Berita DPRD Kaltara
Soal SOA Apo Kayan Tahun 2022, DPRD dan Pemprov Kaltara Saling Bantah
– Angka Rp 14 Miliar akan kami kejar.
TANJUNG SELOR – Soal tak teranggarkan nya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan orang, untuk wilayah perbatasan Apo Kayan, Malinau tahun anggaran 2022 sudah pinal. Komisi III DPRD Kaltara tak ada lagi muncul stetmen saling ngeles antara dewan dan Pemprov.
“Mau dijungkirbalik bahasa soal SOA Apo Kayan yang saya adopsi yang dirilis dimedia ini adalah bahasa dari OPD tekhnis dalam hal ini Dinas Perhubungan, ” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui sambungan telepon seluler, beberapa menit yang lalu, Selasa 14/6/2022.
Apanya lagi yang mau dibantah oleh Pemprov. Rekaman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mereka masih ada.
“Kalau memang Pemprov mau membahasakan ada anggaran Rp 14 Miliar itu, anggaran itu lah yang mau kita “kejar” kemana dia, ” tegas Ellia Dj.
Tapi pada akhirnya anggaran yang Rp 14 M, jatah SOA untuk Apo Kayan tahun anggaran 2022 hilang dari dokumen APBD. “Kan bahasa hilang ini juga dari Pemprov sendiri, ” tambah Ellia Dj lagi.
Pertanyaan yang lebih mendasar, kalau Pemprov mengatakan SOA untuk Apo Kayan ada, jalan apa tidak, terus kalau masih banyak terjadi penumpukan barang dan orang di ibukota Kaltara saat ini penyebabnya apa?.
“Ingat ini saya berkomentar khusus wilayah Apo Kayan saja, bukan melebar kemana-mana, ” ungkapnya.
Karena memang keluhan ini, atau bahasa yang muncul adalah bahasa atau suara warga Apo Kayan yang notabene warga Kalimantan Utara.
Kalau saja dari OPD terkait ada dibantu mengucurkan dana untuk SOA, kenapa anggaran nya di tahan-tahan hingga sekarang. Tidak dilelang dan kenapa tidak berproses.
Kemudian setau saya lanjut Ellia Dj, sejak tahun kemarin penumpang yang terbang ke Apo Kayan yang dari Tanjung Selor hanya sekali dalam satu Minggu. Padahal yang dulunya bisa sampai tiga kali penerbangan.
Ini yang jadi pertanyaan kenapa dibilang Rp 14 Miliar, itukan Pemprov berbicara anggaran SOA tahun anggaran 2021 yang sudah kita jalani, bukan tahun anggaran 2022 seharusnya ini yang dibahas.
Pada saat RDP dengan OPD tekhnis awal pekan kemarin, ungkap Ellia Dj lagi, kemudian dari mereka mengatakan bahwa anggaran untuk SOA Apo Kayan hilang tak tau kemana.
Dan mereka juga mengatakan tak ada anggaran tersebut karena terkait regulasi, entah itu regulasi apa. Pertanyaan nya apakah masyarakat yang disuruh untuk mengurus terkait perijinan apa yang dimaksud mereka dengan regulasi itu.
Mestinya itu ranahnya OPD tekhnis dalam hal ini pemerintah provinsi Kalimantan Utara untuk mencari jalan keluarnya atau opsinya supaya regulasi ini berpihak kepada masyarakat supaya bisa berjalan seperti biasanya.
“Tidak akan ada obatnya selain subsidi ongkos angkut penumpang, kalau SOA barang akan membaik dengan sendirinya apabila jalan dari Apo Kayan Kaltara menuju Longbangun Samarinda Kalimantan Timur sudah diperbaiki sebagaimana mestinya, namun kalau jangka pendek saat ini sangat tidak mungkin.
Selain itu lanjutnya lagi, proyek PLBN yang ada di perbatasan Apo Kayan tidak berjalan sesuai dengan progres yang sudah direncanakan, kenapa bisa mandeg sampai sekarang, kenapa karena akses jalan darat yang tadi nya mereka bermimpi bisa beli alat atau memobilisasi matrial dari Samarinda ternyata tidak bisa dilakukan akibat kerusakan jalan yang parah. *
Reporter : Sahri.
Sumber : Ellia Dj anggota DPRD Kaltara.
– Ruas jalan Gunung Seriang – Peso, ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu, Long Leju – Tanjung Palas dan Salimbatu menuju Klubir.
TANJUNG SELOR – Melihat kondisi jalan Peso – Tanjung Selor dan ruas jalan Tanjung Palas – Salimbatu tentu perbaikan nya memakan waktu yang lama, lantaran kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten yang terbatas. Oleh sebab itu perlu mendorong Pemprov Kaltara untuk memberikan bantuan keuangan (Bankeu) untuk pembangunan nya.
“Pembangunan jalan dari Long Leju menuju Tanjung Palas juga mendesak untuk dibangun, guna menjawab kesiapan kembalinya pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan ke Tanjung Palas, agar memudahkan masyarakat di pedalaman menjangkau pusat pemerintahan, ” kata Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Alberthus Stefanus Marianus ST, di kediaman nya kepada media ini, Selasa, 26/3/2024.
