– Angka Rp 14 Miliar akan kami kejar.
TANJUNG SELOR – Soal tak teranggarkan nya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, untuk wilayah perbatasan Apo Kayan, Malinau tahun anggaran 2022 sudah pinal. Komisi III DPRD Kaltara tak ada lagi muncul stetmen saling ngeles antara dewan dan Pemprov.
“Mau dijungkirbalik bahasa soal SOA Apo Kayan yang saya adopsi yang dirilis dimedia ini adalah bahasa dari OPD tekhnis dalam hal ini Dinas Perhubungan, ” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui sambungan telepon seluler, beberapa menit yang lalu, Selasa 14/6/2022.
Apanya lagi yang mau dibantah oleh Pemprov. Rekaman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mereka masih ada.
“Kalau memang Pemprov mau membahasakan ada anggaran Rp 14 Miliar itu, anggaran itu lah yang mau kita “kejar” kemana dia, ” tegas Ellia Dj.
Tapi pada akhirnya anggaran yang Rp 14 M, jatah SOA untuk Apo Kayan tahun anggaran 2022 hilang dari dokumen APBD. “Kan bahasa hilang ini juga dari Pemprov sendiri, ” tambah Ellia Dj lagi.
Pertanyaan yang lebih mendasar, kalau Pemprov mengatakan SOA untuk Apo Kayan ada, jalan apa tidak, terus kalau masih banyak terjadi penumpukan barang dan orang di ibukota Kaltara saat ini penyebabnya apa?.
“Ingat ini saya berkomentar khusus wilayah Apo Kayan saja, bukan melebar kemana-mana, ” ungkapnya.
Karena memang keluhan ini, atau bahasa yang muncul adalah bahasa atau suara warga Apo Kayan yang notabene warga Kalimantan Utara.
Kalau saja dari OPD terkait ada dibantu mengucurkan dana untuk SOA, kenapa anggaran nya di tahan-tahan hingga sekarang. Tidak dilelang dan kenapa tidak berproses.
Kemudian setau saya lanjut Ellia Dj, sejak tahun kemarin penumpang yang terbang ke Apo Kayan yang dari Tanjung Selor hanya sekali dalam satu Minggu. Padahal yang dulunya bisa sampai tiga kali penerbangan.
Ini yang jadi pertanyaan kenapa dibilang Rp 14 Miliar, itukan Pemprov berbicara anggaran SOA tahun anggaran 2021 yang sudah kita jalani, bukan tahun anggaran 2022 seharusnya ini yang dibahas.
Pada saat RDP dengan OPD tekhnis awal pekan kemarin, ungkap Ellia Dj lagi, kemudian dari mereka mengatakan bahwa anggaran untuk SOA Apo Kayan hilang tak tau kemana.
Dan mereka juga mengatakan tak ada anggaran tersebut karena terkait regulasi, entah itu regulasi apa. Pertanyaan nya apakah masyarakat yang disuruh untuk mengurus terkait perijinan apa yang dimaksud mereka dengan regulasi itu.
Mestinya itu ranahnya OPD tekhnis dalam hal ini pemerintah provinsi Kalimantan Utara untuk mencari jalan keluarnya atau opsinya supaya regulasi ini berpihak kepada masyarakat supaya bisa berjalan seperti biasanya.
“Tidak akan ada obatnya selain subsidi ongkos angkut penumpang, kalau SOA barang akan membaik dengan sendirinya apabila jalan dari Apo Kayan Kaltara menuju Longbangun Samarinda Kalimantan Timur sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, namun kalau jangka pendek saat ini sangat tidak mungkin.
Selain itu lanjutnya lagi, proyek PLBN yang ada di perbatasan Apo Kayan tidak berjalan sesuai dengan progres yang sudah direncanakan, kenapa bisa mandeg sampai sekarang, kenapa karena akses jalan darat yang tadi nya mereka bermimpi bisa beli alat atau memobilisasi matrial dari Samarinda ternyata tidak bisa dilakukan akibat kerusakan jalan yang parah. *
Reporter : Sahri.
Sumber : Ellia Dj anggota DPRD Kaltara.
