– Ditanya Komisi III DPRD, OPD tekhnis bungkam.
TANJUNG SELOR – Tak teranggarnya Subsidi Ongkos Angkut (SOA) orang dan barang, untuk warga perbatasan Apo Kayan, Kabupaten Malinau oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2022 dalam dokumen APBD, membuat warga disana kian termarjinalkan dari sistem penghidupan maupun hak dan kesempatan dalam rantai ekonomi daerah maupun nasional.
Perihal tak dianggarkan nya anggaran SOA khusus wilayah itu terungkap saat berlangsung nya rapat Kerja Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, bersama OPD tekhnis Pemprov yakni Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Perkim diruang rapat dewan, Senin 13 Juni 2022.
“Berbicara masalah anggaran Subsidi Ongkos Angkut (SOA) wilayah perbatasan khususnya Apo Kayan, tujuh tahun terakhir memang normal saja, kemarin masih dianggarkan baik melalui APBD maupun APBN, nah kesini nya tahun 2022 malah tidak dianggarkan sama sekali, ada apa, ” kata Ellia Dj, anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Utara, melalui telpon selularnya, Senin malam, 13/6/2022.
Dengan alasan pertama dari pemerintah, kenapa tak teranggar karena terjadi refocusing anggaran. Sementara bagi warga perbatasan itu masalah baru ketika tak teranggar, seharusnya kalau mau refocusing anggaran terkait Covid, dengan kewajiban wajib juga menganggarkan SOA karena sama-sama menyambung nyawa kehidupan orang.
Ingat kita semua tidak boleh lupa kepada warga yang berada diwilayah perbatasan negara, bagaimanapun historis terbentuk nya provinsi ini adalah mengangkat isu perbatasan itu.
Wajar menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan pusat wajib tuntas menjangkau rentang kendali dareah-daerah perbatasan dan terluar, dilima kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara semuanya bisa tersentuh dan merata dalam segala kebijakan yang diambil untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya secara makmur dan berkeadilan.
Sangat disayangkan sekali setelah berjalan warga perbatasan nyaris terabaikan, khususnya dibidang pembangunan infrastruktur yang seharusnya mereka lebih dulu diperhatikan.
Menyinggung soal keadilan, Ellia Dj menyebut sangat-sangat tidak adil. Kenapa? kita yang diperkotaan jalan yang hanya rusak sedikit saja sudah berteriak, sampai pak RT turun tangan bahkan perihalnya disampaikan kepada pimpinan daerah.
Sementara nun jauh di Apo Kayan ratusan kilometer jalan rusak tak tersentuh oleh pembangunan pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi Kalimantan Utara maupun pemerintah pusat.
“Dalam hal ini mau bilang apa, kita teriak-teriak alasannya anggaran tidak cukup, padahal mereka itu tidak minta listrik, jaringan selular, cukup akses jalan yang memadai, ” ujar Ellia Dj.
Tidak kasian kah, selama ini mereka tetap berjuang dengan membeli sembako yang harganya 10 kali lipat dengan harga sembako dikota.
Padahal apabila akses jalan sudah lancar, pemerintah lebih tenang, tak perlu lagi memikirkan SOA barang tersebut, karena warga Apo Kayan sudah bisa berbelanja dengan mudah kedaerah lain yang ada disekitarnya.
Misal warga Krayan, Nunukan bisa berbelanja ke Malinau, demikian pula warga Lumbis Ogong Nunukan, masyarakat Apo Kayan bisa ke Long Bangun hingga ke Samarinda Kalimantan Timur, ” ujar Ellia Dj.
Memang bila menyinggung akses jalan itu, pasti jawaban klasik nya anggaran, tapi sampai kapan?. Kalau kita hanya memikir kan SOA, tanpa memikirkan beban negara yang terus menerus terjadi setiap tahun. ” Kalau dihitung ada ratusan milyar SOA yang harus disiapkan anggaran nya setiap tahun, ” imbuh Ellia Dj.
Kenapa tidak dibalik saja, infrastruktur diperbaiki, untuk memutus rantai subsidi yang terus menerus berlangsung selama ini.
Oke itu kita berbicara jangka panjang, hari ini saja, banyak laporan bahkan ada beberap keluarga yang datang menyampaikan, mereka sudah sebulan lebih tak bisa kembali lantaran menunggu antrean pesawat terbang menuju Apo Kayan dan Long Ampung. Sangat miris sekali ini terjadi lantaran frekwensi penerbangan nya hanya sekali dalam seminggu.
Terlebih saat cuac tak bersahabat, dan menyangkut tekhnis pesawat. Bila tak ada penerbangan maka penumpang yang menunggu tadi terpaksa menunggu lagi giliran minggu depan nya.
Nah disini siapa kira-kira yang mau menghidupi mereka, selama menunggu untuk bisa terbang kembali ke kampung halamannya.
Nah pertanyaan nya dengan terjadi penumpukan demikian apa solusi yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka. Karena ini menyangkut nyawa hak-hak azasi mayarakat kita yang ada diperbatasan negara tersebut. Betul-betul sepertinya terlewatkan oleh kebijakan.
“Hari ini saya minta solusi jangka pendek oleh OPD terkait dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara, hanya saja ketika ditanya mereka semua sama sekali bungkam, tidak ada solusi yang bisa diambil, ” tegas Ellia Dj.
Susah pula ditawarkan solusi, akan tetapi dari pihak Pemprov Kaltara sama sekali tidak ada solusi yang bisa diambil.
Untung saja keluhan ini disampaikan warga Kedewan, padahal mereka ingin sekali langsung menyampaikan kepada para pemimpin daerah.
“Sebenarnya ada keinginan untuk turun kejalan, kami ini juga manusia jangan diperlakukan demikian, kami mau jadi apa dibiarkan terlantar diibu kota provinsi Kaltara, ” ujar Ellia Dj mengutif keluh kesah masyarakat.
“Dalam minggu ini harus ada penerbangan, harus ada dua kali penerbangan. Untuk menutupi penumpang yang tidak jadi terbang hari ini, ” tutup Ellia Dj. *
Sumber : Ellia Dj anggota DPRD Kaltara.
Editor : Sahri.