Berulang-ulang Albert sapaan akrab nya mengatakan, bila melihat kemampuan keuangan Bulungan ini kan tidak mungkin mengkover itu.
Tentu hanya ada jalan lewat Bankeu Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu.
” Harapan nya pemerintah provinsi juga bisa melihat kondisi ini. Sebagai sebuah persoalan yang prioritas. Lantaran menyangkut masalah aksesbilitas untuk menurunkan tingkat inflasi daerah disektor transportasi angkutan barang dan orang.
Perbaikan jalan dari desa menuju kecamatan selanjutnya ke bu kota kabupaten dan provinsi itu sangat penting sekali, karena
sangat mempengaruhi beberapa faktor. Jadi saya berpikir bahwa itu perlu untuk
Segera ditindaklanjuti baik oleh pemkab Bulungan maupun Pemprov Kaltara.
Sekali lagi dihimbau kepada pemerintah provinsi untuk bisa menanggapi
Dari usulan yang ada ini, terutama di mulai dari desa Gunung seriang lalu kemudian rencana jalan dari desa Leju menuju Tanjung Palas dan Tanjung Palas menuju Salimbatu.
Itu jalan jalan yang sangat mendesak butuh penanganan secepatnya. Karena itu merupakan salah satu yang dapat mendongkrak roda perekonomian dari masyarakat. Sehingga itu perlu dipikirkan menjadi skala prioritas untuk pembangunan ke depan.
Tentu untuk pemantapan pelaksanaan dinamikanya tetap dalam tahapan-tahapan sesuai mekanisme yang berlaku. * jk/kjs.
DPRD Kaltara
DPRD Kaltara dan Kesbangpol Bahas Ranperda tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
TARAKAN – Rapat Kerja Pansus IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara Bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara Membahas Terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Rabu (20/03/24).
Adapun Anggota Dewan yang tergabung dalam Pansus IV ini adalah Yancong, S.Pi, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.i., M.Si, Muhammad Hatta, ST, Ihin Surang, SE, M.Si, Karel dan juga turut hadir Karo Hukum Mohammad Gozali beserta jajaran dan Yori Feriyandi dari Kesbangpol dan Tim Pakar.
Rapat kerja ini digelar untuk membahas penguatan pendidikan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, rapat ini juga membahas tentang Pendidikan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan juga menggarisbawahi pentingnya memperkuat identitas lokal serta memperhatikan wilayah perbatasan dalam konteks pendidikan ideologi dan kebangsaan.* hms/jk/kjs.
TANJUNG SELOR – Rapat Paripurna ke-10 DPRD Kalimantan Utara Masa Persidangan I Tahun 2024 digelar pada Senin (18/03/24) di Ruang Rapat Paripurna dengan agenda utama Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, ST, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara beserta Forkopimda Kaltara.
Dalam rapat yang berlangsung, Ketua DPRD Albertus Stefanus Marianus, ST, mengawali dengan menyampaikan pentingnya LKPj sebagai laporan progres kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir, sejalan dengan amanat konstitusi untuk melaporkan evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, secara rinci menyampaikan Pengantar Laporan Keterangan Tentang Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
Pada tahun tersebut, pemerintah fokus pada tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”, yang diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan nilai tambah yang sesuai dengan potensi industri lokal.
“Industri-industri ini diharapkan dapat menopang kehidupan masyarakat Kalimantan Utara serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industri mereka,” ungkap Zainal Arifin Paliwang.
Proses pembangunan di tahun 2023 menitikberatkan pada pengembangan industri seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta enam industri lainnya di Kalimantan Utara.
Setelah penyampaian laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara, dilakukan penandatanganan dan penyerahan dokumen laporan LKPj oleh Gubernur Kaltara kepada Ketua DPRD Kaltara.
Dengan demikian, rapat Paripurna ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam menjalankan tugasnya serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.* hms/jk/kjs.
Agenda Jumat Curhat, Polda Kaltara Dengarkan Keluhan Masyarakat
Visa Jemaah Haji Reguler Bertahap Sudah Terbit, 12 Mei Jemaah Haji Mulai Diterbangkan
Jemaah Haji Diminta Peduli Lansia dan Disabilitas, Ciri Kemabruran ibadah Haji
Siap Edarkan 1,52 Kg Sabu, MR Disergap Aparat Polresta Samarinda
Ketua DPRD Bulungan Bersama PT PKN Sambangi Universitas Maranhata
Ini dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
Petani Jagung Tanjung Buyu Puji Kepedulian PT PKN
Butuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
Dari Musrenbang Bulungan, Disepakati 231 program, 1.557 Kegiatan
Lima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Ragam Kaltara1 week agoIni dia pembangunan inftastruktur diera Dr H Irianto Lambrie di Provinsi Kalimantan Utara
-
Bulungan3 days agoButuh 1,8 Ton Perbulan, Bila Pabrik Coklat Batangan PT PKN Beroperasi
-
Kaltim2 weeks agoLima Rumah Habis Terbakar, 2 Rumah Terdampak di Jalan Pelita Sungai Pinang Dalam Samarinda
-
Kaltim1 week agoKadispora Kaltim Lepas Atlet SIWO PWI Kaltim Uji Tanding ke Banjarmasin Kalsel