Berita Kaltara
Kabupaten Kota se Kaltara Penyangga Program Wajib Belajar 16 Tahun

– Sajau Pura di Bulungan dan Sei Menggaris Nunukan segera punya gedung SLTA.
TANJUNG SELOR – Pogram wajib belajar 16 tahun di Provinsi Kalimantan Utara, diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan, Teguh Hendry Sutanto, sesuai dengan kewenangan masing, antara Pemprov, Pemkab dan Pemkot.
“Untuk kabupaten kota mengawal dari PAUD, SD hingga SLTP. Provinsi mengatur SMA, SMK dan SLB, ” kata Teguh, kepada media ini beberapa waktu lalu melalui telpon selularnya.
Dalam hal ini juga, kabupaten kota sudah menerbitkan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Bupati (Perbup dan Peraturan Walikota (Perwakot),.tentang wajib PAUD satu desa satu PAUD.
“Kalau Dinas Pendidikan akan mengupayakan satu kecamatan satu SMA dan 1 SMK, yang titik-titik nya tak ada pelayanan pendidikan SLTA, ” ujarnya.
Tahun 2022 ini, Disdik akan membangun kan lagi sekolah baru diwilayah kabupaten Bulungan, kecamatan Tanjung Palas Timur desa Sajau Pura. Selanjut nya di Kabupaten Nunukan, di kecamatan Sei Mengaris.desa Sungai Ular.
“Titik-titik ini lah yang tidak terjangkau layanan pendidikan tingkat SLTA. Jadi dalam rangka mewujudkan wajib belajar 16 tahun itu kabupaten kota dan provinsi sudah melakukan sinkronisasi, ” pungkas Teguh Hendry Sutanto. * jk

Bulungan
Listrik Mati, Pelayanan RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor Berjalan Normal

– Pendaftaran pasien rawat jalan dan lain lain dilayani secara manual.
TANJUNG SELOR – DI Pastikan walau sempat terkendala beberapa menit akibat matinya lampu listrik, pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor tetap berjalan normal.
“Memang sempat beberapa menit pelayanan stagnan, tapi sudah kita lanjutkan secara manual, ” kata Direktur RSUD dr H Soemarno Sosroatmodjo Tanjung Selor, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dr H Suryatan, kepada media ini m, elalui telpon selularnya, Sabtu 25/6/2022.
Menurutnya, saat listrik mati biasanya pihaknya menggunakan ghenset cadangan. Namun ketika dinyalakan ghenset juga bermasalah sedikit terjadi troble.
“Tetapi kita terus melakukan upaya memberikan pelayanan yang terbaik kemasyarakat, salah satunya melalui cara manual, ” ujarnya.
Dengan klarifikasi ini, sekaligus meluruskan apa yang berkembang dimasyarakat. ” Pelayanan kita tetap jalan tak ada masalah, ” tutup dr Surya. * jk.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara Suarakan Percepatan Pembangunan Jalan Perbatasan

