Drs. Ahmad Zakaria, MM.

Sebagai informasi, Kegiatan bimbingan teknis anggota DPRD ini, merupakan kegiatan rutin yang telah dijadwalkan pada kegiatan Badan Musyawarah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Provinsi Kaltara Masa Persidangan II Tahun 2022. Selain itu, untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya legeslatif dalam hal pengawasan.* jk/fb/kjs.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DPRD Kaltara

DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

Published

on

Wilayah perbatasan Kabudaya dengan Malaysia.

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.

TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot,  yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.

Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.

Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.

Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).

Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.

“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.

Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.

“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.

“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.

Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.

“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.

Continue Reading

DPRD Kaltara

Reses, DPRD Kaltara Terima Masukan Soal PPDB

Published

on

Syamsuddin Arfah anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara

TARAKAN – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sering menimbulkan kecemasan di masyarakat karena takut anaknya tidak diterima masuk sekolah negeri.

Kecemasan ini, disampaikan masyarakat Kota Tarakan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syamsuddin Arfah saat reses beberapa waktu lalu.

“Ada masukan dari mereka baik terkait PPDB. Mereka sampaikan bagaimana anak-anak mereka itu bisa masuk terakomodir untuk masuk di sekolah-sekolah tertentu,” kata Syamsuddin Arfah, belum lama ini.

Keluhan masyarakat soal PPDB, dijelaskan Syamsuddin Arfah ada keterkaitannya ke zonasi. Menurutnya, zonasi ini yang harus disempurnakan.

“Kita kan sudah komunikasikan ke Disdik (Dinas Pendidikan), jangan sampai yang tahun lalu itu terulang lagi. Kalau itu terjadi berarti kita itu gak maju, kita kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang lalu, kemudian yang lalu itu jangan sampai jadi masalah lagi sudah harus ada jalan keluarnya,” tegas Politisi PKS.

Persoalan lainkan dikatakan Syamsuddin Arfah, terkait afirmasi. DPRD menginginkan afirmasinya juga ada baik masyarakat yang kurang mampu dan lain sebagainya.

“Ini juga kan mendapatkan ruang, sedangkan kita punya kewajiban bahwa mereka itu harus bersekolah. Nah ini harus kita pikirkan bagaimana mereka masuk. Tetapi di sisi lain kan mereka dalam tanda petik itu, menghindari sekolah-sekolah swasta,” ujar mantan anggota DPRD Kota Tarakan 3 periode.

Kemudian yang lainnya dikatakan Syamsuddin Arfah tentang sekolah negeri yang sifatnya tertentu atau pilihan karena kualitas sekolahnya. Hal ini, juga persoalan setiap tahun perlu diselesaikan bersama.

“Kan warga masih juga membuat level-level. Kalau gak dapat sini, baru mereka masuk disini, itu sekolah negeri. Baru lah nanti beberapa langkah terakhir di sekolah swasta. Ini saya pikir persoalan-persoalan yang setiap tahun terjadi, makanya kualitas sekolah baik negeri maupun swasta perlu ditingkatkan sudah semuanya sama kualitasnya,” tutup Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kaltara. *jk/fb

Continue Reading

DPRD Kaltara

Mendesak Penataan Jalur Hijau Tanjung Palas, Situs Bersejarah Hingga Kelanjutan Pembangunan Pasar Kuliner

Published

on

Hj Ainun Farida Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi Partai Golkar (kiri), Drs Datu Buyung Perkasa M Pd Ketua Lembaga Adat Kesultanan Bulungan (kanan)..

Warga desa Antutan minta pembangunan jalan, warga desa Bumi Rahayu butuh bis sekolah dan jaringan air bersih.

TANJUNG SELOR – Sejumlah persoalan mengemuka yang disampaikan oleh warga, saat berlangsungnya acara Reses, Hj Ainun Farida, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, di Tanjung Palas, Bulungan, awal pekan lalu, segera disampaikan kepada pemerintah sebagai pelaksana pembangunan didaerah.

Agenda Reses masa sidang ke II Tahun 2022, di Tanjung Palas tersebut, dilangsungkan di Rumah Besar atau di Tanjung Palas dikenal dengan sebuta Ruma Raya, rumah Perdana Menteri Kesultanan Bulungan terakhir.

Dimana salah satu tokoh masyarakat, menginginkan pemerintah wajib memperhatikan pembangunan infrastruktur, mengingat sangat banyak bangunan dan benda bersejarah yang sudah dimakan usia, perlu perawatan dan pembangunan kembali secara utuh dan maksimal sesuai bentuk aslinya.

“Harapan kita pembangunan taman dijalur hijau mulai dari Tanjung Palas Hulu hingga Tanjung Palas Hilir segera terealisasi, “ kata Diman.

Selain itu, keluhan tenaga pendidik di sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dulunya menerima Insentif setiap bulan dari pemerintah, namun kini belum jelas apakah Insentif itu masih ada atau tidak.

“Tenaga pendidik ini harus menjadi perhatian kita Bersama, sebagai pendidik mereka harus sejahtera lahir batin, “ tegas Hj Ainun.

“Kita juga meminta pemerintah kembali memperhatikan kelanjutan pembangunan pasar kuliner Trans Kaltara yang ada di Tanjung Palas, karena sampai saat ini belum ada progress kelanjutan nya, “ tegas Hj Ainun Farida.

Lesunya perekonomian local, juga membuat masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah harus putar otak dan adu “kuat” untuk mepertahankan usahanya, tak terkecuali pelaku usaha di Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara saat ini.

Warga desa Antutan minta dibangunkan jalan.

Mengantisipasi perluasan pemukiman seiring pertambahan penduduk, dan menjelang kembalinya pusat pemerintahan Ibukota Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, warga desa Antutan juga mengusulkan agar pada bagian belakang perumahan warga disepanjang perkampungan dibangun jalan representative. Kelak bila terbangun rencana jalan sepanjang 3 kilometer tersebut, bisa menjadi tempat membangun rumah tinggal maupun tempat lain nya.

“Warga meminta saya memperjuangkan pembangunan jalan Antutan melalui anggaran Aspirasi, hanya saja ini bisa terlaksana bila ada dukungan dari Pemkab maupun Pemprov Kaltara, “ kata Hj Ainun Farida lagi.

Untuk itu juga guna mewujudkan impian warga, semua komponen atau pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa kelurahan, kecamatan, kabupaten hingga provinsi harus bersinergi.

Warga desa Bumi Rahayu, Tanjung Selor, butuh air bersih bis sekolah hingga

Di Tanjung Selor, atau tepatnya didesa Bumi Rahayu, masyarakat sangat berharap pemerintah bisa menyiapkan bis sekolah untuk putera-puteri mereka kesekolah.

“Warga desa Bumi Rahayu juga minta saluran air bersih bisa terbangun dan menjangkau perumahan. Baik untuk kebutuhan memasak maupun mencuci pakaian dan lain sebagainya, “ tutup Hj Ainun Farida. *jk/kjs.

 

Continue Reading

Trending