– Surati Kementerian PUPR di Jakarta.
TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Anto Bolokot, yang sekaligus sebagai Sekretaris Tim Percepatan Aspirasi Pembangunan Jalan Perbatasan, kembali menyuarakan usulan untuk pemenuhan infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kaltara.
Dia menyebutkan, enam lembaga adat di Nunukan sepakat untuk meminta pemerintah pusat segera mengalokasikan anggaran pembangunan pada tiga ruas jalan paralel di perbatasan Nunukan.
Ruas jalan yang dimaksud dimulai dari Kecamatan Lumbis – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu. Kemudian dari Tujung – Atap – Tepian Kecamatan Sembakung. Lalu Jalan Pintas Kecamatan Tulin Onsoi Menuju Kecamatan Lumbis Pansiangan.
Berdasarkan hasil paparan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara, Anto yang merupakan anggota Dewan dari Dapil IV itu mengungkapkan, jalan paralel perbatasan Mansalong – Lumbis Ogong – Lumbis Pansiangan – Lumbis Hulu memiliki panjang 155,7 kilometer (km).
Dari jumlah tersebut, 27,05 km di antaranya belum terbuka atau masih dalam kondisi hutan.
“Adapun jalan yang sudah terbuka sepanjang 124,65 km. Tapi belum berfungsi seluruhnya karena memerlukan perbaikan geometrik dan beberapa sungai bentang panjang masih memerlukan jembatan. Diperlukan DED untuk penuntasan jalan dan jembatan tersebut,” kata Anto.
Lanjut dia, ruas jalan Tujung – Atap – Sembakung memiliki panjang 102 km dengan kondisi yang belum terbuka. Hal yang sama di ruas Jalan Pintas Tulin Onsoi – Lumbis Pansiangan sepanjang 109 km.
“Berdasarkan aspirasi masyarakat dan lembaga adat pada enam kecamatan di sana yang merupakan Kawasan Strategis Negara (KSN), kami meminta Kementerian PUPR segera wujudkan pembangunan karena akses jalan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Secara teknis, pihaknya telah mengirim surat permohonan pembangunan kepada Kementerian PUPR. Kemudian ditembuskan kepada kepala daerah di tingkat kabupaten, provinsi, lembaga legislatif dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis.
“Kita telah kirimkan surat tersebut dan ditembuskan ke bupati, gubernur, wakil gubernur dan DPRD kabupaten serta provinsi,” jelasnya.
Tim ini menginginkan segera ada tindak lanjut dari Kementerian PUPR. Paling tidak mereka melakukan tinjauan langsung untuk memotret kondisi tiga ruas jalan paralel ini.
“Rencana dari teman-teman juga mau ke Jakarta langsung, agar bisa menemui kementerian terkait untuk menyampaikannya secara langsung,” kata Anto. * jk/FB/kjs.
DPRD Bulungan
Kondisi Bangunan Mesjid Al Fajr Kampung Penisir Tanjung Palas Bulungan Memprihatinkan

– Butuh perhatian dan kepedulian umat untuk membangun mesjid yang baru.
TANJUNG SELOR – Kondisi Mesjid Al Fajr kampung Penisir, Desa Pejalin Tanjung Palas, Bulungan, sangat memprihatinkan. Selain sudah reyot karena dimakan usia, bangunan nya juga terancam ambruk kesungai Kayan lantaran pada bagian bangunan terus mengalami abrasi, maklum mesjid ini dibangun persis dipinggir sungai tersebut.

Penampakan tiang Mesjid Al Fajr kampung Penisir sebagian tiang penyangga atapnya yang sudah putus.
Tiang penyangga atap bangunan juga sudah ada kayu balokan yang putus, sementara pada lantai bagian dalam bangunan ada beberapa papan yang jebol.
Kendati dengan kondisi demikian, Mesjid Al Fajr terus digunakan sebagai tempat beribadah umat Muslim disana. Karena hanya satu-satunya yang ada di Kampung Penisir.
Kepada media ini, Imam Bukhori, Anggota DPRD Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung kondisi bangunan Mesjid Al Fajr, memang sudah sangat mendesak untuk dibangun kembali, agar kenyamanan dan kekhusukan beribadah bisa terjamin dengan baik.
“Pada program Reses anggota DPRD Bulungan, tahap II masa sidang kedua, tahun 2022, saya sempat melihat kondisi bangunan Mesjid Al Fajr Penisir, memang harus segera dibangun kembali, ” ujar Imam Bukhori.
Masalah lokasi tempat membangun sudah ada. Tinggal administrasi hibah dari pemilik lahan, dan pemilik lahan sudah setuju.
“Selain butuh dana hibah pembangunan dari pemerintah, kepedulian umat juga sangat diharapkan supaya Mesjid Al Fajr segera terbangun sebagaimana mestinya, ” pungkas Imam Bukhori. * jk/kjs.
-
Kaltara2 weeks ago
SOA Apo Kayan Tak Dianggarkan Pemprov Kaltara, DPR RI Bereaksi
-
DPRD Kaltara2 weeks ago
Astaga, Ternyata Pemprov Kaltara Tak Anggarkan SOA Untuk Apo Kayan
-
Ekonomi2 weeks ago
Sultan Kapling Mangkupadi Buka Stand di Gebyar Expo Kaltara
-
DPRD Kaltara1 week ago
Kepala Adat Besar dan Kepala Desa Lumbis Hulu Sampaikan Aspirasi ke DPRD Kaltara